Jakarta, Aktual.co — Pertemuan konsolidasi yang dilakukan oleh elit partai yang tergabung dalam koalisi merah putih (KMP) hanya membahas tidak lanjut dari laporan dari tim hukum baik dari PPP maupun Golkar.
Dalam konsolidasi tersebut disimpulkan bahwa kebijakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly salah fatal di dalam penyelesaian konflik internal partai.
“Fokus pembahasan laporan dari tim hukum PPP dan Golkar yang dipresentasikan dan menunjukkan tindakan salah fatak menkumham. Karena memperlakukan dua partai dengan niat yang salah dan intervensi,” kata salah satu elit KMP, Fahri Hamzah kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/3).
Wakil Ketua DPR RI ini pun mengatakan bahwa dalam pertemuan malam kemarin juga ada kegelisahan dari partai amanat nasional (PAN) yang baru saja menggelar kongres sedang dipersulit dalam mendaftarkan kepengurusan baru pimpinan Zulkifli Hasan ke Kementerian Hukum dan HAM.
“Bahkan ada juga kecemasan dari PAN, sedang dipersulit oleh Laoly. Ada soal-soal yang mau dipersulit,” ucapnya.
“Kesimpulan adalah pemerintah intervensi kebebasan sipil, politik dan organisasi masyarakat yang dilindungi konstitusi dan tidak boleh diintervensi negara. Dalam kasus PPP dan Golkar negara melakukan intervesi,” tandas Wakil Sekjen PKS itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co —  Tanda-tanda adanya pengalangan opini dan operasi senyap yang dilakukan oleh tim siluman Jokowi untuk merebut PDIP dan menjadikan Jokowi sebagai Ketua Umum PDIP Untuk mengantikan Megawati Sukarnoputri pada Kongres tanggal 9 April di Bali nanti mulai terlihat.
Hal itu disampaikan Fahmi Hafel Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring, dalam siaran pers yang diterima redaksi, Selasa (24/3).
“Pengalangan opini untuk mengubah isi kepala kader PDIP pemilik suara dalam kongres nanti dilakukan melalui pola pola survei yang menempatkan Jokowi pada urutan teratas sebagai tokoh yang paling layak dan diinginkan masyarakat untuk memimpin PDI Perjuangan,” ungkapnya.
Kata Fahmi, selain melalui pola survei, diduga Operasi senyap juga dilakukan oleh tim siluman Jokowi di daerah untuk mempengaruhi pimpinan PDI Perjuangan didaerah untuk mengarahkan Jokowi sebagai Ketua Umum PDIP pada Kongres nanti, dengan kompensasi maju sebagai calon kepala daerah.
“Namun sepertinya tidaklah mudah untuk mengoyang Megawati Soekarnoputri dari posisi orang nomor satu di PDIP karena Megawati bukanlah tokoh macam Aburizal Bakrie, dimana Megawati merupakan tokoh yang bermental baja seperti ketika diera orde baru melawan rezim order baru dan 10 tahun konsisten beroposisi Terhadap SBY,” papar dia.
Yang paling menguntungkan sampai saat ini, sambungnya, dari pengamatan dan penelitian IDM hampir 91 persen kader PDIP kecewa dengan Jokowi karena kurang mengakomodir Kader PDIP dan makin menjaga jarak dan juga banyak kebijakan Jokowi yang melenceng dari garis partai dan Trisakti serta Nawacita.dan tidak berpihak pada wong cilik .
“Megawati juga sebaiknya mulai memunculkan lebih banyak lagi trah Sukarno seperti Puti Guntur Soekarnoputra dan Prananda Prabowo dalam jajaran elite PDI Perjuangan untuk mulai berkecimpung secara aktif,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Kritik terhadap skema BLU juga disampaikan oleh Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) yang mempertanyakan status keberadaan enam Badan Layanan Umum (BLU) yang disiapkan Kementerian Perhubungan untuk mengelola 116 pelabuhan UPT.
Pasalnya, apabila sejumlah pelabuhan tersebut hendak dikomersialkan oleh regulator, sebaiknya pengelolaanya diserahkan langsung kepada badan usaha, yakni BUP.
Ketua Umum ABUPI Aulia Febri Fatwa menyatakan, dengan mengacu pada beberapa peraturan yang ada, setiap komersialisasi pelabuhan milik pemerintah, maka pengelolaannya dilimpahkan kepada BUP yang bisa berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun pihak swasta pemegang izin BUP.
Regulasi yang diacunya tersebut adalah Undang-Undang No. 17/2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6/2009 tentang Kepelabuhanan.
“Dari Informasi yang kami dapatkan, BLU itu di-drive dari Balitbang Kemenhub. Andaikan itu benar, kami mempertanyakan kepentingannya dan tujuannya apa? Kami tidak tahu BLU itu apa, dan sempat kaget,” kata Aulia ketika dihubungi terpisah, Selasa (24/6).
Menurut dia, pendirian BLU untuk mengoperasikan pelabuhan UPT dengan alasan peningkatan pelayanan kepada para penggunanya, bisa dimaklumi oleh pihaknya. Tetapi jika Kemenhub bertujuan menaikkan pendapatan, dalam hal ini Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disumbangkan sejumlah pelabuhan tersebut, maka langkah itu sudah terkait dengan pengembangan bisnis, artinya dikomersialisasikan.
“Kemhub tetap menawarkan pengelolaan sejumlah pelabuhan UPT diberikan kepada BUP, di mana sekarang jumlahnya berkisar 180 BUP, di luar PT Pelindo I-IV,” harapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — DPP PPP menyambut baik dukungan DPP Golkar pimpinan Agung Laksono kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
“Prinsipnya PPP dan KIH menyambut baik, sebagai upaya menciptakan stabilitas politik,” kata Ketua Umum PPP M Romahurmuziy (Romi) usai membuka Muswil PPP Provinsi Bengkulu, Senin malam.
Menurut Romi, kegaduhan politik selama enam bulan terakhir akibat belum kuatnya dukungan terhadap pemerintah di parlemen.
“Selama ini gaduh karena pemerintah belum mendapat dukungan mayoritas di parlemen,” katanya.
Romi meyakini pada akhirnya pemerintahan Jokowi-JK akan mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen, karena semua pasti menginginkan stabilitas.
Ditanya apakah ada kompensasi politik dari dukungan Golkar ke pemerintah, Romi mengaku hal itu tidak dibicarakan di KIH karena merupakan ranah presiden.
“Soal kompensasi politik, apakah jabatan menteri atau jabatan lain, itu wewenang presiden,” kata Romi.
Yang jelas, kata dia, PPP akan mendukung kebijakan yang diambil pemerintah selama landasan konstitusionalnya cukup.
“Selama kebijakan yang diambil tidak menabrak undang-undang,” kata Romi.
Sebelumnya, Ketua Umum Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono menyatakan Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan menjadi pendukung pemerintah, namun tidak masuk dalam KIH.

Artikel ini ditulis oleh: