24 Desember 2025
Beranda blog Halaman 37344

Jaringan Komunikasi Sistem Pembayaran BI Alami Gangguan

Jakarta, Aktual.co — Bank Indonesia (BI) melaporkan adanya gangguan jaringan komunikasi data yang mengakibatkan terjadinya masalah pada pengiriman transaksi transfer dana di beberapa bank.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (25/3), menyebutkan gangguan jaringan komunikasi data tersebut terjadi pada sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS).

Selain itu pada Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dan Bank Indonesia ScriplessSecurities Settlement System (BI-SSSS).

BI berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan memastikan gangguan ini dapat diselesaikan secepat mungkin. Dari hasil identifikasi, gangguan terjadi pada sistem jaringan komunikasi data beberapa bank ke BI.

Sementara untuk sebagian lainnya koneksi jaringan komunikasi data berjalan normal dengan menggunakan jaringan komunikasi data cadangan (back up).

Bagi bank yang belum dapat terhubung, BI menyediakan fasilitas operasional di lokasi kantor Bank Indonesia, Jakarta, sehingga bank dapat melakukan penyelesaian pengiriman transaksi.

Artikel ini ditulis oleh:

Cegah Kebakaran, Kecamatan Johar Baru Tertibkan Listrik Ilegal

Jakarta, Aktual.co — Kecamatan Johar Baru melakukan kerjasama dengan PLN untuk menertibkan saluran listrik ilegal. Penertiban kali ini dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya kebakaran akibat hubungan arus pendek listrik.
Demikian disampaikan Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan PLN Disjaya, Mambang Hertadi di Jalan Johar Baru Utara, Jakarta Pusat, Rabu (25/3).
“Ini sangat berbahaya,” katanya.
Dari pantauan dilokasi, penertiban kali ini menerjunkan Satpol PP dan petugas PLN. Dalam penertiban para petugas langsung bergerak menuju taman yang terletak di samping Kantor Kecamatan Johar Baru. Dalam razia tersebut petugas menemukan beberapa stop kontak terpasang di batang pohon-pohon yang berada di dalam taman.
“Jika malam hari, biasanya para PKL yang berjualan di sekitar taman mengambil saluran listrik dari taman,” tambahnya.
Sementara itu menurut Wakil Camat Johar Baru, Munjir Munaji bahwa penertiban ini dilakukan untuk mencegah kebakaran. Dalam beberapa bulan terakhir, banyak kebakaran terjadi di wilayah Jakarta Pusat. 
“Karena memang disinyalir, kebakaran ini paling banyak resikonya dari korsleting listrik,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Kunker Jokowi ke Jepang Berpotensi ‘Begal’ Konstitusi RI

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Energi Asosiasi Ekonomi-Politik Indonesia (AEPI – Jakarta) Salamuddin Daeng mengatakan bahwa tujuan dari agenda kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Jepang patut dipertanyakan. Pasalnya, hal itu berpotensi menimbulkan konspirasi jahat yang terselubung untuk “membegal” rencana pengambilalihan 100% Blok Mahakam oleh Pertamina dan “membegal” UU Minerba.

“Ada apa Presiden Jokowi tiba-tiba ke Jepang? Apakah ini agenda kunjungan kenegaraan biasa? Inilah yang harus dipertanyakan oleh publik, karena berpotensi ‘membegal’ Konstitusi Republik Indonesia untuk kepentingan pribadi orang orang yang tengah berkuasa,” kata Salamudin dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (25/3).

Seperti diketahui, dalam kunjungan yang berlangsung pada tanggal 22 Maret sampai 25 Maret 2015 tersebut, Jokowi membawa serta Tim yakni Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menlu Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Seskab Andi Widjajanto, Ketua BKPM Franky Sibarani, dan Ketua Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto.

Mengapa muncul dugaan demikian?

Salamudin menjelaskan, kunjungan Jokowi ke Jepang berlangsung tepat di tengah dua polemik besar yang sedang terjadi di tanah air yakni, rencana pengambilalihan 100 % Blok Mahakam oleh Pertamina dan Polemik pelanggaran UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara oleh pemerintahan Jokowi.

“Polemik ini berkaitan langsung dengan perusahaan perusahaan Jepang di Indonesia,” ucapnya.

Ia menerangkan, dalam pertemuan “collective courtesy call” di Hotel New Otani Tokyo, Jokowi bertemu dengan Sejumlah pengusaha yakni CEO Hitachi, Daihatsu Motor Corp, IHI Corp, Inpex, Itochu, J-Power, JX Nippon Oil and Energy, Marubeni, Nikkei Inc, Sumitomo Corp, Ajinomoto, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Honda, JFE Steel, J-Trust, Mitsubishi Corp, NEC, Panasonic Corp, SMBC, dan Sojitz.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa INPEX pemegang saham 50 % Blok Mahakam, Sumitomo Corp. pemegang 24 % saham PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT), Mitsubishi merupakan Partner dari Freeport. Ketiga perusahaan Jepang tersebut tengah melakukan negosiasi dalam rangka menghindari kewajibannya sesuai kontrak dan UU Indonesia,” terangnya.

“Kesepakatan Jokowi dengan pemerintah dan perusahaan Jepang mutlak harus dipertanyakkan, karena berpotensi terjadinya konspirasi jahat yang terselubung untuk “membegal” rencana pengambilalihan 100 % Blok Mahakam oleh Pertamina dan “membegal” UU Minerba,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Kebijakan Otoritas Moneter Fiskal Dinilai Kontraktif

Jakarta, Aktual.co — Analis Ekonomi AEPI (Asosiasi Ekonomi-Politik Indonesia) Kusfiardi mengatakan bahwa perekonomian Indonesia saat ini tengah dirundung defisit perdagangan, defisit neraca berjalan dan defisit keseimbangan primer. Ketiganya turut andil menjadi faktor merosotnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang Amerika Serikat (US$).

Menurutnya, sejauh ini otoritas moneter dan otoritas fiskal tidak memiliki kebijakan yang bisa diandalkan untuk mengatasi tiga hal tersebut. Bahkan kebijakan yang diambil justru berdampak kontraktif. “Tidak terlihat ada indikasi untuk melakukan perbaikan tiga defisit yang sedang merundung perekonomian nasional,” kata Kusfiardi saat dihubungi wartawan, Jakarta, Rabu (25/3).

Ia berpendapat, dengan situasi seperti itu tentu menjadi sulit untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. “Apalagi untuk mendorong penguatan fundamental ekonomi, juga menjadi semakin jauh dari yang diharapkan”.

“Respon otoritas kebijakan justru memperlihatkan ketidakberdayaan dalam menghadapi liberalisasi sektor keuangan dan liberalisasi sektor perdagangan yang  tengah berlangsung saat ini,” jelas dia.

Ia menilai, situasi ini berpotensi menimbulkan masalah yang lebih serius terkait stabilitas perekonomian nasional. Agar situasi tak terus memburuk, maka otoritas kebijakan harus berani mengambil langkah tegas yang bisa mencegah keadaan semakin memburuk.

Lebih lanjut, Kusfiardi menuturkan, untuk mengatasi itu, Pemerintah harus menerapkan Law enforcement penggunaan rupiah untuk bertransaksi di dalam negeri. Kedua, memberlakukan kewajiban menaruh devisa hasil ekspor di dalam negeri. Menghentikan impor pangan untuk mengurangi kebutuhan akan dolar AS. Mendorong intensifikasi untuk meningkatkan produktifitas sektor pangan nasional.

“Tanpa langkah-langkah tersebut, pemerintah akan sulit mengatasi melemahnya nilai tukar yang dampaknya sudah meluas ke berbagai sektor. Target pertumbuhan (diperkirakan) di bawah angka pertumbuhan APBN-P,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Denny Tetap ‘Ngotot’ Kasus ‘Payment Gateway’ Tak Ada yang Salah

Jakarta, Aktual.co — Pascapenetapannya sebagai tersangka oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, bekas Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana merasa tidak ada yang salah dalam kasus payment gateway.

“Terakhir, karena pembayaran paspor secara elektronik atau e-passport ini untuk menghilangkan praktik calo dan pungli, maka saya mohon bantuan dari masyarakat yang mungkin merasakan perbaikan pembuatan paspor untuk menyuarakannya,” kata Denny dalam akun twitter, @dennyindrayana, Rabu (25/3)

Dia mengklaim, kasus payment gateway ini dibuat untuk perbaikan dan mempermudah masyarakat dalam membuat paspor. “Bagi kami, cukuplah jika masyarakat merasakan ikhtiar perbaikan pembuatan paspor itu, karena memang itulah niat kami, melayani publik lebih baik,” kata dia.

Denny bakal diperiksa sebagai tersangka oleh Bareskrim pada Jumat besok. Dia pun mengaku tidak khawatir dengan penetapan tersangka oleh Bareskrim Polri. Menurut dia, ini sebuah risiko perjuangan.

“Tidak hanya saya sendiri, keluarga kami juga sudah mengerti konsekuensi perjuangan ini, bismillah kami jalani dengan sabar dan tegar,” kata dia.

Diketahui, Bareskrim Polri akhirnya resmi menetapkan Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan layanan pembuatan paspor secara elektronik di Kementerian Hukum dan HAM. Penetapan tersebut setelah Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri melakukan gelar perkara pada minggu lalu.

“Terhadap Prof DI telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi implementasi atau pelaksanaan Payment Gateway,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Rikwanto kepada wartawan, Selasa (24/3) malam.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Fahri Hamzah Bantah Ketemu dengan Agung Laksono

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan tidak pernah bertemu kubu Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Ancol Jakarta, Agung Laksono.
Pernyataan Fahri disampaikan di Jakarta, Rabu, terkait klaim kubu Agung Laksono bahwa mereka pernah bertemu Fahri Hamzah dan politisi PKS itu mengakui kepengurusan mereka.
“Saya bantah klaim itu. Saya tidak pernah jumpa mereka dan DPR hanya ikut prosedur baku bahwa kalau ada sengketa, surat tidak bisa diproses,” katanya.
Dia menilai, kubu Agung telah main kasar. “Main kasar kayak gini nanti tidak akan dapat teman. Jangan curang dong…,” kata Fahri.
“Sepertinya agak panik mereka. Kenapa sepanik ini? Santai aja. Kalau benar pasti menang,” katanya.
Dia menyatakan prihatin dengan permainan beberapa politisi kubu Agung Laksaono. “Saya prihatin, kenapa sejauh ini permainan Agus Gumiwang, Fayakun dan kawan-kawan lain,” kata Fahri Hamzah.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi kubu Ahgung Laksono, Agus Gumiwang mengatakan Fahri Hamzah telah mengakui kepengurusan Partai Golkar kubu Agung.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain