Jakarta, Aktual.co — Sidang gugatan praperadilan mantan Ketua Komisi VII DPR, Sutan Bhatoegana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dijadwalkan pada Senin (23/3), resmi ditunda. Hal tersebut lantaran pihak termohon yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak hadir dalam persidangan tersebut.
Sidang perdana yang dipimpin oleh Hakim tunggal, Asiadi Sembiring itu beragendakan mendengarkan pembacaan permohonan. Karena ketidakhadiran KPK, sidang kemudian ditunda hingga 6 April 2015.
Saat dikonfirmasi, Tim Biro Hukum KPK mengaku masih membutuhkan waktu untuk menghadapi gugatan yang diajukan mantan politisi Partai Demokrat itu. Terlebih, saat ini lembaga antirasuah dihadapkan dengan sidang praperadilan dari tiga tersangka lainnya.
“Kami harus pelajari masing-masing berkas dan menyiapkan bukti pendukung, dan untuk itu kan diperlukan waktu. Apalagi beberapa dalil permohonan juga masuk kedalam substansi perkara sehingga perlu menyiapkan tanggapan dengan baik,” tutur anggota Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang melalui pesan singkat kepada wartawan.
Dia menambahkan, pihaknya siap menghadiri persidangan jika nantinya persiapan sudah dinilai cukup. “Kalau bukti-bukti pendukungnya sudah siap demikian juga tanggapan atau jawaban sudah siap tentu akan hadir,” jelasnya.
Seperti diketahui, KPK menetapkan Sutan Bhatoegana menjadi tersangka pada 14 Mei 2014 silam dan baru ditahan pada 2 Februari 2015. Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi terkait dengan pembahasan anggaran APBN Perubahan di Kementerian ESDM tahun 2013.
Kasus tersebut terungkap setelah KPK melakukan pengembangan terhadap perkara yang menjerat Ketua SKK Migas, Rudi Rubiandini.
Sutan diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 KUHP, yang mengatur tentang penerimaan gratifikasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR fraksi Golkar Aziz Syamsuddin membantah bila dirinya mengalihkan dukungan dengan masuk ke dalam kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono.
Dirinya tidak pernah merasa dihubungi maupun diajak berbicara tentang struktur kepengurusan DPP hasil munas Ancol tersebut.
“Saya tidak tahu, karena saya tidak pernah diajak bicara, tidak pernah ditelefon jadi saya tidak tau, coba di cek dulu Aziz mana,” kata Aziz, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/3).
Aziz enggan menanggapi bila Agung Laksono membeberkan nama dalam kepengurusan yang dipimpinnya. Baginya pemerintah melalui Menkumham telah salah dalam mengambil keputusan.
“Kan ada mekanismennya di partai, makanya saya sampaikan kepada pemerintah dalam hal ini Menkumham telah salah mengambil kebijakan dalam mengutip keputusan mahkamah partai,” 
“Saya nggak tau penafsiran menteri hukum bagaimana. Yang pasti setau saya Dirjen AHU itu dicopot, dicopotnya karena apa saya juga nggak tau,” demikian Aziz.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Nurdin Halid mengungkapkan kesiapannya sebagai saksi atas pelaporan munas partai golkar yang memenangkan Agung Laksono Cs.
Hal itu diungkapkan Nurdin saat hendak diperiksa sebagai saksi di Bareskrim polri, JL. Trunojoyo, Jaksel, Senin (23/3).
“Kita sudah menyiapan gugatan, bukti-bukti pemalsuan sudah kita siapkan semuanya,” kata dia.
Nurdin mengatakan sebanyak 80 orang yang hadir diancol, akan untuk memberikan kesaksian bahwa penyelenggaraan itu tidak benar.
“siap bersaksi 80 orang,” katanya.
Dia menambahkan, munas ancol dinilai penuh dengan rekayasa dan tidak sesuai dengan ad/art partai berlambang beringin tersebut.
“Penuh dengan rekayasa dan tidak berdasarkan ad/art tapi rekayasa pemalsuan,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby