Jakarta, Aktual.co —Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan membantah anggapan bahwa pencalonan Ketua Umum oleh Soesilo Bambang Yoedhoyono merupakan pemutusan regenarasi partai. Dia beralasan regenarasi total tidak bisa dilakukan partainya secara cepat, demi menjaga kestabilan.
“Anggapan itu keliru. Proses regenerasi tidak bisa secara instan,” ujar Syarief, di Jakarta, Sabtu (21/3).
Dia mengklaim, proses regenarasi sebenarnya sudah berjalan di Demokrat, dengan membuka peluang bagi kader muda untuk menunjukkan kemampuan kepemimpinannya. “Anggota DPR sudah orang baru, pengurus kami juga kebanyakan anak muda,” ucap dia.
Kendati demikian, sambung dia, regenerasi di Demokrat masih harus dilakukan secara bertahap dan tidak bisa dilakukan  total. “Kalau masih ada yang senior ya tidak bisa diserahkan semua (ke yang muda), ada prosesnya. Regenarasi total tidak mungkin karena regenarasi juga harus disiapkan juga oleh senior. Kalau total nanti partai tidak stabil,”  ujar dia.
Terkait bakal adanya rival SBY jelang kongres partai Demokrat, Syarief meminta semua pihak menunggu saja perhelatan itu. “Kita lihat di kongres tapi saat ini dapat dipastikan semua kader yang memiliki suara inginkan SBY jadi ketua umum, kita lihat saja nanti,” kata dia.
Diakui Syarif, dirinya khawatir partainya mengalami nasib serupa dengan Golkar yang terbelah jadi dua. Meski dia yakin Demokrat saat ini sangat solid, sehingga kejadian serupa tak akan terjadi di partai berlogo bintang mercy itu.
“Kami tidak berprasangka, kami hanya khawatir karena sudah ada contoh golkar tentunya kami tidak ingin itu terjadi dengan partai Demokrat tapi harapan kami mudah-mudahan tidak terjadi dan kami tekankan bahwa partai demokrat sangat solid. Kami yakin itu dapat diatasi sekalipun ada pihak luar yang mencoba ingin melakukan itu,” ujar dia.
Untuk antisipasi, ucap dia, semua kader menginginkan SBY bersedia menjadi ketua umum kembali. Dipimpin SBY, Syarief yakin Demokrat akan bangkit dan menjadi parpol pemenang di pemilu 2019. “Hampir dipastikan smua kader PD dari seluruh Indonesia menginginkan kepemimpinan SBY lima tahun kedepan, artinya dapat dipastikan tidak ada satu wacana apapun dari kader selain untuk mendorong dan mendukung SBY jadi ketua umum, ” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berpendapat politik keberpihakan pemerintah dalam urusan internal partai justru semakin  menambah masalah. Kata dia, pemerintah harusnya tidak terlibat dalam satu politik keberpihakan terhadap salah satu kubu atau kelompok. “Kemudian mengacak-ngacak partai, di mana partai itu tidak termasuk dalam koalisi,” ujar Fadli, di Jakarta, Sabtu (21/3).
Menurutnya, situasi akan kondusif jika pemerintah tidak terlalu jauh mengintervensi dua partai politik yang berseteru, yaitu Golkar dan PPP.
Jika kemudian dari perpecahan partai itu memunculkan partai baru, Fadli berjanji DPR akan meninjau sesuai Undang-Undang yang ada. “Saya kira kalau parpol jelas sudah ada 10 yang ada di parlemen kalau mungkin nanti ada partai baru satu atau dua, kita lihat sesuai undang-undang nya,” ucap dia.
Sebelumnya, pendapat senada juga disampaikan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi.
Menurut dia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly telah mengorbankan kepentingan publik dengan buat keputusan di konflik internal partai PPP dan Golkar.
Dalam konflik internal partai, kata dia, Yasonna seharusnya tidak ikut campur dan membiarkan parpol menyelesaikan sendiri masalahnya. “Biarkan saja mereka adu jotos, itu kepentingan mereka sendiri,” ucap mantan juru bicara Presiden Abdurahman Wahid itu, di Jakarta, Selasa (17/3).
Ikut campurnya MenkumHAM di konflik internal partai pun dianggap hanya demi kepentingan sesaat saja, tanpa memikirkan akibat jangka panjangnya. Yakni kerapuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Karena Adhie berpendapat satu-satunya elemen yang dapat mengikat NKRI saat ini adalah partai politik. Sehingga bila parpol dipecah belah, maka akan terjadi kerapuhan NKRI hingga ke tingkat daerah.
“Kalau sudah begitu yang diuntungkan adalah para pemodal asing, mereka tidak perlu lagi minta izin ke pemimpin pusat partai politik ketika ingin mengembangkan usahanya di sebuah daerah, cukup langsung ke tingkat dewan perwakilan daerah saja,” ujar dia. 
Sambung dia, sikap Menkumham mengobok-obok permasalah internal partai semakin menunjukkan kalau dia tidak memiliki pengalaman politik, baik di tingkat global ataupun nasional. Sehingga menyepelekan konflik PPP dan Golkar tanpa memikirkan masalah yang akan terjadi dalam jangka panjang.
“Menkumham hanya memikirkan keuntungan yang sifatnya jangka pendek. Misalnya penggunaan hak interpelasi dan angket tidak jalan, lalu dapat dukungan kuat parlemen. Tapi Menkumham tidak  memikirkan dampak jangka panjangnya, di mana melihat kondisi saat ini masyarakat bisa semakin anti dengan parpol,” ucap dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta pemerintah untuk merevisi atau mencabut Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012.
Lantaran dia menilai PP yang mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksana Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperketat remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana kejahatan luar biasa itu, sangat diskriminatif terhadap narapidana koruptor. 
Menurutnya, pengecualian itu bisa melanggar hak asasi manusia (HAM) narapidana itu sendiri. Sebab remisi merupakan bagian dari hak narapidana. Sehingga narapidana yang sudah dijatuhkan hukuman, berhak diberlakukan sama dengan narapidana lain yang berlatar belakang kasus apapun yang dituduhkan kepada mereka. 
“Kalau berkelakuan baik ya bisa dapat remisi. Kalau ingin ada pengecualian, saya kira ini bisa melanggar HAM dari narapidana sendiri,” ujar Fadli di Jakarta, Sabtu (21/3).
Tapi, ujar Ketua umum Partai Gerindra itu, PP 99/2012 justru mempersulit narapidana kasus korupsi untuk mendapat pengurangan masa hukuman. “Remisi kan hak semua narapidana, jadi harus diberikan,” ujar dia.
Sambung dia, regulasi yang dibuat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu seperti memperketat koruptor untuk mendapat remisi. 
Dimana narapidana kasus korupsi baru bisa mendapat remisi asal mematuhi persyaratan, yakni bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar jaringan korupsinya. Yang bersangkutan juga harus mengembalikan semua aset negara yang telah dicuri.
Menurut Fadli, regulasi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Dalam aturan itu disebutkan, seluruh narapidana berhak mendapatkan remisi. “Sehingga aturannya tumpang tindih,” ujar dia.
Oleh sebab itu, dia mengusulkan pemerintah agar merevisi atau bahkan mencabut PP Nomor 99/ 2012.

Artikel ini ditulis oleh: