Jakarta, Aktual.co — Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyatakan tidak ada malapraktik dalam kasus kematian dua pasien pascasuntikan obat anestesi Buvanest Spinal di RS Siloam Karawaci, Tangerang.

“Pemeriksaan oleh Komite Keselamatan Pasien tidak menunjukkan adanya malapraktik tapi kita tetap memberikan peringatan terhadap RS tersebut,” ujar Menkes ketika menggelar jumpa pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (23/3).

Peringatan diberikan karena pihak RS Siloam dinilai lambat dalam melaporkan kasus tersebut ke Dinas Kesehatan setempat maupun ke Kementerian Kesehatan.

Namun terkait kasus kekeliruan penyuntikan obat anestesi yang menewaskan dua pasien, Menkes menyatakan tidak ada kesalahan prosedur.

“RS telah memiliki SOP (prosedur standar operasional). Penyiapan obat dan pemberian obat telah dilakukan sesuai dengan SOP,” kata Menkes.

Namun untuk mencegah kasus serupa, Kemenkes telah membuat surat edaran ke seluruh RS mengenai perihal tertukarnya isi obat anestesi Buvanest Spinal itu dengan asam traneksamat yang berfungsi untuk mengurangi pendarahan.

Sejauh ini, tidak ada laporan kasus serupa dari RS lain di seluruh Indonesia.

Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Akmal Taher menambahkan bahwa pihaknya tidak bisa menjatuhkan sanksi kepada RS Siloam karena tidak terbukti ada pelanggaran dalam penanganan pasien.

“Sanksi itu diberikan kalau terjadi pelanggaran, jadi kalau tidak terjadi pelanggaran kita tidak bisa menjatuhkan sanksi. SOP sudah ada dan diikuti, kita tidak dapat menjatuhkan sanksi,” ujarnya.

Dua pasien di RS Siloam meninggal dunia setelah mendapatkan suntikan Buvanest Spinal sebelum melakukan operasi.

Salah satu pasien perempuan meninggal merupakan pasien untuk operasi caesar sedangkan pasien pria lainnya adalah pasien urologi.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Buku Pendidikan Agama Islam berisi materi radikalisme di Jombang harus menjadi pintu masuk koreksi dan introspeksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta beberapa institusi terkait.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif MAARIF Institute Fajar Riza Ul Haq di Jakarta, Senin (23/3).

“Lolosnya ajaran ekstrem yang membolehkan membunuh orang berbeda keyakinan dalam buku ajar Pendidikan Agama Islam untuk SMA/MA/SMK merupakan fenomena gunung es,” katanya.

Tuntutan koreksi itu, kata Fajar, semakin mendesak seiring menguatnya pengaruh Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS/ISIS) di Indonesia. Permasalahan ini serius karena ISIS tidak boleh mendapatkan lahan subur untuk berkembang di Tanah Air.

“Sebenarnya tim penyusun buku lembar kerja Pendidikan Agama Islam di Jombang itu sekadar memindahkan materi dari buku induk atau babon terbitan Kemendikbud 2014. Jadi pihak pusat yang melakukan kekeliruan, di samping tentunya tidak ada sikap kritis dari kalangan guru di daerah. Bagusnya mereka menyaring, tidak langsung ‘copy paste’,” kata Fajar.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Agama, lanjut dia, harus segera berkoordinasi menyamakan langkah-langkah strategis mengantisipasi meluasnya paham-paham ekstrem di sekolah.

“Kedua institusi ini perlu mengevalusi pembinaan guru-guru, terutama yang terlibat dalam penyusunan bahan ajar,” katanya.

Bagi Fajar, menulis buku ajar keagamaan perlu dengan kacamata kritis terhadap sejarah. Akan sangat berbahaya jika guru sendiri justru sumber masalahnya dan menyosialisasikan paham-paham ekstrem yang berlawanan dengan semangat welas asih.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid