Jakarta, Aktual.co — Indonesia dan Jepang sepakat membentuk forum maritim yang menjadi wadah bagi kedua negara untuk mengembangkan kerja sama dalam hal keamanan maritim, industri maritim, dan infrastruktur maritim. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri (PM) Shinzo Abe di Kantor PM Jepang, Tokyo, Senin (23/3), sepakat untuk membentuk forum maritim melalui pernyataan bersama kepada media setelah pertemuan bilateral.

“Saya telah bertukar pikiran tentang isu dua negara termasuk dimulainya forum maritim di tingkat pejabat memulai sebuah prakarsa baru,” katanya.

Ia mengatakan sebagai sesama negara demokratis dan negara maritim di Asia, Indonesia dan Jepang akan meningkatkan hubungan strategis antara kedua negara. Ia juga menyampaikan harapan agar Indonesia semakin berkembang dan memainkan peran yang lebih penting di kawasan regional maupun internasional.

Abe juga menyambut baik atas tanggapan Jokowi terhadap Jepang yang dinilai Indonesia sebagai negara damai yang demokratis maupun sebagai negara yang telah memberikan kontribusi besar di bidang ekonomi kepada Indonesia.

Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo mengatakan dua pihak sudah sepakat bekerja sama di bidang maritim. “Kerja sama di bidang maritim disepakati untuk membentuk forum maritim,” tuturnya.

Kerja sama itu meliputi forum khususnya di bidang keamanan maritim, industri maritim, dan infrastruktur maritim. Dua negara juga sepakat untuk bekerja sama di bidang pertahanan, perdagangan, serta peningkatan promosi investasi.

Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke tiga negara pada 22-28 Maret 2015 untuk memperluas kerja sama dalam berbagai bidang di negara-negara yang dikunjungi terutama Jepang dan Tiongkok.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sumbawa Barat Mansyur Sopian menyebutkan harga gabah kering panen di daerahnya di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

“Harga gabah kering panen saat ini Rp3.400 – Rp3.500 per kilogram, lebih rendah dari HPP sebesar Rp3.700/kg,” katanya pada acara peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan dalam rangka upaya khusus peningkatan produksi tanaman pangan, di Taliwang, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB, Senin (23/3).

Kegiatan tersebut diikuti para penyuluh dan anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) di Kabupaten Sumbawa Barat, dan dihadiri Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan NTB Hj Husnanidiaty Nurdin.

Ia mengatakan luas lahan panen padi saat ini mencapai 500 hektare, namun hanya di beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Brang Rea, Brang Ene, dan Seteluk.

Sasaran lahan tanam padi di Kabupaten Sumbawa Barat, pada 2015 seluas 19.821 hektare (ha), dengan target produksi sebanyak 101.667 ton. Luas lahan tanam tersebut tersebar di Kecamatan Taliwang seluas 5.235 ha, Brang Ene 1.834 ha, Brang Rea 5.006 ha, Seteluk 4.066 ha, Poto Tano 251 ha, Jereweh 1.747 ha, Maluk 136 ha, dan Kecamatan Sekongkang 1.546 ha.

Hingga Maret 2015, realisasi luas lahan tanam sudah mencapai 11.128 ha. “Awal April 2015, Kabupaten Sumbawa Barat sudah panen raya padi,” kata Mansyur.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Bakorluh Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Hj Husnanidiaty Nurdin, meminta para penyuluh juga mengawal petani mulai dari sejak tanam hingga pasca panen, termasuk soal harga gabah. “Harus dikawal, jangan hanya dikawal pada saat tanam saja, kasian petani kalau harga hasil produksinya anjlok,” katanya.

Ia juga meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional NTB untuk segera melakukan penyerapan hasil produksi petani karena kondisi saat ini harga gabah kering panen di bawah HPP. “Bulog merupakan lembaga yang diperintahkan untuk menjaga kestabilan harga gabah agar petani tidak mengalami kerugian,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Bank Syariah Mandiri (BSM) menargetkan penurunan pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF) gross hingga di bawah 6 persen pada akhir 2015. Direktur Utama BSM Agus Sudiarto mengatakan, pihaknya sudah memetakan nasabah yang pembiayaannya bermasalah sekaligus mengelola nasabah yang kolektibilitas pembiayaannya berpotensi jatuh.

“Tahun ini, kami targetkan bisa menagih pembiayaan bermasalah sekitar Rp400 miliar. Kami juga serius mengelola nasabah yang kolektibilitas pembiayaannya berpotensi turun,” ujar Agus dalam pernyataan resmi yang diterima di Jakarta, Senin (23/3).

Manajemen BSM telah memetakan nasabah pembiayaan yang bermasalah menjadi empat kelompok. Pertama, nasabah yang cenderung turun karena teknikal, yakni arus kasnya (cashflow) tidak matching dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Kedua, nasabah yang telah direstrukturisasi. Ketiga, nasabah yang berpotensi masuk program restrukturisasi. Keempat, nasabah yang cenderung jatuh dan sulit dipertahankan.

Dengan pemetaan tersebut, lanjut Agus, dipastikan strategi penanganan (account strategy) dapat dieksekusi dengan tepat dan efektif. Agus menambahkan, untuk memperbaiki kualitas pembiayaan, BSM terus membenahi proses bisnis di setiap tingkatan, mulai lini depan(front end process), lini tengah (middle end process), hingga lini belakang (back end process).

Menurut Agus, hal tersebut berarti proses di depan harus kuat dan benar. Tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian, unit manajemen risiko yang berada di lini tengah bisa mempercepat proses pembiayaan. Lini belakang serius menagih pembiayaan bermasalah, baik yang on balanced maupun off balanced. “Semua unit di BSM akan bahu membahu untuk mengatasi NPF dan memerangi fraud, sekaligus meningkatkan kualitas pembiayaan,” kata Agus.

Saat ini, BSM memiliki tiga satuan tugas Financing Recovery Division (FRD). Selama 2014, FRD I, FRD II, dan FRD III telah melakukan perbaikan NPF sebesar Rp2,92 triliun atau rata-rata Rp244 miliar perbulan. Terhadap nasabah yang pembiayaannya sudah dihapusbukukan (write off), tingkat recovery pada 2014 sebesar Rp233 miliar, meningkat Rp90 miliar atau 63 persen dibandingkan 2013 sebesar Rp143 miliar.

Untuk meningkatkan perbaikan kolektibilitas pembiayaan dan pemulihan write off, BSM membentuk bad bank sebagai unit sentralisasi penangananNPF dan write off yang dijalankan Regional Representative Financing Recovery (R3). Guna mempercepat perbaikan NPF, BSM mengimplementasikan Gerakan Sikat 1 Triliun (Ges1t). Gerakan ini memiliki delapan program penanganan NPF dan write off, antara lain monitoring sistem, daftar agunan lelang online di website, preapproval diskon margin, insentif program, weekend collection, dan lawyer in action. Untuk menjaga kualitas pembiayaan, kata Agus, BSM juga memperkuat infrastruktur teknologi informasi. Dengan dukungan teknologi informasi, data kualitas pembiayaan bisa lebih update dan monitoring bisa dilakukan secara harian.

Ke depan, Agus menuturkan pihaknya akan menyasar target pasar secara selektif yang sesuai dengan kebutuhan nasabah di setiap segmen, baik segmen konsumer, komersial, maupun korporasi. Di segmen komersial, misalnya, BSM fokus pada sektor perkapalan, jasa kontraktor, kesehatan, dan pendidikan. “Ke depan, kami mengarahkan segmentasi pasar pembiayaan ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena potensinya sangat besar. Pada 2014, sektor UMKM mengambil porsi lebih dari 67 persen dari total pembiayaan,” ujar Agus.

Saat ini, BSM memiliki sekitar 450 ribu nasabah debitur dan 7,1 juta nasabah dana yang dilayani melalui 865 outlet yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia, 926 ATM BSM, 13.429 unit ATM Mandiri dan 61.507 ATM Bersama. Dengan dukungan jaringan pelayanan luas tersebut, likuiditas BSM cukup solid dengan FDR yang dapat dijaga di angka 82,13 persen dan cost of fund yang relatif efisien, sebesar 4,42 persen.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kinerja pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla dibidang perekonomian mulai dipertanyakan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar menjadi salah satu indikasinya. 
Padahal, dua pekan lalu pemerintahan Jokowi-JK baru saja melansir delapan paket insentif di bidang ekonomi. Dimana salah satu tujuannya untuk menahan laju pelemahan rupiah dalam jangka menengah dan panjang. 
Akan tetapi, pasar justru merespon secara berbeda. Sehari setelah munculnya delapan paket insentif, nilai tukar dolar justru menguat ke titik tertinggi sejak krisis 1998. Tercatat sempat menyentuh Rp 13.245. Setelah itu stabil di level jual Rp 13.200-an.
Penilaian demikian dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Perindo Hendrik Kawilarang Luntungan dalam keterangannya, Senin (23/3). 
Menurutnya, apa yang terjadi belakangan ini menunjukkan pemerintahan Jokowi kurang responsif dalam menghadapi persoalan ekonomi. Hal yang disebutnya tidak lepas dari penunjukan tim ekonomi yang ditekankan pada kedekatan dibanding pertimbangan profesionalitas dan kapabilitas.
Sejak awal, Hendrik meragukan Tim Ekonomi Kabinet Kerja, sebab tidak memiliki kemampuan moneter dan fiskal yang mumpuni. Padahal lemahnya nilai tukar rupiah misalnya, sudah terjadi sejak Desember tahun lalu. 
“Baru sekarang pemerintah bereaksi. Itupun bukan langkah taktis, melainkan untuk jangka menengah dan panjang,” kata dia. 
Pemerintah, ditambahkan dia juga sengaja membiarkan inflasi terjadi. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan pencabutan subsidi BBM yang membuat harga bahan pokok melambung. Berikut kebijakan penghapusan beras miskin, permainan mafia beras dan kenaikan TDL awal Januari. 
“Rakyat dan pasar sudah (mulai) kehilangan trust kepada Jokowi-JK,” tegas Luntungan. 

Artikel ini ditulis oleh:

Eka