Jakarta, Aktual.co — Bekas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang menjadi tersangka korupsi pengadaan bus transjakarta Udar Pristono mengajukan lima gugatan praperadilan, dan satu peninjauan kembali dari hasil putusan sidang terkait kasus korupsinya.
“Kita ada lima praperadilan dan satu PK,” kata kuasa hukum Udar, Tonin Tachta Singarimbun di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (23/3).
Keenam gugatan yang diajukan tersebut dilakukan Udar dalam upayanya membantah penetapannya sebagai tersangka korupsi di bus transjakarta. “Yang pertama itu praperadilan di PN Jakarta Selatan, tentang penahanan Udar,” kata Tonin.
Praperadilan tersebut disidangkan pada Oktober 2014 yang menggugat Kejaksaan Agung terhadap penahanan bekas Kadishub DKI terkait korupsi proyek pengadaan bus. Namun, PN Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan Udar tersebut.
“Praperadilan kedua di PN Jakarta Pusat soal penahanan, pada Desember 2014,” kata Tonin.
Dalam hal ini Udar mempersoalkan penahanan yang dipindahkan dari rutan Kejaksaan Agung ke Rutan Cipinang. Namun, lagi-lagi hakim menolak gugatan praperadilan Udar terhadap Kejaksaan Agung.
Kemudian, dari hasil putusan yang ditolak oleh hakim tersebut pihak Udar mengajukan PK dan masih berlangsung sampai sekarang. Gugatan praperadilan Udar yang ketiga diajukan di PN Jakarta Pusat dengan mempersoalkan penyitaan aset oleh Kejaksaan Agung.
Sidang tersebut mengalami dua kali penundaan pada 4 Maret dan 18 Maret 2015 dan akan dilanjutkan hingga 1 April 2015. Udar menggugat Kejaksaan Agung dengan 10 lembaga dan instansi lainnya yang turut digugat oleh Udar.
Praperadilan lain yang diajukan Udar adalah mengenai penetapannya sebagai tersangka korupsi proyek pengadaan bus transjakarta di Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta pada tahun anggaran 2012. Gugatan tersebut diajukan ke PN Jakata Selatan dan sidang perdananya digelar pada Senin, namun ditunda hingga 6 April 2015 lantaran pihak termohon tidak hadir.
Selain menggugat Kejaksaan Agung, Udar juga menggugat Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) lewat Pengadilan Tata Usaha Negara untuk meminta membatalkan laporan auditnya. Dari lima gugatan praperadilan dan satu PK tersebut belum ada persidangan yang dimenangkan oleh kubu Udar.
“Ada enam gugatan, ini bisa jadi rekor ini. Tapi belum ada yang menang,” kata Tonin.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Turki akan segera mendeportasi sebanyak 12 warga negara Indonesia dari 16 WNI yang ditahan otoritas Turki beberapa waktu lalu, karena diduga terlibat dalam jaringan ISIS.
“Informasinya dalam waktu dekat 12 WNI yang di Turki akan dideportasi,” kata Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, di Jakarta, Senin (23/3).
Dia pun mengaku akan bersiap untuk memeriksa para WNI tersebut. “Kami siapkan ‘handing over’ untuk kami lakukan pemeriksaan. Tentu kami bisa segera kembalikan bila memang terbukti tidak ada pelanggaran pidana yang dilakukan,” katanya.
Pemeriksaan terhadap belasan WNI itu akan dilakukan selama 7×24 jam. “Pemeriksaan akan dilakukan setelah mereka dideportasi. Waktunya 7×24 jam seperti pada pemeriksaan terduga teroris,” kata dia.
12 WNI tersebut termasuk ke dalam rombongan 16 WNI yang ditahan di Turki. Berikut adalah nama-nama keenam belas WNI yang dirilis oleh Polri. Mereka kini masih berada rumah penampungan sementara di Turki.
1. Ririn Andrian Sawir 2. Qorin Munadiyatul Haq 3. Nayla Syahidah 4. Jauza Firdaus Nuzula 5. Ikrimah Waliturohman 6. Alya Nur Islam 7. Agha Rustam Rohmatullah 8. Abdurahman Umarov 9. Tiara Nurmayanti Marlekan 10. Syifa Hidayah Kalashnikova 11. Daeng Stanzah 12. Ifah Syarifah 13. Ishaq 14. Asiyah Mujahidah 15. Aisyahnaz Yazmin 16. Muhammad Ihsan Rais Keenam belas WNI itu ditangkap pada 4 Maret 2015 oleh pihak keamanan Turki ketika hendak menuju Suriah. Mereka ditangkap karena tidak memiliki dokumen keimigrasian.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wakapolri Komjen Polisi Badrodin Haiti meminta pelayanan pengaduan masyarakat khususnya pada pelayanan SIM, STNK, BPKB dan TNKB diperhatikan. Pasalnya tindak lanjut pengaduan itu hanya dicatat tak ada tindaklanjutnya. 
Dia meminta jajaran Dirlantas berupaya memecahkan permasalahan yang selama ini dikeluhkan masyarakat terkait pelayanan SIM, STNK, BPKB dan TNKB. Badrodin juga menyoroti masih terjadinya pungli dalam pelayanan SIM, STNK, BPKB dan TNKB. 
Dia pun meminta bila terdapat prosedur yang kurang efektif agar dihapuskan sehingga dana yang dikeluarkan masyarakat dalam proses pengurusan surat tersebut bisa ditekan.
“Contohnya pemeriksaaan tekanan darah dalam pengurusan SIM itu, harus dijelaskan fungsi dan substansinya apa. Kalau kurang bermanfaat, lebih baik hapuskan saja,” kata Badrodin dalam Rakernis Fungsi Lalu Lintas Tahun 2015, di Mabes Polri, Senin (23/3).
Selain itu, dia juga meminta peserta rakernis untuk membuat terobosan kreatif untuk mempercepat dan mempermudah proses penerbitan SNTK, BPKB dan TNKB. Hal itu karena proses penerbitan ketiga surat tersebut dinilainya masih lamban.
“Kenapa lambat? Kalau persoalannya karena desentralisasi, maka upayakan agar bisa disentralisasikan,” ujar dia.
Dia pun berharap proses pengurusan STNK dan BKPB kedepannya bisa dilakukan secara terintegrasi dan online. Hal itu mencontoh sistem aplikasi online atau daring terpusat dan terintegrasi yang akan diterapkan dalam pembuatan SIM.
“Harapannya, bisa diterapkan juga secara bertahap untuk pelayanan-pelayanan lainnya (STNK dan BPKB),” kata dia.
SIM Polri mulai tahun ini akan diproses dalam satu sistem aplikasi yakni “Integrated Centralized Online” (ICO). Sistem aplikasi yang telah dikembangkan PT Bank BRI itu mengintegrasikan komponen data dari Korlantas Polri (data SIM) dan Kemendagri (data e-KTP).
Dengan sistem ICO akan memudahkan para pemilik SIM dalam memperpanjang masa berlaku SIM. Masyarakat bisa mengurus perpanjangan SIM mereka di seluruh satpas di polda-polda di mana pun. Tidak hanya untuk keperluan pengurusan perpanjangan SIM, sistem ini juga digunakan untuk penerbitan SIM perdana.
Sementara keunggulan lain, sistem ini mampu mendeteksi bila pemohon SIM memiliki SIM maupun KTP ganda. Sistem aplikasi tersebut telah dihibahkan dari pihak BRI ke Korlantas Polri untuk nantinya digunakan dalam pelayanan SIM online terintegrasi yang rencananya akan diluncurkan pada 1 Juli 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu