Jakarta, Aktual.co — Tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) merevisi Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012 tentang syarat pemberian remisi adalah untuk mengembalikan kewenangan Kemenkumham terkait remisi, kata Staf Ahli Pelanggaran HAM Kemenkumham Ma’mun.
“Titik berat revisi ialah mengembalikan tugas dan fungsi masing-masing lembaga hukum,” kata Ma’mun dalam diskusi di Sekretariat Indonesia Corruption Watch Jakarta, Selasa (24/3).
Ma’mun mengatakan revisi dilakukan untuk mengatur agar pemberian remisi hanya dilakukan oleh Kemenkumham tanpa ada keterlibatan lembaga hukum lain.
“Ada nggak di undang-undang Kejaksaan dan KPK ikut mengatur pemberian remisi, kan ngga ada,” kata Ma’mun.
Dalam diskusi bersama salah satu Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi dan perwakilan Komisi III DPR RI tersebut Ma’mun mengatakan masalah hukum seorang terpidana sudah selesai setelah putusan pengadilan.
Dengan begitu, kata dia, KPK dan Kejaksaan Agung tidak bisa turut campur lagi saat terpidana sudah dihukum dalam lembaga pemasyarakatan.
Ia menjelaskan, KPK dan Kejaksaan Agung hanya dilibatkan dalam tim pengamat kemasyarakatan selaku lembaga yang menangani kasus seorang terpidana. Namun, lembaga hukum lainnya tidak diperkenankan turut campur dalam perihal pemberian remisi.
Ma’mun mengatakan, setiap lembaga hukum memiliki tugas dan fungsi masing-masing dan tidak boleh mengintervensi dalam pelaksanaannya.
“Kita ini punya tugas masing-masing. Saling mengoreksi boleh, tapi tidak intervensi,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Administrasi Negara Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatera Barat (Sumbar), Fachri Adnan menilai kujungan kerja (kunker) yang dilakukan anggota DPRD Padang ke luar provinsi adalah pemborosan karena hasil yang didapatkan tidak efektif.
“Selama ini kunker lazim dikenal sebagai pemborosan semata karena pelaksanaannya tidak serius dan hasil yang diperoleh nol besar,” ujarnya di Padang, Rabu.
Sebagian besar kegiatan kunker yang dilakukan oleh dewan, lebih kepada jalan-jalan semata, dan tidak melaksanakan tujuan yang sebenarnya yakni mencari masukan bagi daerah.
Ia mengemukakan setiap anggota dewan melakukan kunker, hasilnya tidak pernah ada, terlihat dari tidak adanya pembahasan yang dilakukan oleh dewan, pascakegiatan itu dilakukan.
“Baik terkait agenda yang telah dilakukan, permasalahan yang akan dibahas, berapa anggaran yang terpakai, serta hasil yang didapat,” ujarnya.
Menurut dia, tidak masalah apabila dewan melakukan kunker, tetapi hasilnya harus disampaikan kepada publik, sehingga kegiatan itu benar-benar dilakukan untuk kepentingan publik.
Ia menyarankan anggota dewan terlebih dahulu membuat proposal kunker agar setiap kunjungan kerja yang dilakukan  efektif dan tidak dinilai pemborosan.

Artikel ini ditulis oleh: