Jakarta, Aktual.co — Pihak Rusia menawarkan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) rancangan resolusi, yang meminta Kiev segera mulai berunding dengan pemberontak soal pemilihan di daerah benteng mereka di Ukraina timur.

Rancangan Rusia itu mengutip paragraf dari perjanjian perdamaian Februari, yaitu “memberikan ruang bagi pembahasan dan perjanjian mengenai masalah berkaitan dengan pemilihan umum daerah di wilayah tertentu Donetsk dan Lugansk”.

Rancangan itu diajukan Rusia setelah Ukraina pada Selasa (17/3) mengesahkan dua undang-undang untuk otonomi lebih luas di wilayahnya di bagian timur, yang bergejolak dan dikuasai oleh pemberontak. Di wilayah tersebut, pertempuran antara para separatis dukungan Rusia dan pasukan pemerintah Ukraina telah menewaskan lebih dari 6.000 orang.

Rusia berpendapat bahwa perundang-undangan Ukraina tidak sejalan dengan kesepakatan damai yang dicapai pada Februari, yang ditujukan untuk mengakhiri pertempuran.

Rusia memperlihatkan keberatan terhadap syarat yang diajukan Kiev, bahwa sebelum mendapatkan otonomi, pihak separatis harus terlebih dahulu menyelenggarakan pemilihan daerah di bawah hukum Ukraina.

Dalam rancangan resolusi, Rusia mendesak Kiev untuk “segera memulai perundingan dengan para perwakilan wilayah-wilayah terkait”.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan, langkah Ukraina “sangat melanggar” perjanjian yang dibuat pada Februari di Minsk.

“Kiev sedang berupaya untuk mengganti para pejabat terpilih dengan calon lainnya,” katanya.

Namun, Ukraina sendiri menjaga agar undang-undang itu tidak melanggar perjanjian Minsk.

Proposal Rusia memiliki peluang kecil untuk disahkan karena adanya ketegangan antara anggota-anggota Dewan Keamanan dari Barat dan Rusia sejak krisis Ukraina muncul.

Duta Besar Lithuani untuk PBB, Raimonda Murmoakaite, mengatakan ia “merasa terkejut” membaca rancangan tersebut, yang disebutnya “sangat sepihak.” “Milisi-milisi ilegal telah sekian lama menolak perjanjian-perjanjian Minsk…Ukraina menjadi satu-satunya pihak yang bekerja untuk menerapkan perjanjian Minsk itu,” katanya tentang kesepakatan tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Tunisia, Beiji Caid Essebsi mengungkapkan bahawa, dua penyerang bersenjata di Museum Bardo, Tunisia, membawa bahan peledak.

Dua pria bersenjata yang telah menewaskan sebanyak 21 orang itu, akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh pihak keamanan negara tersebut, untuk menghindari jatuhnya korban lebih banyak.

“Kami menemukan bahan-bahan peledak mengerikan pada orang-orang tersebut, yang tidak sempat mereka gunakan,” kata Presiden Essebsi kepada televisi Prancis, TF1, dikutip AFP, Sabtu (21/3).

Ia menambahkan bahwa tanggapan sigap polisi telah menghindarkan terjadinya “bencana”.

Kelompok pejihad Negara Islam telah menyatakan bertanggung jawab atas serangan keterlaluan itu pada Rabu (18/3). Serangan menewaskan 20 pelancong asing dan satu warga negara Tunisia serta meningkatkan ketakutan akan bangkitnya ekstremisme Islamis di tempat lahirnya Kebangkitan Arab.

Sementara kemarahan dunia internasional meningkat terhadap serangan terburuk pasca revolusi di Tunisia itu, Essebsi mengatakan negaranya tidak dapat ditakut-takuti oleh ekstremisme.

“Proses penerapan sistem demokratis sedang berjalan, dijalankan dengan baik,” ujarnya. “Kami tidak akan pernah mundur lagi.” Tunisia memulai Kebangkitan Arab dan merasa bangga atas pembentukan sebuah pemerintahan demokratis serta pencapaian kestabilan. Situasi itu berbeda dengan yang terlihat di negara-negara tetangganya, seperti Mesir dan Libya.

Serangan terhadap museum tersebut memberikan pukulan berat terhadap industri pariwisata penting Tunisia dan Essebsi mendesak para pelancong luar negeri agar tidak menjauh.

“Mereka bisa datang dengan keamanan penuh,” ujarnya, sambil menambahkan bahwa hal itu akan menjadi bentuk solidaritas kepada rakyat Tunisia.

Ia mengatakan dirinya juga akan “mengirim pesan kepada para teroris” bahwa rakyat tidak dapat ditakut-takuti.

Artikel ini ditulis oleh: