Jakarta, Aktual.co — Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara, As’ad Said Ali mengungkapkan undang-undang tindak pidana terorisme perlu direvisi untuk mengantisipasi pergerakan ISIS di Indonesia.

As’ad mengatakan, perlu ada revisi atas sejumlah aturan untuk mengantisipasi pertumbuhan ISIS di Tanah Air, seperti UU Antiteror, UU tentang hukum pidana, dan UU Kewarganegaraan. UU Antiteror perlu diperkuat agar pertumbuhan kelompok radikal dapat ditekan. Namun, penguatan UU tersebut berpotensi mendapat penolakan dari sejumlah aktivis seperti aktivis pro-demokrasi dan aktivis HAM.

“Sekarang kita tinggal pilih, mau UU Antiteror kita yang lemah atau kedaulatan NKRI yang lemah,” kata As’ad dalam seminar nasional “Dari Trisakti Melalui Nawacita Menuju Revolusi Mental,” di Cake Factory, Cikini, Jakpus, Minggu (22/3).

Menurut tokoh NU itu, adapun revisi atas UU Kewarganegaraan dan UU KUHP diharapkan dapat memperjelas tindakan apa saja yang dapat disebut dengan tindakan makar. Menurut dia, apa yang kini dilakukan relawan asal Indonesia yang berjuang bersama ISIS termasuk perbuatan makar.

“Kalau di KUHP perlu dirinci lagi soal tindakan warga negara yang tidak mau pulang ke Indonesia, bagaimana hukumannya. Kalau sudah pulang, bagaimana hukumannya, itu harus dirinci,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mau ambil pusing dengan maraknya langkah praperadilan yang diajukan oleh tersangka korupsi yang ditangani lembaga antirasuah itu. Lembaga superbody itu pun akan menghadapi upaya hukum yang dijukan para pesakitan tersebut.

“Mau tidak mau KPK harus menghadapinya,” kata Plt pimpinan KPK, Johan Budi SP saat dikonfirmasi, Minggu (22/3).

Banyaknya praperadilan yang harus dihadapi tak sebanding dengan Sumber Daya Manusia (SDM) di Biro Hukum KPK. Namun, KPK akan mengambil langkah menambah SDM  dengan melibatkan Jaksa KPK.

“Salah satunya memperkuat biro hukum dengan menambah jumlah personil dari jaksa,” ujar Johan.

Bekas Jubir KPK ini enggan berspekulasi soal hasil akhir yang akan diputusan hakim atas praperadilan yang diajukan sejumlah tersangka. Mengingat praperadilan sebelumnya yang diajukan Komjen Budi Gunawan dikabulkan oleh majelis hakim.

“Lihat aja nanti,” tandas Johan.

KPK seperti diketahui saat ini tengah dihadapkan empat sidang praperadilan yang diajukan para tersangka korupsi. Ke-empat tersangka itu yakni Suryadharma Ali, Sutan Bhatoegana, Hadi Poernomo serta Suroso Atmo Martoyo.

Kepala Biro Hukum KPK, Katharina Girsang mengakui bahwa pihaknya membutuhkan penambahan tenaga untuk mengahadapi banyaknya gugatan praperadilan. Alasannya lantaran jumlah anggota biro hukum minim. Selain itu tidak memungkinkan menarik pengacara dari luar lembaga.

Biro Hukum KPK mengantispasi hal itu, berencana meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk membantu. Baik saat persiapan maupun ketika sidang. “Persiapannya akan kami upayakan secara maksimal dengan tenaga terbatas. Jika tidak memadai ada rencana minta bantuan sementara teman-teman Jaksa yang tidak lg banyak sidang,” ujar Katharina.

Alasan lain mengapa Biro Hukum KPK meminta bantuan JPU, kata Katharina, adalah jadwal sidang praperadilan yang hampir bersamaan. Selain itu, Biro Hukum KPK juga harus mempersiapkan sidang gugatan Judicial Review (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan digelar pekan depan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, pemberian remisi terhadap narapidana tidak bisa sembarangan dilakukan. Terlebih pemerintah harus melihat ketentuan Undang-undang yang berlaku, seperti tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 99 tahun 2012 pasal 34.

Dengan begitu, pemberian masa tahanan kepada narapidana tidak cuma-cuma, melainkan ada syarat tertentu yang harus dilakukan. “Jadi harus ada pengetatan. Setiap terpidana memang berhak diberikan pemotongan hukuman, apabila berbuat baik,” kata Prasetyo di Jakarta, Minggu, (22/3).

Menurut Prasetyo, banyak hal yang perlu dikaji lebih dalam oleh pemerintah terkait pemberian remisi, semisal mengenai sistem pembuktian terbalik. Sebab itu menjadi penting untuk memberantas korupsi, termasuk memiskinkan koruptor.

“Saya kira itu perlu untuk dibahas. Karena tujuan kita memberantas korupsi,” ujarnya.

Di contohkan Prasetyo, narapidana kasus korupsi, syarat remisi yaitu harus lebih dulu menjalankan hukuman badan atau penjara selama kurang lebih enam bulan. Selain itu, narapidana juga harus bersikap kooperatif membantu petugas mengungkap kejahatan.

“Ketika semua itu dipenuhi, maka dipertimbangkan untuk diberikan remisi,” ujarnya.

Begitu juga narapidana kasus terorisme harus diberikan pertimbangan untuk mendapat remisi. Selain itu, ia harus membuat pernyataan untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dengan mengikuti program revitalisasi dari BNPT‎.

“Baik terorisme, narkoba dan korupsi, semua itu harus diberantas bersama,” katanya.

Terkait persolan ini, Prasetyo mengaku sudah bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly. Namun ia tak menjelaskan apa saja yang dibahas dalam pertemuan itu. Dia berharap, pemerintah tetap melakukan pengetatan dalam pemberian remisi kepada narapidana.

“Tentu dong, Jaksa Agung sudah bertemu,” ujarnya.

MenkumHAM Yasonna sebelumnya menggulirkan wacana akan merevisi PP No 99 tahun 2012. Dia menganggap, remisi dan pembebasan bersyarat (PB) adalah hak setiap para narapidana.

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, MenkumHAM Yasona telah menyampaikan usulan itu pada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun Presiden, kata Andi, meminta Yasonna melengkapi bahan kajian dan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Artikel ini ditulis oleh: