Jakarta, Aktual.co — Ancaman yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengenai tidak akan memberikan gaji kepada anggota dewan apabila DPRD tidak meluluskan diterbitkannya Peraturan Daerah (perda) terkait APBD 2015 ditanggapi serius oleh sejumlah anggota DPRD. Salah satunya Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.
Menanggapi hal tersebut Prasetio mengatakan bahwa DPRD bukan anak perusahaan yang dipimpin Gubernur melainkan instansi pemerintah yang diisi dengan jabatan politik, sehingga Ahok sapaan Basuki tidak bisa sewenang-wenang mengeluarkan pernyataan tersebut.
“Emang ini anak perusahaan? Emang saya anak buah dia? Kita sama-sama jabatan politik dia bukan dirut. Saya diminta temen-temen harus kuat. Saya sebagai ketua lembaga harus punya harga diri,” katanya, Selasa (24/03).
Selain itu Pras yang didampingi empat orang wakilnya dan sejumlah ketua Fraksi kecuali Fraksi Nasdem pun menanggapi pernyataan Ahok tidak akan memberikan pasword e-Budgeting kepada Ketua DPRD apabila lobi-lobi untuk meluluskan Perda APBD 2015 itu gagal.
Dijelaskan Pras sejak awal Gubernur memang belum pernah memberikan pasword itu kepadanya baru sekedar pernyataan Gubernur saja.
“Masalah dikasih atau tidak dikasih emang saya belum terima. Kalau Gubernur mitra DPRD jangan merasa dia sebagai pengusaha Glodok. Saya juga bisa marah dong. Bagimana saya di permalukan di Kemendagri. Kitakan waktu itu mediasi, kejadian itu murni spontanitas teman-teman saya karena sikap Gubernur yang teriak-teriak. Kalo dia ngomelin anak buahnya dirumahnya sih gak jadi masalah,” ungkap Pras.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Operator penyediaan dan pelayanan air bersih untuk wilayah barat DKI Jakarta PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) menargetkan cakupan layanan menjadi 95 persen pada 2020 mendatang.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Direktur PALYJA Jacques Manem terkait peringatan Hari Air Dunia pada 22 Maret 2015 yang mengangkat tema Water and Sustainable Development atau Air dan Pembangunan Berkelanjutan.

“Dalam lima tahun kedepan, PALYJA berencana menanamkan investasi secara terus menerus untuk mencapai target melayani tambahan 1.5 juta orang dan mencapai cakupan layanan hingga 95 persen,” kata Manem, Selasa (24/3).

Untuk mencapai target di tahun 2020 tersebut, dia menyatakan pihaknya telah mempersiapkan diri untuk membangun lebih dari 2.500 kilometer (km) jaringan baru dan 200.000 sambungan baru.

Sementara itu, menurut dia, saat ini Palyja telah melayani lebih dari tiga juta masyarakat Jakarta yang tinggal di wilayah barat sungai Ciliwung. Dengan kata lain, peningkatan populasi yang terlayani mencapai dua kali lipat sejak 1998 yang hanya melayani 1,5 juta orang.

“Dari peningkatan itu, pertumbuhan pelanggan masyarakat berpenghasilan rendah juga sangat signifikan. Sejak 1998, masyarakat berpenghasilan rendah yang dilayani meningkat lebih dari delapan kali lipat, yakni dari 60.000 menjadi lebih dari 500.000 penduduk,” ujar Manem.

Selain itu, dia menuturkan jumlah sambungan air bersih PALYJA hingga akhir 2014 telah mencapai 405.000 sambungan. Jumlah tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat sejak 1998 yang hanya terdapat sekitar 200.000 sambungan air.

Dia pun mengungkapkan walaupun baru-baru ini Mahkamah Konstitusi telah membatalkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, namun keputusan tersebut tidak mempengaruhi misi PALYJA dalam pelayanan publik di bidang penyediaan air bersih.

“Karena sumber air baku yang digunakan untuk memasok air minum bagi masyarakat yang tinggal di wilayah barat Jakarta berada sepenuhnya di bawah kendali pemerintah,” ungkap Manem.

Disamping itu, dia menambahkan kontrak kerja sama PALYJA dengan PAM Jaya juga turut ditandatangani oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan saat itu mengacu kepada UU Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan.

“Oleh sebab itu, pada saat UU Nomor 7 tahun 2004 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka peraturan yang berlaku kemudian adalah UU Nomor 11/1974 seperti ketika ditandatanganinya perjanjian kerja sama,” tambah Manem.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Haji Lulung mengatakan bahwa DPRD menganggap eksekutif tidak serius setelah diputuskannya RAPBD Provinsi DKI tahun anggaran 2015 dengan menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) APBD Perubahan 2014. 
“Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak memberikan dokumen RAPBD evaluasi secara rinci dimana Belanja Tidak Langsung (BTL) , Pendapatan dan Biaya tidak diserahkan oleh eksekutif,” katanya, Selasa (24/3).
“Ini bukan dokumen RAPBD rinci, tapi hanya rekap dokumen belanja langsung,” tambahnya.
Dikatakan politisi PPP ini, itulah sebabnya DPRD menganggap pihak eksekutif tidak serius untuk meluluskan APBD 2015 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Kita bilang ini gak serius, makanya kita luluskan keinginan gubernur saja buat Pergub,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid