Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengkaji potensi kandungan minyak dan gas yang terdapat di wilayah Kecamatan Balak-balakang.

“Potensi kekayaan alam yang ada di Balak-balakang mulai terdeteksi,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Sulbar Amri Ekasakti dalam rapat yang membahas potensi migas di wilayah tersebut di ruang Pola kantor Gubernur Sulbar, Mamuju, Minggu (22/3).

Pembahasan potensi migas di wilayah Kepulauan Balak-balakang juga menghadirkan perwakilan pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju, selaku pemilik daerah yang ada di wilayah pulau yang berbatasan langsung Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.

Amri mengungkapkan, kekayaan alam yang terkandung di sekitar Kepulauan Balak-balakang merupakan gas bumi.

“Namun, kita belum tahu pasti cadangan migas yang ada karena masih dalam tahap penelitian. Hal yang pasti, kita masih menunggu dari pemerintah pusat untuk proses lelangnya. Setelah ada pemenang tender baru dilakukan survei serta seismik untuk mengetahui berapa besaran kandungan gas alamnya,” katanya.

Ia menyebutkan, pengelolaan migas di perairan Balak-balakang akan di bawah kendali SKK Migas. “Ini tentu menjadi impian bersama karena akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” ujarnya.

Amri juga menambahkan, dari proses seismik yang dilakukan, jika hasilnya memiliki nilai ekonomis yang besar, baru dilakukan tahap berikutnya. Akan tetapi jika tidak tidak bernilai ekonomis, maka akan tidak akan dilanjutkan.

Asisten II Pemkab Mamuju Daud Yahya berharap, pengelolaan potensi migas tersebut bisa memberikan dampak yang baik kepada masyarakat Mamuju khususnya kepada warga Balak-balakang.

“Inikan baru akan di ekplorasi. Saya harap kedepanya tidak merugikan warga di sana yang sebagian besar penghasilannya dari hasil laut. Tentunya dari Kementerian ESDM akan memberikan kompensasi,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Rencana Pemerintah untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara Mulut Tambang dinilai akan berdampak positif bagi perekomian suatu daerah.

Pasalnya, jika wacana tersebut terealisasikan, akan ada banyak penyerapan tenaga kerja untuk menjalankan PLTU tersebut.

“Kalau dilihat dari tenaga kerja keseluruhannya dari tambang yang harus jalan itu sekitar 1500. Itu untuk tambangnya saja. Di sisi pembangkit listrik ada tahap konstruksi itu sekitar 500-1000 orang. Di bagian operasi butuh 500 orang. Jadi cukup banyak,” ujar Direktur Strategis PT ABM Investama Yovie Priadi di Jakarta, Minggu (22/3).

Seperti diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini sedang merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara Mulut Tambang. PLTU ini bisa menjamin ketersediaan pasokan energi suatu daerah.

Meski begitu, meskipun penyerapan tenaga kerjanya akan banyak dan didominasi orang-orang di daerah tersebut, kendala utamanya ada di kemampuan warga sekitar, mengingat ini merupakan industri yang tergolong baru di daerah beberapa daerah, sehingga orang-orangnya belum siap untuk bekerja.

“Industri belum masuk di sana. Mereka pengen kerja tapi skill mereka kurang. Mungkin akan berbeda jika kita di Kalimantan. Di sana sudah banyak tambang industri, dan penduduknya punya pengalaman di industri juga,” imbuhnya.

Menurutnya, ini juga merupakan anjuran pemerintah untuk bisa lebih melihat penduduk yang mau bekerja di daerah tapi belum berpengalaman untuk bekerja di Industri. Jadi, pemerintah harus mempercepat pembangunan di daerah tertinggal agar masyarakat sekitar bisa ikut bekerja.

“Kalau dari kita, untuk mereka yang mau bekerja dari daerah tertinggal, mereka kita training di Kalimantan. Belajar dengan yang sudah biasa di industri. Karena ada ketentuan, industri di daerah itu 70 % harus dari daerah itu, penduduk lokal, 30 % baru boleh dari luar,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh: