Jakarta, Aktual.co —   Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong realisasi kerja sama bisnis dan investasi melalui program kemitraan “public to private partnership” dan “private to private partnership” yang merupakan model partisipasi swasta dalam program percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

“Program tersebut dalam rangka mempromosikan potensi wilayah Timur Indonesia dan menggalang kerja sama bisnis dan investasi yang bersifat terbuka bagi para pengusaha swasta nasional dan investor asing,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Koordinator Wilayah Timur, Annar Salahuddin Sampetoding di Jakarta, Jumat (20/3).

Prioritas percepatan terbagi atas pembangunan fisik dan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Sedangkan percepatan pembangunan meliputi perikanan, pertanian, dan perkebunan. Menurutnya, sarana dan prasarana KTI juga merupakan prioritas percepatan pembangunan.

“Misalnya, dalam bidang energi, jalan dan jembatan, air minum atau pengelolaan air, manajemen limbah, irigasi waduk, pelabuhan dan kapal feri, bandara, dan perumahan masyarakat.” Selain itu, menurut Annar, dalam industri manufaktur pihaknya juga akan membantu dan mengembangkan terkait dengan industri olahan, sektor pendidikan dan kesehatan, dan masyarakat termasuk pemberdayaan wanita dan keluarga.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden Nomor 5/2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah memperbolehkan impor beras dengan kondisi tertentu.

Seperti dilansir dari laman setkab, Jumat (20/3), Inpres Nomor 5/2015 tersebut menyebutkan impor beras diperbolehkan bila ketersedian beras dalam negeri tidak mencukupi. Selain itu, impor juga dapat dilakukan guna kepentingan memenuhi kebutuhan stok dan/atau cadangan beras pemerintah, serta untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri.

“Pelaksanaan kebijakan pengadaan beras dari luar negeri dilakukan oleh Perum BULOG,” tegas diktum KETUJUH poin 3 (tiga) Inpres yang ditandatangani pada 17 Maret 2015 tersebut.

Namun Presiden dalam inpres tersebut tetap menegaskan, pengadaan gabah dan beras oleh pemerintah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan dari dalam negeri.

Presiden juga mengingatkan bila impor beras dilakukan harus mengedepankan kepentingan petani dan konsumen.

Sementara itu, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah merupakan upaya stabilisasi ekonomi nasional, melindungi tingkat pendapatan petani, dan stabilitasi harga beras.

Inpres tersebut mengatur ketentuan harga pembelian gabah dan beras dalam negeri oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh Bulog.

Dengan dikeluarkannya Inpres No. 5/2015 itu, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —  Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan bahwa selama ini pengaturan terkait perusahaan asing terlalu longgar. Perusahaan-perusahaan tersebut mengajukan paket investasi, berikut tenaga kerjanya, namun dalam implementasinya pekerja yang dikirimkan tidak secara bersamaan dalam satu waktu.

“Ketika perusahaan itu ingin berinvestasi, pasti dia akan membawa apakah itu manajer keuangan, teknisi dan sebagainya. Seringkali yang terjadi adalah yang dimohonkan dalam rencananya itu 30 orang pekerja asing, tapi dalam prosesnya satu per satu orang-orang itu datang, jadi tidak sepaket,” ujar Franky di Jakarta, Jumat (20/3).

Melihat hal tersebut, kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Hukum dan HAM, melalui BKPM akan mengoptimalkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di tingkat Pusat.

“Nanti, BKPM yang akan menilai apakah perusahaan tersebut benar-benar serius berinvestasi. BKPM pernah mencabut izin 6.000 tenaga kerja kan salah satu alasannya karena ketidakseriusan, ada yang memperbesar di angka investasi tapi ketika dikonfirmasi ternyata kompetensinya tidak memadai,” ujar pungkasnya.

Seperti diketahui, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan bahwa pemerintah akan memperketat pengaturan masuknya investasi asing, termasuk tenaga kerja asing dengan mengutamakan perusahaan yang benar-benar menguntungkan Indonesia.

“Kita akan memberikan kepastian bagi investasi asing yang serius, kalau tidak serius akan kelihatan di depan. Intinya, bawa duit, kalau bawa duit gampang itu nanti,” kata Hanif.

Dia mengatakan ketentuan tersebut akan dituangkan dalam perbaikan regulasi yang pada prinsipnya mempermudah syarat dan peraturan bagi perusahaan yang benar-benar ingin menanamkan modalnya di Tanah Air.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka