29 Desember 2025
Beranda blog Halaman 37470

DPR: PP 99 Memang Harus Dievaluasi

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai, revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 tahun 2012 yang diwacanakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memang harus dievaluasi. Pasalnya PP tersebut membatasi hak narapidana tindak pidana khusus seperti korupsi. 
“Selama dua tahun ini dijalankan harus dievaluasi, kita tidak boleh menghukum, lalu mengabaikan hak asasi manusia,” kata Nasir saat berbincang dengan aktual.co, Jakarta, Jumat (20/3).
Nasir mengatakan, revisi PP tersebut dianggap pemerintah masih perlu diperbaiki. “Pemerintah melihat ada sesuatu yang kurang tepat maka pemerintahlah yang paling tahu,” kata Nasir.
Dia menambahkan, setiap narapidana harus diberikan hak-haknya setelah keputusan hukum tetap. “Nah, sebagai warga binaan maka dia memiliki hak-haknya, salah satunya adalah remisi,” kata dia.
Menteri Hukum dan HAM (menkumham)Yasonna Laoly mewacanakan untuk merevisi PP 99/2012. Menurut dia, maksud dari revisi bukan untuk memberikan ruang bagi koruptor. 
“Saya kecewa dibilang Laoly obral remisi. Kemkumham (Kementerian Hukum dan HAM) hanya ingin atur pemberatan hukuman napi koruptor seperti apa,” kata Yasonna.
Menurut dia, pemberian remisi dan pembebasan bersyarat tidak dapat digantungkan atau ditentukan oleh lembaga lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, atau kejaksaan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Ahli: Arsitektur Nusantara Diminati WNA

Jakarta, Aktual.co — Ahli arsitektur Nusantara, Ir Yori Antar dan ahli eksperimen desain arsitektur futuristic,  Ir Budi Pradono menyatakan arsitektur Nusantara telah digandrungi warga negara asing (WNA) atau bule.

“Ironisnya, kita justru membangun rumah ‘rasa’ Eropa, Timur Tengah, Tiongkok, padahal itu berarti kita mengimpor bahan produk kapitalis,” kata ahli arsitektur Nusantara Ir Yori Antar IAI di Surabaya, Jumat (20/3).

Di sela menjadi juri lomba desain arsitektur bertema “Visionary Bamboo Architecture” yang digelar Prodi Arsitektur Universitas Kristen Petra (UKP) Surabaya, ia memuji mahasiswa Petra yang “berani” menampilkan bambu.

“Acara Petra ini menggembirakan, karena kita jangan sampai kedahuluan bule-bule Eropa yang mengembangkan bambu untuk material bangunan di Bali, atau bule Italia yang ‘membeli’ kawasan wisata di Labuhan Bajo,” katanya.

Menurut dia, kegandrungan bule pada arsitektur tradisional Nusantara itu karena ingin kembali ke alam dan tren dunia saat ini memang pada “green”, sedangkan Indonesia itu merupakan “gudang” dari “green building”.

“Arsitektur Barat itu berkaitan dengan industri kaca, beton, baja, keramik, aluminium, sedangkan arsitektur tradisional Nusantara itu berkaitan dengan alam dan perajin, seperti kayu, rotan, bambu,” katanya.

Oleh karena itu, ia berharap kalangan perguruan tinggi, khususnya prodi arsitektur, hendaknya memelopori pembelajaran arsitektur Nusantara, karena potensi arsitektur Nusantara itu sangat besar.

“Tapi, cara pembelajarannya juga harus berbeda, karena ada kampus yang mengajarkan arsitektur Nusantara, tapi hanya teoritis. Arsitektur Nusantara itu harus banyak ke lapangan untuk membuka wawasan tentang material alam dan gambar arsitekturnya juga lebih pelik,” katanya.

Selain itu, cara yang dilakukan mahasiswa Petra juga patut dikembangkan yakni bahan lokal dan tradisional digunakan untuk rancangan bangunan bergaya modern. Atau, material tradisional dengan konsep “kekinian”.

“Saatnya kita menjadikan arsitektur tradisional Nusantara sebagai hero. Arsitektur Nusantara itu berkonsep dua musim yakni hanya tempat tidur yang ada di dalam, sedangkan ruang lainnya bersifat outdoor,” katanya.

Senada dengan itu, ahli eksperimen desain arsitektur futuristic Ir Budi Pradono IAI mengatakan dirinya banyak menerima pesanan desain rumah dengan bahan bambu dari warga Prancis, Australia, dan sebagainya.

“Jadi, user saya banyak yang asing, karena bambu memang merupakan material yang seksi, apalagi jumlahnya di Indonesia cukup banyak dan jenisnya juga paling lengkap di Indonesia,” katanya.

Di Tiongkok, bambu sudah menjadi industri yang mencapai ratusan hektare, sehingga rumah di sana hingga perabotnya pun dari bambu. “Itu masih ada banyak yang diekspor dalam bentuk jadi,” katanya.

Ia menambahkan bambu itu bisa bertahan lama bila caranya benar yakni dipotong malam hari saat tidak ada proses fotosintesis, direndam dalam air, terutama air laut. “Kalau caranya benar, bambu bisa bertahan satu generasi atau sekitar 20 tahun,” katanya.

Lomba desain arsitektur bertema “Visionary Bamboo Architecture” itu diikuti 127 tim dari sejumlah universitas pada 10 provinsi dengan rancangan antara lain Lingkar Suwengan, Buccu Center, Sekenam Sasak, Lotus Devata, Bambu Walio, Selasar Prau, dan sebagainya.

Artikel ini ditulis oleh:

F-PKS DPRD DKI Belum Nyatakan Sikap Soal APBD

Jakarta, Aktual.co —Fraksi PKS DPRD DKI belum keluarkan sikap resmi, apakah akan mendukung penggunaan Peraturan Gubernur (Pergub) APBD-Perubahan 2014 atau justru dukung penggunaan Peraturan Daerah (perda) APBD 2015. 
Sikap ‘lihat perkembangan’ malah  diperlihatkan Ketua F-PKS DPRD, Selamat Nurdin yang mengatakan, “PKS moderat kok,” kata Ketua Fraksi PKS di DPRD Selamat Nurdin, saat dihubungi sore tadi, Jumat (20/3). 
Rapat internal PKS sendiri digelar berbarengan dengan jadwal rapat pimpinan gabungan DPRD siang tadi yang berakhir batal. “Kita sedang musyawarah. Tunggu sebentar,” kata dia. 
Diberitakan sebelumnya, rapim gabungan fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta siang tadi batal. Padahal rapat itu untuk memutuskan, apakah legislatif akan menyepakati penggunaan APBD-P DKI 2014 atau akan menggunakan APBD DKI 2015. Alias pilih Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah.
Kepastian batalnya rapat siang tadi disampaikan Anggota F-Gerindra Prabowo Soenirman. Dijelaskan dia, sejumlah fraksi masih belum memberikan keputusan menggunakan Pergub atau Perda.
“Ya kalau sudah jam segini, udah pasti batal nggak ada rapat lagi,” kata Prabowo di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (20/3)
Padahal sejumlah Ketua Fraksi sebelumnya sudah terlihat berkumpul di ruang serba guna gedung lama DPRD. Dari pantauan, sempat terlihat Abdul Ghoni dari F-Gerindra, Lucky P Sastrawiria dari F- Demokrat-PAN dan Mohammad Ongen Sangaji dari F-Hanura. 
Namun satu persatu mereka memilih meninggalkan gedung DPRD, lantaran pimpinan dewan juga tidak ada satupun yang hadir. Wakil Ketua DPRD Abraham (Lulung) Lunggana yang sempat hadir juga akhirnya hengkang, karena tak jumpai anggota dewan.
Dari informasi yang dihimpun Aktual.co, rapat menjadi tidak jelas, lantaran hingga sekitar pukul 16.00Wib ‘print-out’ draf APBD hasil input e-budgeting yang akan dibahas belum juga diterima DPRD dari Pemprov DKI.

Artikel ini ditulis oleh:

Proses Pemulangan, Jokowi Ancam Cabut Kewarganegaraan 16 WNI

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah saat ini tengah memproses kepulangan 16 warga negara Indonesia yang ditangkap Pemerintah Turki, namun jika menolak dipulangkan maka status kewarganegaraan mereka akan dicabut.
“Apabila mereka menolak dipulangkan ke Indonesia, pemerintah kemungkinan akan mencabut status kewarganegaraan sebanyak 16 WNI tersebut,” kata Jokowi, di Yogyakarta, Jumat (20/3).
Menurut dia, selain mengirim tim intelijen dan tim Kementerian Luar Negeri, pemerintah juga telah berkomunikasi dengan Pemerintah Turki terkait pemulangan 16 WNI tersebut.
“Namun apabila mereka tetap bersikeras tidak mau dipulangkan ke Indonesia, maka pemerintah kemungkinan akan mencabut status kewarganegaraan mereka,” katanya.
Proses pemulangan 16 WNI tersebut merupakan urusan negara, sehingga dirinya tidak mau berkomentar banyak.

Artikel ini ditulis oleh:

Tak Mau Kembali, Menkumham Siapkan Perppu Kewarganegaraan 16 WNI

Jakarta, Aktual.co — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait status kewarganegaraan 16 WNI yang ditahan di Turki namun enggan dideportasi ke Indonesia.
“Kami sedang membahas dan menyinkronkan itu, mungkin bisa Perppu, tapi masih akan dilihat lagi. Karena UU kita tidak mengatur ‘stateless’, jadi kalau dicabut mereka jadi ‘no citizen’ dan UU kita tidak memungkinkan itu,” kata Yasonna, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (20/3).
Untuk saat ini, Pemerintah masih menganggap ke-16 WNI yang ditahan di perbatasan Turki karena hendak bergabung dengan gerakan radikal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
“Masalahnya kan mereka tidak mau dikembalikan (ke Indonesia) karena ada suaminya di sana (Suriah), jadi ini bukan persoalan mudah. Tetapi harus diatur kalau ada WNI yang melakukan pekerjaan diduga teroris di negara lain, itu harus kita atur. Kita akan buat payung hukumnya,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jokowi Jadi Pembicara ‘Boao Forum’ di Tiongkok

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan hadir dalam pertemuan tahunan ‘Boao Forum’ di Provinsi Hainan, Tiongkok, pada 26-29 Maret 2015.
“Sebelum menjadi salah satu pembicara kunci dalam forum tersebut, Presiden Joko Widodo akan mengadakan kunjungan kenegaraan atas undangan Presiden Tiongkok Xi Jinping, di Beijing,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hong Lei, Jumat (20/3).
Jokowi akan hadir bersama 13 kepala negara lain atau yang mewakili seperti Presiden Austria Heinz Fischer, Presiden Nepal Ram Baran, Presiden Armenia Serzh Sargyan, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Wakil Perdana Menteri Thailand Tanasak Patimapragorn, dan Gubernur Jenderal Australia Peter Cosgrove.
Pertemuan Boao Forum kali ini mengusung tema Asia’s New Future: Towards a Community of Common Destiny, yang antara lain membahas penguatan makro ekonomi Asia, kerja sama regional, transformasi industrial, inovasi, keamanan politik, kesejahteraan rakyat, dan sejumlah agenda lainnya.
“Sebagai tuan rumah, Tiongkok berharap kegiatan tersebut mampu memperkuat solidaritas dan kerja sama antarnegara Asia, sekaligus mewujudkan integrasi ekonomi kawasan,” katanya.
Boao Forum untuk Asia (BFA) adalah organisasi internasional non-pemerintah dan nirlaba yang digagas pada 1998 oleh mantan Presiden Filipina Fidel Ramos V, mantan Perdana Menteri Australia, Bob Hawke, dan mantan Perdana Menteri Jepang Morihiro Hosokawa.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain