Jakarta, Aktual.co — Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengungkapkan bahwa presiden menginginkan program transmigrasi empat juta orang, diutamakan di daerah perbatasan agar lebih cepat berkembang. Direktorat Peningkatan Kapasitas Manusia dan Masyarakat Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pun menganggarkan dana Rp1,5 triliun untuk transmigrasi. Dan ditargetkan pada tahun ini akan ditempatkan sebanyak 4.005 KK pada sejumlah wilayah transmigrasi di luar Pulau Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.

Menanggapi program tersebut, pengamat ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan di Jakarta bahwa program transmigrasi yang akan memindahkan empat juta orang masih dianggap sulit untuk bisa terwujud dengan baik.

“Transmigrasi dalam lima tahun harus empat juta orang. Lima tahun lalu, 2009-2014 hanya berhasil 125 ribu orang. Ini program raksasa, bebannya berat untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,” kata Erani, Senin (23/3).

Guru besar ilmu ekonomi kelembagaan Universitas Brawijaya itu berpendapat, pekerjaan ini merupakan hal yang sangat sulit dilakukan karena terkait juga dengan pengolahan lahan sebesar sembilan juta hektare bagi para transmigran nantinya.

Terkait dengan pengolahan lahan tersebut, katanya, transmigrasi pada pemerintahan saat ini lebih cenderung digabungkan dengan program reformasi agraria.

“Ini memang sulit dan rumit, pasti itu. Tapi akan lebih baik dijalankan dulu dan dibuat ‘roadmap’ agar tahu arah programnya seperti apa, karena bagaimanapun program ini harus berjalan,” tuturnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat ekonomi dari Institut Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (Indef) Ahmad Heri Firdaus mengatakan Indonesia saat ini mengalami krisis infrastruktur pendukung ekonomi.

“Kondisi infrastruktur kita semakin terbelakang jika dibandingkan negara ASEAN lainnya. Kita berada di urutan 72 dunia, Malaysia 20. Begitu juga untuk akses jalan kita peringkat 72,” kata Ahmad di Jakarta, Senin (23/3).

Menurut dia, kualitas infrastruktur sangat berkaitan dengan program Nawacita yang berupaya meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, khususnya menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mendatang.

Dia menjelaskan, agar produktivitas ekonomi dapat berjalan dengan baik maka pemerintah harus membangun konektivitas nasional, pengadaan transportasi umum yang layak, hingga penguatan investasi. “Solusi dari permasalahan itu ialah dengan percepatan infrastruktur. Dana investasi sebesar Rp5.519 triliun pada RPJMN 2015-2019 juga harus dimanfaatkan dengan benar,” tukasnya.

Sebelumnya, Direktur Indef Enny Sri Hartati mengatakan pembangunan infrastruktur juga kurang memperhatikan kualitas dalam proses pengerjaannya. “Banyak infrastruktur yang tiap tahun selalu diperbaiki namun dalam hitungan bulan sudah rusak lagi. Bisa jadi waktu pelaksanaannya yang terlalu singkat,” ujar Enny, Senin (23/3).

Dengan pola perbaikan yang selalu tergesa-gesa hal tersebut akan berdampak pada kualitas infrastruktur yang kurang baik, kata Enny ketika ditemui dalam sebuah konferensi pers.

Menurutnya akan lebih baik jika pemerintah merubah pola pengerjaan infrastruktur agar lebih matang dan terintegrasi dengan kegiatan ekonomi, sehingga meningkatkan nilai investasi pemerintah dalam aspek sarana fisik.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Akibat stok semakin menipis, harga bawang merah di Palu, Sulawesi Tengah, kini terus melonjak tajam membuat ibu rumah tangga mulai gelisah. “Aduh kenaikanya cukup meresahkan,” kata Ny Agustina Nusi, seorang warga jalan kancil Palu, Senin (23/3).

Ia mengatakan cukup kaget ketika membeli bawang merah di Pasar Masomba Palu, harganya sudah naik dan kenaikannya cukup tinggi. Pekan lalu, kata dia, harga bawang merah dijual di pasar itu rata-rata Rp18.000/kg, kini sudah naik mencapai Rp35.000/kg. “Siapa yang tidak kaget. Hanya sepekan tiba-tiba harga merangkak naik,” keluh Ny Agustina.

Karena harga naik, ia pun terpaksa hanya membeli bawang merah setengah kilogram saja.

Hal senada juga disampaikan Ny Rina, seorang pedagang makanan. Ia bahkan meminta pemerintah untuk melakukan intervensi pasar.

Memang selama ini, bawang yang ditanam petani di Lembah Palu dan Kabupaten Sigi hanya dijadikan bahan baku bawang goreng. Sementara bawang merah yang selama ini dijual di pasar-pasar tradisional di Palu didatangkan para pedagang dari luar Kota Palu dalam wilayah Sulteng maupun provinsi lain. Ia hanya berharap pemerintah menambah pasokan bawang merah guna menekan gejolak harga di pasaran setempat.

Lusi, seorang pedagang di Pasar Masomba membenarkan harga naik karena stok berkurang dan permintaan masyarakat meningkat. “Tapi stok yang ada masih cukup. Hanya saja harganya naik,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama-sama dengan Real Estat Indonesia (REI) perlu bersinergi mewujudkan program sejuta rumah setiap tahun yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

“Program satu juta unit rumah yang dicanangkan pemerintah tidak akan bisa terwujud apabila tidak ada sinergi dan bersatu dalam merealisasikannya,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam rilis Pusat Komunikasi Publik Kemenpupera yang diterima di Jakarta, Senin (23/3).

Menurut Basuki Hadimuljono, dalam hal ini, REI dan pemerintah jika bersinergi dan bersatu maka program tersebut akan terealisasi. Basuki mengungkapkan salah satu program untuk memenuhi target satu juta rumah adalah bantuan uang muka KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau subsidi bunga KPR.

Pemerintah juga melalui bank BUMN yaitu BTN sudah menyiapkan program DP KPR hanya 1 persen dari sebelumnya hanya 5 persen per tahun.

Dalam kebijakan FLPP tersebut juga ada rencana pemangkasan bunga kredit FLPP dari 7,25 persen tetap selama 20 tahun menjadi hanya 5 persen per tahun tetap selama 20 tahun. Untuk bantuan uang muka bagi masyarakat, pemerintah telah menganggarkan Rp220 miliar dari APBN-P 2015.

“Melalui bantuan tersebut diharapkan MBR dapat lebih mudah mendapat hunian layak, adapun MBR yang bisa ikut program ini adalah calon pembeli rumah tapak dengan gaji maksimal Rp4 juta per bulan dan calon pembeli rusun dengan gaji maksimal Rp7 juta per tahun,” paparnya.

Basuki mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang menunggu revisi PP tentang Perumnas, yang akan menugaskan Perumnas agar kembali hanya membangun perumahan bagi MBR.

Sementara itu, Ketua Umum REI Eddy Husdi berharap kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dapat menciptakan momentum yang baik bagi sektor properti sehingga mampu berkontribusi kepada negara secara lebih optimal. “Pemerintahan yang baru terbentuk ini diharapkan dapat menyatukan kebijakan pusat dengan daerah atau satu daerah dengan daerah lainnya guna sinkronisasi regulasi demi terciptanya iklim usaha yang lebih baik di masa mendatang,” katanya.

Sebelumnya, Indonesia Property Watch menyatakan program sejuta rumah mesti memikirkan mengenai pasokan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dinilai mulai ditinggalkan sejumlah pengembang. “Indonesia Property Watch meminta pemerintah untuk melanjutkan program sejuta rumah dengan juga memikirkan dari sisi ‘supply’ (pasokan),” kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda.

Menurut Ali Tranghanda, sisi pasokan itu penting karena juga sangat terkait dengan ketersediaan lembaga bank tanah yang seharusnya sudah dipikirkan pemerintah sejak dahulu. Apalagi, ujar dia, saat ini dinilai makin berkurang pasokan rumah bersubsidi yang menggunakan mekanisme FLPP yang diusung pemerintah untuk membantu MBR.

Artikel ini ditulis oleh: