1 Januari 2026
Beranda blog Halaman 37414

KAA Perkuat Sinergi Ekonomi Politik Negara Asia-Afrika

Jakarta, Aktual.co — Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengatakan peringatan KAA (Konferensi Asia-Afrika) akan menjaga Semangat Bandung 1955 dan mengembangkan sinergi ekonomi politik negara-negara Asia-Afrika.
“Asia-Afrika yang datang nanti (pada peringatan KAA) adalah Asia-Afrika yang berbeda. Konteks kita sekarang adalah Asia-Afrika yang berkembang, terutama populasinya,” kata Dino, di Jakarta, Senin (23/3).
Dia mengatakan bahwa abad-21 adalah abad Asia atau ‘Asian century’, artinya pada abad tersebut akan terjadi peralihan kekuatan dari Barat ke Timur atau dengan kata lain negara-negara Asia akan mendominasi dinamika politik dan ekonomi internasional.
“Kita memiliki masa depan yang hebat kedepannya. Pertanyaannya adalah apakah Indonesia siap menjadi raksasa Asia dalam era menyongsong abad Asia sekarang ini?” kata Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat pada 2010-2013 tersebut.
Indonesia saat ini memang belum menjadi salah satu raksasa Asia, seperti Tiongkok, Jepang, dan India, namun sudah mengindikasikan usaha untuk mewujudkan tujuan menjadi salah satu kekuatan ekonomi dan politik di Asia.
“Indonesia harus memiliki politik luar negeri yang berpandangan ke luar (outward looking), jangan takut menanyakan dan dikritik,” 
“Kita juga harus realistis, misalnya dengan jangan terlalu berkompetisi dengan Tiongkok yang sudah sangat berkembang pesat,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Fuad Anggap Uang dari PT MKS Rezeki Tuhan

Jakarta, Aktual.co — Mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin Imron akui pernah menerima uang sekitar Rp5 miliar dari petinggi PT Media Karya Sentosa (PT MKS), Antonius Bambang Djatmiko pada 2014. Dia mengatakan, alasan menerima uang tersebut, karena menganggap pemberian dari PT MKS adalah rezeki dari Tuhan.
Alasan yang tertulis di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) itulah yang membuat Fuad tidak melaporkan uang pemberian dari PT MKS. Fuad juga mengaku, saat menerima uang itu dia tercatat sudah tidak lagi menjabat sebagai Bupati, namun sebagai Ketua DPRD Bangkalan
“Adapun saya tidak melaporkan penerimaan uang atas pemberian tersebut pada pihak yang berwenang atau pada KPK, karena saya menganggap pemberian uang dari PT MKS atau dari pihak-pihak lain kepada saya tersebut adalah merupakan rezeki dari Allah yang saya lupa melaporkannya pada pihak yang berwenang atau pada KPK,” kata Fuad sesuai yang tercantum pada BAP tersebut.
Fuad yang menjadi saksi pada sidang terdakwa Antonius Bambang Djatmiko di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (23/3), pun langsung diminta mengklarifikasi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, mengenai alasan itu.
Kendati demikian, saat dikonfirmasi hal tersebut, Fuad kembali berkelit dan menyebut pada saat memberikan keterangan itu, dia sedang tidak fokus. Dan dia kemudian mengubah keterangannya itu.
“Saya begini kalau diubah, jadi pemberian pak Bambang itu disimpen dulu, waktu ditangkap semua ada, kemudian saya masih berfikir apa dilaporkan enggak, kalau dilaporkan takut digeledah, gak dilaporkan salah jadi masih mencari penyelesaian hukum bagaimana,” sanggahnya.
JPU KPK pun menegaskan jika tindakan Fuad itu telah melanggar hukum. Alhasil, pihak lembaga antirasuah langsung mencecar Fuad mengenai penerimaan uang itu. Meski begitu, Fuad tetap berkelit, bahkan menyebut sempat berniat melaporkan penerimaan itu.
JPU kemudian menyinggung mengenai adanya pesan singkat dari Fuad kepada Antonius yang isinya perihal permintaan uang. Fuad pun langsung menyela hal tersebut.
“Saya rasa itu tidak perlu ditanyakan, kalau namanya duit masuk mau gimana lagi. Itu kan tidak etis kalau dikejar,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Presiden Tawarkan Investasi 24 Pelabuhan Tol Laut pada Jepang

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo dalam lawatannya ke Jepang dan Tiongkok akan menawarkan peluang investasi untuk membangun 24 pelabuhan yang menjadi pilar proyek infrastruktur tol laut, kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.

“Ya kami ingin mempercepat penerapan poros maritim,” kata Andrinof di Jakarta, Senin (23/3).

Andrinof mengatakan, hingga saat ini pemerintah masih menunggu minat serius investor untuk berpartisipasi dalam proyek maritim itu, yang secara total dapat menghabiskan Rp700 triliun, termasuk belanja pengadaan kapal.

Selain tol laut, kata Andrinof, Presiden juga akan menawarkan investasi untuk proyek infrastruktur jalan raya dan pembangkit listrik dalam lawatannya ke dua negara raksasa di Asia itu. Andrinof tidak menampik keberangkatan Jokowi ke Tiongkok juga karena misi serupa negara Tirai Bambu itu, yang ingin membangun Jalur Sutera, sebuah jalur konektivitas tata niaga dari berbagai wilayah di Asia ke Eropa dan Afrika. “Kami ingin lihat dulu apa dari Jepang dan Tiongkok,” ujarnya.

Kebutuhan investasi untuk tol laut yang diperkirakan Rp700 triliun itu untuk jangka waktu lima tahun dan akan diupayakan dari investasi pemerintah, BUMN dan BUMD serta swasta.

Berdasarkan catatan Bappenas mengenai konsep awal tol laut, sebanyak 24 pelabuhan itu akan dibagi menjadi pelabuhan “hub”, pelabuhan utama, dan pelabuhan pengumpul yang mampu mendistribusikan barang ke kota-kota kecil. Sebanyak 24 pelabuhan itu adalah Pelabuhan Banda Aceh, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Pangkal Pinang, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Batam, dan Pelabuhan Padang. Kemudian Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Cilacap, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Lombok, Pelabuhan Kupang, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Pontianak, Pelabuhan Palangka Raya, Pelabuhan Maloy dan Pelabuhan Bitung,.

Selanjutnya adalah Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Ambon, Pelabuhan Halmahera, Pelabuhan Sorong, Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke Selain sarana fisik 24 pelabuhan strategis, pemerintah juga berencana membangun infrastruktur penunjang tol laut, “short sea shipping”, fasilitas kargo dan kapal, pengembangan pelabuhan komersial, dan pembangunan transportasi multimoda. Namun pada 2015, pemerintah fokus memulai pembangunan tol laut dari Indonesia Timur.

Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Deddy Priatna sebelumnya mengatakan investasi dari pemerintah pada 2015 yang sudah disiapkan adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar Rp7,9 triliun ditambah penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) IV sebesar Rp2 triliun.

“Alokasi dari APBN-P sebesar Rp7,9 triliun untuk pengembangan pelabuhan umum dan pelabuhan tol laut, terutama di Indonesia Timur,” kata Deddy.

Artikel ini ditulis oleh:

Redam Kegelisahan Masyarakat, Jokowi Diimbau Reshuffle Kabinet

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik Agung Suprio mengimbau Presiden Jokowi untuk segera melakukan reshuffle kabinet terkait situasi saat ini yang tak menguntungkan rakyat.
“Saran saya untuk pemerintah harus reshuffle kabinet, menteri yang tak becus bisa diganti,” ujar Agung, Senin (23/3).
Reshuffle kabinet sudah bisa dilakukan saat ini karena sudah ada indikator. Jokowi dapat melihat sektor mana yang dalam kementeriannya dianggap merugikan rakyat dan segera lakukan pergantian (menteri).
“Kalau dari sektor ekonomi ya menteri yang di ekonomi reshuffle, daripada diri mereka (Jokowi-JK) yang terus dikritik masyarakat. Ganti dengan menteri yang punya reputasi bagus,”
“Kemudian harga beras mahal, Jokowi bilang ‘ada mafia yang bermain’, saya kira untuk sekelas presiden bukan hanya feeling, jadi sudah harus bisa memprediksi dan ambil tindakan,” katanya.
Jokowi harus menertibkan menterinya, mengganti menteri yang buruk dengan orang yang punya reputasi bagus. Dalam jangka pendek, yang harus dilakukan pemerintah untuk meredam kegelisahan masyarakat adalah mereshuffle kabinet.

Artikel ini ditulis oleh:

Akhir Bulan Ini, Jampidsus Janji Tentukan Status BG

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan kasus dugaan kepemilikan rekening gendut Komjen Pol Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) R Widyo Pramono berjanji pada akhir bulan ini, nasib kasus Kalemdikpol Polri itu akan diputuskan.
“Kalau di KPK sudah penyidikan, kalau di Kejaksaan masih sampai dalam pembelajaran. Akhir bulan ini sudah selesai. Nanti akan disampaikan Jaksa Agung,” ujar Widyopramono di Hotel Century, Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan, Senin (23/3).
Dikatakan Widyo, sejauh ini pihaknya masih mempelajari limpahan yang diberikan oleh KPK. Namun, dia menyayangkan limpahan tersebut belum lengkap diberikan oleh KPK, lantaran hanya beberapa lembar kertas saja yang limpahkan untuk dapat dipelajari oleh Jaksa di Kejaksaan Agung.
“Ketika dilimpahkan itu bukan berkas. Karena hanya dua atau tiga lembar surat saja. Maka kita minta ada penyerahan yang lengkap, yang kumplit. Sehingga dalam mempelajari kasus dapat dengan baik membaca arahnya ke mana,” jelasnya.
Kendati begitu, Widyo berjanji, jika semua pemeriksaan telah selesai dilakukan, Kejaksaan Agung secepatnya mempublikasikan hasil pemeriksaan berkas jenderal bintang tiga itu.
“Sekarang masih taraf pembelajaran tim Jaksa. Nanti pada saatnya disampaikan Jaksa Agung kepada publik sejauh mana kasus itu,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Ribuan Penggemar Wayang Akan Serbu Ruwatan Golkar Kubu Agung

Jakarta, Aktual.co — Dalang kondang Ki Manteb menyebut sebanyak 4.600 penggemarnya akan hadir dalam acara ruwatan di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, yang diselenggarakan pengurus Golkar kubu Agung Laksono, Senin (23/3).
Ki Manteb diundang untuk menjadi dalang dengan lakon Amarto Binangun.
“Saya bosen jadi dalang. Makanya saya jadi bintang iklan, bilang ‘oye’ dapat 200, dalang semalam suntuk,” kata dia.
Pagelaran wayang ini bertujuan untuk ruwatan sekaligus perayaan ulang tahun Ketua DPP Partai Golkar Munas Ancol, Agung Laksono.
Diketahui, Kemenkumham telah menerbitkan SK keabsahan pengurus Partai Golkar Munas Ancol. Pada acara ruwatan dan syukuran ini rencananya dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, BJ Habibie, dbahkan kubu Aburizal Bakrie.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain