Jakarta, Aktual.co — Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Surabaya akhirnya kembali menggelar pemilihan duta wisata Cak dan Ning setelah mendapat sorotan tajam dari DPRD setempat karena menghapus acara tersebut pada tahun 2015.
 
“Pemilihan Cak dan Ning tetap dilaksanakan. Kami yang mengadakan kegiatan tersebut,” kata Kepala Disbudpar Wiwik Widyanti di Balai Kota Surabaya, Senin (23/3).

Bahkan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Paguyuban Cak dan Nik Surabaya.

“Paguyuban sendiri sudah menyatakan sedia. Jadi mereka sepakat menyelenggarakan acara tersebut. Jadi, tak ada masalah,” katanya.

Disinggung soal kritikan dewan karena disbudpar tidak mau menyelenggarakan atau menghapus acara tersebut, Wiwik membantah. Ia mengatakan pihaknya setiap tahun yang menyelenggarakan.

“Kami berusaha agar acara ini tetap diselenggarakan. Soal anggaran tidak ada masalah. Kemungkinan akan menggunakan anggaran seadanya. Dengan waktu yang tersisa ini kami berusaha agar tetap sukses,” katanya.

Ia menambahkan kegiatan ini akan diselenggarakan pada Mei depan bersamaan dengan Hari Jadi Kota Surabaya.

Disinggung soal penghapusan pemilihan Cak dan Ning karena tidak ada pihak ketiga atau sponsor yang membantu, Wiwik membantah. Ia menegaskan bahwa keterlibatan mereka hanya sebatas menyemarakan dan bukan sebagai penyelenggara utama.

DPRD Kota Surabaya sebelumnya mengecam keras penghentian program ajang pemilihan duta wisata Cak dan Ning pada 2015 karena anggaran yang biasa digunakan dialihkan untuk promosi wisata ke Singapura.

“Kapan hari itu paguyuban Cak dan Ning mendatangi saya. Mereka kaget, karena di saat mereka bertanya kegiatan program Cak dan Ning ke dinas pariwisata ternyata program itu akan dihilangkan, karena tidak ada anggaranya dari dinas pariwisata. Makanya mereka lapor kepada saya,” kata Ketua DPRD Kota Surabaya, Armuji.

Menurut dia, seharusnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Wiwiek Widyanti, harus lebih fokus dengan urusan ikon Kota Surabaya.

“Selama ini, Disbudpar mengurusi masalah perizinan Rumah Hiburan Umum (RHU),” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wacana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, terkait pemberian remisi bagi koruptor, tengah digodok Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly. Bahkan, kata dia, Presiden Joko Widodo sudah mengetahui rencana tersebut.
“Iya pembahasan remisi (berlanjut) itu kan kita bahas terus. Itu kan sudah diwacanakan (kepada Presiden),” kata Yassona di Hotel Century, Jalan Asia Afrika, Jakarta Selatan, Senin (23/3).
Dijelaskan Yasonna, Pemberian remisi ini dilakukan bukan untuk mengurangi sistem hukum yang telah berlaku. Tetapi, untuk memperbaikinya dan memberikan kembali hak narapidana dalam mendapatkan remisi.
“Konsepnya itu bukan mengurangi, tapi memperbaiki sistemnya. Wacana harus kita jalankan terus untuk perbaikan sistem,” terangnya.
Menurut Yasonna, narapidana pun tidak serta merta akan mendapatkan remisi cuma-cuma. Remisi nantinya bisa saja diberikan dengan berbagai syarat-syarat sesuai tingkatan tindak pidananya.
“Kan bisa dikasih syarat-syarat. Misal kalau mau memperoleh remisi harus satu tahun di tahan, atau tindak pidana sedang bisa memperoleh remisi kalau sudah enam bulan ditahan. Ini yang saya katakan kita memperbaharui, bukan mengurangi yang ada,” tuntasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Koalisi Merah Putih (KMP) dijadwalkan melakukan pertemuan konsolidasi pada Senin (23/3), malam ini.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Kordinator KMP, Aburizal Bakrie (Ical) kepada wartawan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (23/3). Namun, Ical enggan memberikan detail tempat pertemuan tersebut.
“Kok tau (ada pertemuan KMP), nantilah kita kasih tau,” ucap Ical.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Munas Bali itu mengatakan pertemuan itu untuk membahas kondisi saat ini terkait kesewenang-wenangan pemerintah terhadap partai politik.
“Masalahnya bukan lagi masalah Golkar ataupun PPP, tetapi masalahnya suatu pencideraan demokrasi. Kedua, ingin menggunakan negara ini sebagai negara kekuasaan, kita kan pinginnya negara hukum, kita tentu KMP tidak bisa berdiam diri dengan hal itu.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang