Jakarta, Aktual.co — Latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI yang akan diselenggarakan di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah pada 22 – 31 Maret 2015 melibatkan sebanyak 3.222 personel TNI.
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menyaksikan secara langsung paparan rencana latihan PPRC TNI yang dipimpin oleh Panglima PPRC TNI Mayjen TNI Bambang Haryanto yang kesehariaannya menjabat Panglima Divisi-2/Kostrad, bertempat di Gedung PPRC Markas Divisi-2/Kostrad, Malang, Jawa Timur, Jumat (20/3).
Latihan PPRC di Poso mengambil tema ‘PPRC TNI melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dengan melaksanakan penindakan awal untuk menghancurkan agresor guna merebut kembali Poso Sulteng dalam rangka mempertahankan keutuhan dan kedaulatan NKRI’.
Paparan dengan menggunakan TFG (Tactical Floor Game) tersebut dipaparkan secara bergiliran oleh Asisten dan para Komandan Satgas yang terlibat dalam latihan tersebut.
Adapun tujuan Latihan PPRC TNI, antara lain, melatih keterampilan unsur pimpinan dan pembantu pimpinan dalam menyusun konsep operasi melalui prosedur hubungan komandan dan staf, menguji konsep operasi sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan Komandan PPRC TNI dan staf dalam rangka mengantisipasi dan merespon kemungkinan kontijensi di wilayah tertentu.
Selain itu, menguji kemampuan dan keterampilan satuan PPRC TNI dalam melaksanakan tindakan awal terhadap kontijensi yang timbul di wilayah sesuai Rencana Operasi yang disusun.
Panglima TNI dalam pengarahannya menegaskan, harus dipahami bahwa latihan ini bersifat gabungan dan dengan jumlah personel yang besar, sehingga harus dilaksanakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI dalam menguji konsep operasi dan menguji kemampuan serta keterampilan satuan PPRC TNI.
“Kepada para penyelenggara dan pelaku latihan agar latihan ini dilaksanakan dengan cermat dalam pelaksanaan operasi taktis, agar benar-benar sesuai prosedur yang berlaku dalam latihan,” kata Jenderal TNI Moeldoko.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bakal dicalonkan lagi oleh PDI Perjuangan untuk menjadi wali kota pada periode berikutnya.
Hal itu disampaikan Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, di sela Konferensi Daerah DPD PDI-P di Merauke, Papua, Jumat (20/3). 
“Arahan langsung dari Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri. Kami akan mendorong kepala daerah yang dinilai berhasil untuk pasti dicalonkan kembali,” ujarnya.
Terkait isu Risma bakal “kabur” dari PDIP, Hasto menyatakan hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Menurut dia, Risma telah menunjukkan keberhasilannya sebagai Wali Kota.
Namanya kepala daerah yang dinilai berhasil, ya pasti banyak pinangan. Wajar-lah. Sesuai kebijakan partai, yang sudah berhasil pasti dicalonkan kembali,” demikian Hasto.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Anggota DPD RI berasal dari DKI Jakarta, Dailami Firdaus, menilai perilaku Ahok seperti itu merupakan preseden terburuk dalam sejarah kepemimpinan DKI Jakarta.
“Dalam sejarah Republik Indonesia baru kali ini ada gubernur yang terus mengeluarkan kata-kata  yang kurang beretika dan seringkali mempermalukan orang di depan umum. Ahok lebih mengedepankan perilaku kasar daripada mengedepankan solusi atas permasalahan yang ada,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (21/3).
Selain itu dia juga menyesalkan dengan pernyataan dan gaya berbicara Ahok bak preman yang sering mengumbar umpatan-umpatan di depan publik.
“Tidak sepantasnya seorang gubernur mengumbar kata-kata umpatan di ruang publik. Itu namanya memberi contoh yang tidak baik kepada masyarakat,” paparnya.
Perilaku Ahok yang sering menyerang secara verbal pihak lain tanpa memiliki rasa kepantasan dan kesadaran sangat tidak produktif bagi penyelesaian tugas-tugasnya sebagai gubernur. Bahkan, menurut dia, komunikasi buruk yang ditampilkan Ahok hanya menunjukkan ketidakmampuannya melaksanakan tugas. Dan ini merugikan masyarakat Jakarta.
“Saya jadi ingat pepatah yang mengatakan, ‘kalau satu jari kita menunjuk ke orang lain, empat jarinya nunjuk ke diri sendiri,” demikian Dailami.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Mabes Polri tengah membidik vendor dari unsur swasta terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi ‘payment gateway’ di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) di tahun 2014.
Untuk itu, Badan Reserse dan Kriminal Polri akan memanggil dua vendor yakni PT Nusa Inti Artha dan PT Finnet Indonesia yang terlibat dalam pengadaan program pembayaran paspor secara elektronik, yang diduga kuat melibatkan bekas Wakil MenkumHAM Denny Indrayana.
“Selasa pekan depan vendor yang berkaitan dengan proyek kita panggil,” kata Kepala Bareskrim Komjen Pol Budi Waseso, di Mabes Polri, Jumat (20/3).
Diduga proyek yang sempat jalan Juli 2014 hingga Oktober 2014 itu menyalahi aturan. Pasalnya penghimpunan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan KemenkumHAM itu mengabaikan batas wewenang Kementerian yang dipimpin Amir Syamsuddin saat itu.
“Modusnya pembukaan rekening. Kan hanya ada rekening penerimaan dan pengeluaran. Di sini ada satu rekening yang bukan dari Kementerian Keuangan yang mengendap di rekening pihak swasta (PT Finnet Indonesia dan PT Nusa Inti Artha).”
“Pembukaan rekening itu harus seizin menteri, di sini tidak seizin menteri,” jelas  Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Anton Charliyan, Kamis (19/3) kemarin.
Dikatakan, Anton dari hasil pemeriksaan saksi, para staf sudah mengingatkan hal itu kepada Denny yang menjadi pimpinan proyek. Karena dikhawatirkan akan ada penyimpangan dalam proses pelaksanaanya. Namun, bekas WamenkumHAM itu ‘ngotot’ tetap jalankan progam. Hingga Oktober 2014 dihentikan Kementerian Keuangan.
“Saat itu dalam beberapa kali rapat sudah diingatkan kalau proyek dilaksanakan akan bermasalah. Para staf yang mengingatkan,” kata Anton.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan memasukkan nama Raja Sapta Oktohari sebagai Ketua DPP PAN bidang Kepemudaan. Raja Sapta adalah putra Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang (OSO) yang selama ini aktif dalam berbagai organisasi dan bisnis.
Raja Sapta sempat menjabat sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2011-2014. Dia saat ini masih tercatat sebagai ketua umum Pengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB ISSI) periode 2015-2019.
“Raja Sapta  Oktohari ketua bidang pemuda. Itu benar,” ujar Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, di Jakarta, Jumat (20/3).
Tim formatur pembentukan pengurus DPP PAN sendiri telah menentukan 76 pengurus DPP PAN 2015-2020 ke Kementerian Hukum dan HAM untuk disahkan. Tim ini bergerak cepat membentuk pengurus setelah sukses mengalahkan Hatta Rajasa dalam Kongres PAN di Bali.
Kepengurusan PAN pimpinan Zulkifli Hasan sendiri tetap mengakomodir 15 kader PAN yang mendukung Hatta Rajasa saat kongres.
Tokoh yang selama ini aktif sebagai motor PAN, seperti Bima Arya Sugiarto, Ahmad Farhan Hamid, Reza Rajasa, Hafisz Tohir, Saleh Daulay, Noviantika, Jon Erizal, dan sejumlah nama lainnya.

Artikel ini ditulis oleh: