Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengatakan jika pihaknya sudah mengajukan gugatan terhadap terbitnya surat keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, terkait pengesahan kubu Agung Laksono.
“Kita sudah mendaftarkan SK Menkumham ke PTUN dengan register gugatan kita di PTUN Nomor 62/J/2015/PTUN-Jkt,  Tanggal 23 Maret terhadap keputusan Menkumham yang mengesahkan kubu Agung Laksono,” kata Bambang, di Ruang Pertemuan Fraksi Golkar, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/3).
Menurut Bambang, Menteri Yasonna dinilai telah mengesampingkan fakta-fakta di lapangan, menyusul adanya dugaan manipulasi hasil keputusan Majelis Partai dan keabsahan notaris terkait adanya mandat palsu.
Lebih lanjut, setidaknya dalam 1-2 hari kedepan akan segera diagendakan sidang perdana dari gugatan tersebut.
“Yang PTUN baru register, namun 1-2 hari ini baru akan diagendakan untuk dilakukan sidang perdana. sedangkan Rabu nanti akan disidang gugatan di PN Jakarta Utara,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Bekas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, T Usman Basyah ditetapkan menjadi tersangka korupsi pengadaan buku perpustakaan Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh.
Kapolres Aceh Barat AKBP Faisal Rivai mengatakan, hasil pengembangan penyidikan proyek tersebut ditemukan kerugian negara senilai Rp 385 juta dari Rp 975 juta dana otonomi khusus (otsus) 2009.
“Sudah ada dua tersangka, awalnya rekanan kemudian T Usman Basyah saat itu yang bersangkutan adalah Kadis Pendidikan. Total kerugian negara Rp385 juta lebih. Hari ini kita limpahkan berkas perkaranya ke kejaksaan,” kata dia kepada wartawan di Meulaboh, Senin (23/3). 
Selain itu, kepolisian juga sudah mencium adanya dugaan penyalahgunaan pembangunan perpustakaan UTU Meulaboh dengan mengunakan dana hibah plot anggaran APBK 2009 senilai Rp 2,4 miliar. Kepolisian akan terus melakukan pengusutan.
Kapolres Faisal menegaskan, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya dalam kasus setelah diketahui adanya bantuan dana Badan Rehabilitasi dan Rekontroksi (BRR) dalam program yang sama membangun perpustakaan UTU Meulaboh.
“Informasi sementara ada dua sumber dana yang dikucurkan untuk pembangunan pustaka UTU, dana hibah dan BRR tapi yang dibangun hanya satu unit karena itu ini akan ditindaklanjuti apakah benar ada tumpang tindih, dari dana BRR belum diketahui berapa jumlahnya,” kata dia.
Pada saat bersamaan juga Kapolres menyebutkan kasus penyalahgunaan pada Kantor Baitul Mal Aceh Barat (Muspida plus) dengan kerugian negara sudah ditemukan senilai Rp 500 juta lebih dalam program penyaluran dana untuk fakir senilai Rp 750 ribu perjiwa.
Dalam pengelolaan dana Rp 5 miliar lebih pada Baitul Mal yang sudah terungkap penyalahgunaan Rp 500 juta lebih akan tetapi tidak menutup kemungkinan juga akan ada jumlah lebih dari itu bila semua sudah terungkap.
“Calon tersangka sudah mengembalikan sekitar Rp200 juta karena sudah digunakan membeli peralatan, tapi harusnya uang tersebut untuk senif fakir di Aceh Barat, tapi pada Baitul Mal juga tidak ada nama fakir penerima itu,” ujar dia.
Dia mengatakan, sebagai tembusan pengusutan kasus tersebut pihaknya juga menyampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setiap kasus tindak pidana korupsi (tipikor) yang ditangani polres setelah dinyatakan cukup maka ditembuskan kepada KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Tersangka kasus korupsi jual beli gas alam di Bangkalan, Madura, Fuad Amin Imron menyayangkan langkah penyitaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah lahan milikinya.
Demikian disampaikan Fuad usai menjalani sidang sebagai saksi terdakwa Antonius Bambang Djaimiko di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin (23/3), bahwa beberapa tanah dan bangunan yang disita adalah peninggalan nenek moyangnya.
“Terpuruk saya. Aset moyang saya dari 1925 dirampas keluarga besar, terutama milik teman-teman, dirampas dan disita juga. Hak milik saya, 48 tahun saya bekerja juga disita,” sesal Fuad usai sidang.
Oleh karena itu Fuad berharap, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK untuk menelusuri kembali apakah beberapa lahan yang sudah disita oleh lembaganya itu sebagai hasil Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dia lakukan.
“Saya harap pak Taufiequrahman Ruki, saya buat pakta integritas Bupati seluruh Jatim tidak korupsi. Saya mohon agar pak Ruki meneliti lagi aset-aset leluhur yang dirampas,” harapnya.
Kendati demikian, Ketua DPRD bangkalan nonaktif itu tidak meyangkal, bahwa sertifikat beberapa bangunan yang ternyata berupa Masjid itu atas nama dirinya. Namun, dia kembali menegaskan jika Masjid itu murni peninggalan leluhur, dan bukan hasil TPPU.
“Masjid Martajasah. Masjid mbah saya, yang keramat itu terampas tanahnya, disita karena atas nama saya. Termasuk bangunan di atasnya, Masjid Syeikhona Mohammad Kholil, ” pungkasnya.
Seperti diketahui, KPK telah berhasil menyita seluruh harta benda miliki Fuad. Lembaga antirasuah berhasil menyita uang ratusa miliar serta, sejumlah mobil mewah serta setidaknya 100 sertifikat tanah atas nama mantan Bupati Bangkalan dua periode itu.
Untuk diketahui, Syaikhona Kholil merupakan Kiai se-jawa dan Madura, bahkan seluruh Indonesia. Beberapa murid Syaikhona Kholil diantaranya, Pendiri Nahdlatul Ulama, KH. Hasyim Asy’ari, Kiai Abdul Wahab Hasbullah (Jombang), Kiai Bisri Syansuri (Jombang), Kiai Abdul Manaf (Lirboyo-Kediri), Kiai Maksum (Lasem), Kiai Munawir (Krapyak-Yogyakarta), Kiai Bisri Mustofa (Rembang Jateng), Kiai Nawawi (Sidogiri), Kiai Ahmad Shiddiq (Jember), Kiai As’ad Syamsul Arifin (Situbondo), Kiai Abdul Majjid (Bata-Bata Pamekasan), Kiai Toha (Bata-Bata Pamekasan), Kiai Abi Sujak (Astatinggi Kebun Agung, Sumenep), Kiai Usymuni (Pandian Sumenep), Kiai Muhammad Hasan (Genggong Probolinggo), Kiai Zaini Mun’im (Paiton Probolinggo), Kiai Khozin (Buduran Sidoarjo). 
Bahkan menurut pengakuan Kiai Asa’ad Samsul Arifin, Presiden RI Pertama, Soekarno, meski tidak resmi sebagai murid Kiai Kholil, namun ketika sowan ke Bangkalan, Kiai Kholil memegang kepala Bung Karno dan meniup ubun-ubunya

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Fraksi Golkar DPR RI versi Munas Ancol, Agus Gumiwang, mengatakan sudah menyiapkan sejumlah personel untuk ditempatkan sebagai pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) yang baru.
Hal itu menyusul diterbitkannya surat keputusan (SK) kepengurusan DPP Partai Golkar yang sah oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly.
“Teman-teman disamping kiri kanan saya ini besar kemungkinan akan menjadi pimpinan AKD. Tapi, terhadap proyeksi penugasan mereka belum dapat terbuka, karena masih dalam proses yang tidak sederhana,” kata Agus, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (23/3).
Menurut dia, dalam menentukan pimpinan AKD sudah dilakukan sesuai prosedural dan memenuhi tiga kriteria, yakni memiliki kompetisi, kapabilitas dan visi misi yang sama dengan pimpinan DPP Golkar, Agung Laksono -Zainudin Amali.
Tidak hanya itu, dengan terbitnya surat keputusan menkumham berarti keberadaan fraksi Golkar Munas Ancol menjadi sah sebagai kepanjangan tangan partai beringin.
“Itu juga menetapkan bahwa partai Golkar keluar dari KMP dan mendukung pemerintah, konsekuensinya fraksi Golkar bergabung dengan fraksi pemerintah,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang