Jakarta, Aktual.co — Surat Keputusan (SK) kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono sudah dilaporkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly kepada Presiden Joko Widodo. Yasonna merasa yakin presiden Jokowi tidak mempermasalahkan keputusan yang diambilnya dalam mengatasi kisrus di partai berlambang pohon beringin ini.
“Sudah, sudah lapor kemarin. Kata beliau (Jokowi) kalau sudah yakin benar ya lakukan saja,” ucap Yassona di Hotel Century, Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan, Senin (23/3/).
Dia mempersilahkan kepada kubu Aburizal Bakrie (Ical) untuk menempuh langkah hukum jika tidak puas dengan keputusan yang diambil Menteri asal PDI-P itu. “Silakan saja (diadukan ke PTUN). Kami siap hadapi,” kata Yasonna.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly resmi mengeluarkan surat keputusan yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono. SK tersebut dikeluarkan, pagi tadi.
“Terkait SK hari ini sudah disahkan tertanggal 23 Maret, ketuanya Pak Agung Laksono, dari Munas Ancol,” kata Yasonna di Gedung Kemenkumham, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (23/3).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Anggota Tim Konsultatif Presiden Joko Widodo atau dikenal dengan nama Tim Sembilan, Tumpak Hatorangan Panggabean, sambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (23/3). Kedatangannya disinyalir untuk mengkoordinasikan calon anggota Komisi Kejaksaan periode 2015-2019.
Kendati demikian, Tumpak enggan menjelaskan lebih rinci apa-apa saja yang dikoordinasikan kepada pimpinan lembaga antirasuah itu. Dia mengatakan, hanya ingin bertemu dengan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki.
“Saya mau ketemu Taufieq sebetulnya. Tapi Taufieq tidak ada,” ujar Tumpak, di pelataran gedung KPK.
Lebih jauh disampaikan Tumpak, untuk koordinasi mengenai rekam jejak calon anggota Komisi Kejaksaan, sebelumnya telah dilakukan. Dia mengaku, bukan hanya KPK yang dilibatkan, PPATK juga diminta bekerja sama.
“Oh iya, kita lakukan juga. Semua kita lakukan. Waktu seleksi berjalan, kita minta masukan dari masyarakat, termasuk PPATK dan KPK,” jelasnya.
Meski begitu, Ketua Panitia Seleksi (Pansel) anggota Komisi Kejaksaan itu, sempat melontarkan pernyataan yang menggelitik. Mantan Ketua KPK itu meminta wartawan untuk memberitakan mengenai calon anggota Komisi Kejaksaan.
Selain itu, dia juga menjelaskan, bahwa nantinya nama-nama calon anggota Komisi Kejaksaan yang berjumlah 12 orang itu, akan segera diserahkan ke Jokowi. Dan Presiden lah yang akhirnya memilih enam calon.
“Saya minta tolong diberitakan dikit lah,” pinta Tumpak.
“Nama-nama itu semua sudah seleksi, hingga nanti Presiden memilih enam orang untuk dijadikan anggota Komisi Kejaksaan dari unsur masyarakat. Tapi nanti ada dari unsur pemerintah lagi tiga orang,” pungkasnya.
Berikut 12 nama calon anggota Komisi Kejaksaan:
1. Indro Sugianto, pengacara.2. Ema Ratnaningsih, pengacara/ dosen.3. Ferdinand T. Andi Lolo, dosen.4. Pultoni, tenaga profesional pada Pemkab Batang, Jawa Tengah.5. Barita Lindung Hamonangan Simanjuntak, dosen.6. Didik Setyabudi, PNS BUMN.7. Yuni Artha Manalu, pengacara.8. Jhon Redo, pengacara.9. Natsri Anshari, dosen.10. Harry Hermansyah, pensiunan jaksa.11. Ishak M. Yusuf, pegawai BUMN.12. Mashudi, PNS Kumham (pensiun).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kapolda Riau Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan mengaku, sampai saat ini belum menemukan indikasi keterlibatan sindikat internasional dalam kasus perburuan gading gajah yang baru-baru ini terungkap di Riau.
“Hingga saat ini belum ada indikasi keterlibatan sindikat internasional. Sejauh ini yang kita ketahui pelaku orang lokal, pelaku yang sekaligus pemodal perburuan ini belum mengaku hendak dijual ke mana gadingnya,” kata Dolly di Pekanbaru, Riau, Senin (23/3).
Menurut dia, sejauh ini pihak kepolisian masih mengevaluasi berkas yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Riau. “Masih P19, sudah mendekati selesai, tapi masih ada beberapa evaluasi untuk proses penuntutan.”
Polda Riau sebelumnya telah menangkap dan menetapkan tujuh pelaku masing-masing FA 50 tahun, HA 40 tahun, R 37 tahun, MU 52 tahun, S 30 tahun, I 25 tahun dan AS 50 tahun, sebagai tersangka. Kelompok ini diketahui juga sempat berburu gading gajah di kawasan hutan Provinsi Jambi pada September 2014 untuk dijual secara ilegal.
“Karena itu kita sudah koordinasi dengan Polda Jambi. Mereka di sana juga melakukan penyidikan,” ujar Dolly.
Dia menyebut pola kerja para pelaku perburuan liar ini “gelap”. Mereka bekerja dalam kelompok kecil namun beroperasi dalam jangkauan wilayah yang luas.
Saat ini, menurut dia, Polda Riau masih menunggu hasil uji balistik dari proyektil yang digunakan para pelaku memburu gajah liar di Kecamatan Mandau, Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), dan Jambi dengan kasus penemuan proyektil sebelumnya oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Riau beberapa waktu lalu.
Para pelaku perburuan gajah liar yang telah berstatus tersangka ini, menurut dia, dikenai pasal berlapis, yakni pasal 21 Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan pasal 1 ayat 1 UU Darurat atas kepemilikan senjata api ilegal.
Direktur Reskrimsus Polda Riau Kombes Pol Yohanes Widodo mengatakan sejauh ini hasil pemeriksaan tersangka dan saksi eksekusi gajah untuk diambil gadingnya hanya dilakukan di tiga lokasi, yakni Kecamatan Mandau, TNTN, dan Duri.
“Mereka juga mengaku melakukan eksekusi di Jambi, Polda Jambi juga melakukan penyidikan tapi belum tahu apakah para tersangka ini akan dibawa ke Jambi untuk rekonstruksi atau tidak,” ujar dia.
Sebanyak enam individu ditembak para pelaku dan 68 kg gadingnya diambil. Dan berdasarkan pengakuan tersangka F yang menjadi penyandang dana, gading dijual Rp10 juta per kg.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu