Jakarta, Aktual.co — Pengamat Populi Center Nico Harjanto mengatakan jabatan hanya akses memanifestasi anggaran pascapemilu. Pasalnya, dewan perwakilan daerah merasa yang paling berwenang menentukan penggunaan anggaran tersebut dengan latar mewujudkan aspirasi rakyat.
“Pada dasarnya politik anggaran adalah manifestasi anggaran pasca pemilu yang memperebutkan ‘resources’ ekonomi, jabatan hanya akses,” ujar Nico pada diskusi Perspektif Indonesia di Jakarta, Sabtu (21/3).
Nico menyebutkan, para perwakilan daerah tersebut seolah berlomba-lomba mengatur anggaran karena keuangan negara menjadi sumber paling besar untuk menutupi biaya politik.
Menurutnya ada dua yang dipikirkan perwakilan daerah sebagai penerima anggaran. Pertama, anggaran adalah masih administasi pemerintahan artinya bagaimana ‘resources’ atau sumber itu digunakan. Kedua, pemahaman demokrasi lektoral, uang adalah bagian dari kebebasan aspirasi. Jadi, uang adalah instrumen aspirasi maka para wakil rakyat merasa paling berhak untuk menggunakan.
“Jadi kalau pemerintah pusat mainkan pajak, perwakilannya itu yang gencar,” katanya
Sementar itu, ia menilai bahwa rencana pemerintah sekarang ini bermacam-macam. Pertanyaannya, alokasi nya tidak memenuhi keinginan rakyat.
“pemerintaham sekarang ekspansif rencananya macem-macem uangnya tapi darimana ? lalu, DPRD merasa yang menentukan aspirasi rakyat itu. kembali pada prinsip apakah benar perwakilan ini mengaspiarasi rakyat ? apa mengambil untung dari administrasi masyarakat ?,” katanya lagi
Nico menambahkan, anggaran ini berada di bawah ekskutif dan legislatif. Terkait, anggran daerah yang kurang efektif, ia menyebut di daerah lebih kecil daripada di kota, maka komunikasi harusnya lebih mudah.
“DPRD hanya membahas memberikan persetujuan berarti kalo daerah nggak punya APBD nanti di ambil alih Mendagri. Jadi kalo DPRD tidak mau membahasnya dengan mendagri maka yang keluar peraturan gubernur. Ini kekalahan DPRD memberikan kewenangan ke Mendagri,” tuturnya

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota Badan Pengawas Pemilu Nasrullah meminta Komisi Pemilihan Umum memberikan perhatian atas persoalan dualisme pada partai menjelang pilkada serentak. Jika perlu, KPU menerbitkan aturan untuk mengatasi hal ini.
“Dualisme partai yang saat ini terjadi merupakan cobaan yang sangat luar biasa. Maka sesungguhnya harus ada PKPU (peraturan KPU) yang mampu mengantisipasi persoalan dualisme kepengurusan,” kata Nasrullah di kantornya, Jumat (20/3)
Menurutnya, UU Pilkada sudah jelas menyebutkan bahwa pasangan calon kepala daerah yang akan maju pada saat pilkada diajukan oleh satu atau gabungan parpol. Namun, ketika terjadi dualisme kepemimpinan, maka tidak jelas kepengurusan mana yang lebih diakui negara.
“Kalau ada dua begini, KPU harus melakukan apa? KPU harus melakukan terobosan untuk menyelesaikan sengketa,” katanya.
Pelaksanaan pilkada serentak akan dimulai pada Desember 2015 mendatang.
Seperti diketahui, setidaknya ada dua parpol yang kini mengalami persoalan dualisme kepemimpinan yakni Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan yang hingga kini belum rampung.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Merosotnya nilai tukar rupiah hingga menyentuh angka Rp 13.000 terhadap USD dianggap sebagai konsekuensi dari visi-misi Presiden Jokowi-JK. Demikian hal itu disampaikan Pengamat Politik Pemerintahan Fahri Ali.
“Jokowi-JK adalah suatu terjemahan gagasan populisme, dan proyek pembangunannya ambisus,” kata Fahri dalam diskusi di Menteng Jakarta, Sabtu (21/2).
Jokowi-JK kata Fahri, mempunyai gagasan-gagasan proyek yang ambisius, sehingga dampak dari proyek-proyek ambisius yang tergambar dalam penyusuan APBN 2015.
“Padahal Bank Dunia sudah mempertanyakan proyek ambisius Indonesia ditengah kondisi saat ini,” ungkap Fahri.
Perbedaan gaya kepemimpinan Jokowi, kata Fahri, berbanding terbalik dengan SBY yang lebih berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan dan mengutamakan stabilitas.
“Semoga saja paket kebijakan fiskal dan ekonomi yang mulai berlaku April nanti bisa merubah sedikit kondisi kita,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh: