Jakarta, Aktual.co —Sebuah studi baru menunjukkan vaksinasi flu musiman memberikan sedikit perlindungan  dari virus flu burung.
 
Peneliti dalam studi tersebut mengamati 28 orang yang telah menerima suntikan flu tahunan sejak tahun 2007 lalu, dan mengukur tingkat antibodi mereka, yang merupakan protein dalam sistem kekebalan tubuh yang mengikat patogen untuk membuat mereka tidak berbahaya.
 
Para peneliti secara khusus melihat 83 antibodi yang dikenal untuk mengikat ‘H3N2’, flu yang termasuk dalam vaksin flu musiman.

Mereka menemukan, bahwa sebagian kecil dari antibodi ini sekitar tujuh persen mampu mengikat virus flu H7N9, dimana flu burung yang pertama kali muncul di Tiongkok pada tahun 201.  Sejauh ini, virus tersebut telah  menyerang ratusan orang dengan tingkat kematian sekitar 30 persen.
 
Namun demikian, cara itu tidak diketahui apakah tingkat antibodi terlihat pada peserta penelitian akan cukup untuk memberikan perlindungan penuh terhadap infeksi H7N9.

“Saya menduga bahwa vaksinasi dengan vaksin flu musiman tidak akan sepenuhnya melindungi dari H7N9, tetapi jika mereka divaksinasi tidak terinfeksi virus, ini ‘reaktif’ antibodi dapat meningkatkan kondisi mereka. Misalnya, dengan mengurangi berapa lama mereka sakit atau bagaimana mereka sakit,” urai Profesor Kedokteran dari University of Chicago, Patrick Wilson,

Studi tersebut juga menemukan, bahwa dari tujuh  persen dari antibodi yang terikat H7N9, mampu sepenuhnya menetralisir virus. Kemudian, para peneliti memberi antibodi ini pada tikus sebelum menginfeksi tikus dengan dosis mematikan yakni virus H7N9. Tikus yang mendapat antibodi selamat, tapi tikus yang tidak mati karena infeksi.
 
Alasan lain, bahwa beberapa antibodi yang mampu menetralisir kedua virus flu musiman dan virus flu burung kemungkinan besar karena antibodi ini mengikat ‘batang’ dari virus flu.

“Jika kita bisa berhasil menemukan antibodi ini, kita bisa memiliki vaksin influenza yang lebih baik,” kata Wilson.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri pastikan akan membidik tersangka baru dalan kasus payment gateway. Dalam perkara ini, bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana resmi ditetapkan sebagai tersangka.
Kadiv Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Anton Charliyan mengaku akan jerat tersangka lain dalam kasus layanan program paspor secara elekronik. Dia menyakini bahwa unsur swasta terlibat dalam kasus yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 32 milyar itu.
“Tersangkanya bukan satu (hanya Denny) tapi tidak menutup kemungkinan ada tersangka lainnya. Akan merembet ke yang lain,” tegas Anton, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (25/3).
Mantan Wamenkum HAM Denny Indrayana dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Andi Syamsul Bahri, Selasa (10/1/2015). Dalam laporan LP/166/2015/Bareskrim, Denny dilaporkan atas dugaan korupsi saat masih menjabat sebagai Wamenkum HAM.
Denny disangkakan pasal 2 jo pasal 3 UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Payment gateway, merupakan layanan jasa elektronik penerbitan paspor yang mulai diluncurkan Juli hingga Oktober 2014. Namun, belum lama diluncurkan, Kementerian Keuangan merespons layanan tersebut belum berizin dan kemudian dibekukan layanan tersebut lantaran diduga adanya penyimpangan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Anton Charliyan menyebut, sistem pembayaran paspor secara online sudah ada sebelum bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengusulkan poyek ‘payment gateway’.

Anton menjelaskan, proyek pembayaran paspor secara online tersebut terindikasi korupsi karena Kemenkumham sebelumnya sudah memiliki layanan pembayaran paspor secara online yang mirip dengan ‘payment gateway’.

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, Anton mengatakan para staf di Kemenkumham sebelumnya sudah mengingatkan pada Denny di dalam rapat kalau proyek semacam itu sudah pernah ada.

“Sebelumnya sudah diingatkan apabila proyek ini dilaksanakan akan kurang menguntungkan karena sudah ada proyek serupa,” kata Anton di Mabes Polri, Rabu (25/3).

Dia mengatakan, proyek pembayaran paspor secara online sebelumnya bernama Simfoni dan sudah dijalankan selama satu tahun. Menurut dia, dalam Simfoni tersebut pembayaran paspor juga dilakukan secara elektronik dan prosesnya lebih memudahkan ketimbang payment gateway.

Bahkan, dalam Simfoni seseorang tidak perlu mengeluarkan berbagai macam biaya untuk membuat paspor. “Sebelumnya ada proyek Simfoni, yang tidak memungut biaya para pembuat paspor. Dari keterangan mereka (staf), Simfoni ini lebih simpel dari gateway,” ujar Anton.

Dalam proyek payment gateway usulan Denny, ada dana yang berasal dari pungutan para pembuat paspor sebesar Rp 605 juta disamping biaya pembuatan paspor yang masuk pendapatan negara bukan pajak senilai Rp 32 miliar lebih.

Menurut dia, sejumlah staf di Kemenkumham merasa kecewa ketika proyek tersebut tetap dijalankan. Namun demikian, Anton belum bisa menjawab perihal masalah teknis sistem pembayaran paspor online Simfoni dan kelanjutan proyek tersebut.

Denny ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam menyalahgunakan wewenang yang menyuruh melakukan dan memfasilitasi proyek payment gateway. Dalam proyek tersebut Denny menguntungkan dua vendor bernama PT Nusa Inti Arta (Doku) dan PT Vnet Telekomunikasi Indonesia (Vnet) yang menampung dana proyek sebesar Rp 32 miliar lebih dalam rekening untuk beberapa lama sebelum diserahkan ke bendahara negara.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu