Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi V DPR RI Nizar Zahro menilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNB) Pelabuhan tidak akan masuk ke Kementerian Keuangan melainkan ke Kementerian Perhubungan.
Pasalnya, Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan akan mengubah skema pengoperasian 116 pelabuhan yang sebelumnya akan diserahkan kepada swasta dan BUMN menjadi sebagai badan layanan umum (BLU).
“Dengan dijadikan BLU maka penerimaan negara bukan pajak atau PNB yang selama ini masuk ke Menkeu tidak lagi masuk ke Kemenkeu namun masuk di Kemenhub dan bisa di gunakan langsung oleh Kasatker terkait,” ujar Nizar di Jakarta, Rabu (25/3).
Menurutnya, jika nanti pengoperasian tersebut benar-benar diserahkan ke BLU maka pengawasannya harus diperketat oleh Kemenhub. Serta, Komisi V DPR juga akan mengawal pengawasan tersebut.
“Jadi fungsi pengawasan harus lebih di diperketat lagi oleh internal departemen perhubungan agar dana yang akan masuk BLU bisa di digunakan sesuai mekanisme undang-undang. Kita pun (Komisi V) juga akan mengawasi,” katanya

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) panggil mantan Anggota Komisi VII DPR Zulkarnaen Djabar untuk diperiksa sebagai saksi, Rabu (25/3). Dia diminta bersaksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji 2012-2013 di Kementerian Agama (Kemenag).
‪”Iya benar, yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SDA (Suryadharma Ali),” jelas Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, saat dikonfirmasi, Rabu (25/3).‬
Zulkarnen sendiri pernah menjadi anggota Panitia Kerja Penyelenggaraan Haji di DPR. Oleh karena itu, KPK melakukan pemanggilan yang merupakan terpidana kasus korupsi proyek pengadaan laboratorium dan pengadaan Al-Qur’an tahun 2011-2012 di Kemenag.
‪Ini bukan pertama kali Politikus Partai Golkar diperiksa penyidik KPK dalam kasus penyelenggaraan haji ini. Dia juga sempat dipanggil pada 15 Agustus 2014 silam untuk tersangka SDA.‬
‪KPK telah resmi menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus ini pada 22 Mei 2014.  SDA diduga menyalahgunakan dana penyelenggaraan haji sebesar Rp 1 triliun. Dana itu berasal dari APBN dan setoran calon jamaah haji melalui tabungan haji.‬
‪SDA diduga melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU 31 tahun 1999, tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 kesatu dan juncto pasal 65 KUHP. Atas sangka ini, kubu SDA membuat perlawanan. Mereka mengajukan praperadilan dan sidang akan dimulai pada 30 Maret mendatang.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Titiek Soeharto mengatakan Pemerintah tidak bisa lepas tangan atas menyikapi persoalan kisruh di internal Golkar. 
Menurut Titiek, justru kisruh yang terjadi saat ini karena adanya intervensi pemerintah.
“Pemerintah harus bertanggung jawab, Presiden jangan cuci tangan begitu, tegur Menterinya dong jangan alasanya tidak tahu,” ujar Titiek di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/3).
Titiek mengatakan sangat tidak mungkin jika seorang Presiden tidak mengetahui kinerja para Menterinya.
“Harus tanggung jawab Menterinya ingin memecah belah. Kan presidennya Jokowi, bukan Megawati,” katanya
Selain itu, Titiek juga mengingatkan agar pemerintah tidak mencampuri internal partai politik.
“Jangan begitu lah. Partai adalah aset bangsa jangan dipecah belah kita mau maju bagus- bagus semuanya. APBN P nya Jokowi semua nya sudah disetujui kita baik-baik. Masih juga diutak atik,” tuturnya

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, Achmad Hatari dipanggil oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (25/3). Dia akan diperiksa terkait kasus pengadaan Detailing Engineering Design (DED) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di sungai Mamberamo dan Urumuka, Papua pada 2009-2010.
Hatari sendiri akan dimintai keterangan untuk tersangka Jannes Johan Karubaba (JJK), yang pada saat proyek berlangsung menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua.
“Dia saksi untuk tersangka JJK (Jannes Johan Karubaba),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, di Jakarta, Rabu (25/3).
Achmad Hatari adalah anggota DPR dari daerah pemilihan Maluku Utara dan pernah menjabat sebagai Bendahara DPD KNPI Irian Jaya 1985-1988, Wakil ketua DPD KNPI Irian Jaya 1988-1991, Wakil ketua DPD AMPI Irian Jaya 1989-1992, Ketua KAHMI Provinsi Papua Barat 2005-2013 dan Ketua Dewan Pakar ICMI wilayah Papua 2006-2013.
Seperti diketahui, selain Johan, dalam perkara ini penyidik juga menetapkan mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu dan Direktur Utama PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya (KPIJ) Lamusi Didi sebagai tersangka. Perusahaan Lamusi pimpin itu adalah pelaksana proyek DED PLTA di Sungai Mamberamo tahun anggaran 2009-2010.
Lembaga antirasuah menduga perusahaan tersebut melakukan penggelembungan harga proyek dan mempunyai hubungan dengan Barnabas. KPK menyebut nilai proyek sekitar Rp 56 miliar dengan kerugian negara sebesar Rp 35 miliar.
KPK menjerat ketiga tersangka dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang (UU) No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby