Jakarta, Aktual.co — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait status kewarganegaraan 16 WNI yang ditahan di Turki namun enggan dideportasi ke Indonesia.
“Kami sedang membahas dan menyinkronkan itu, mungkin bisa Perppu, tapi masih akan dilihat lagi. Karena UU kita tidak mengatur ‘stateless’, jadi kalau dicabut mereka jadi ‘no citizen’ dan UU kita tidak memungkinkan itu,” kata Yasonna, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (20/3).
Untuk saat ini, Pemerintah masih menganggap ke-16 WNI yang ditahan di perbatasan Turki karena hendak bergabung dengan gerakan radikal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
“Masalahnya kan mereka tidak mau dikembalikan (ke Indonesia) karena ada suaminya di sana (Suriah), jadi ini bukan persoalan mudah. Tetapi harus diatur kalau ada WNI yang melakukan pekerjaan diduga teroris di negara lain, itu harus kita atur. Kita akan buat payung hukumnya,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan hadir dalam pertemuan tahunan ‘Boao Forum’ di Provinsi Hainan, Tiongkok, pada 26-29 Maret 2015.
“Sebelum menjadi salah satu pembicara kunci dalam forum tersebut, Presiden Joko Widodo akan mengadakan kunjungan kenegaraan atas undangan Presiden Tiongkok Xi Jinping, di Beijing,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hong Lei, Jumat (20/3).
Jokowi akan hadir bersama 13 kepala negara lain atau yang mewakili seperti Presiden Austria Heinz Fischer, Presiden Nepal Ram Baran, Presiden Armenia Serzh Sargyan, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Wakil Perdana Menteri Thailand Tanasak Patimapragorn, dan Gubernur Jenderal Australia Peter Cosgrove.
Pertemuan Boao Forum kali ini mengusung tema Asia’s New Future: Towards a Community of Common Destiny, yang antara lain membahas penguatan makro ekonomi Asia, kerja sama regional, transformasi industrial, inovasi, keamanan politik, kesejahteraan rakyat, dan sejumlah agenda lainnya.
“Sebagai tuan rumah, Tiongkok berharap kegiatan tersebut mampu memperkuat solidaritas dan kerja sama antarnegara Asia, sekaligus mewujudkan integrasi ekonomi kawasan,” katanya.
Boao Forum untuk Asia (BFA) adalah organisasi internasional non-pemerintah dan nirlaba yang digagas pada 1998 oleh mantan Presiden Filipina Fidel Ramos V, mantan Perdana Menteri Australia, Bob Hawke, dan mantan Perdana Menteri Jepang Morihiro Hosokawa.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kalangan politisi setuju adanya sanksi apabila terjadi penyelewengan atas alokasi dana pembiayaan partai politik sebesar Rp1 triliun yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Menurut kami kalau dana pembiayaan ditingkatkan, harus rasional sesuai kemampuan negara, dan harus ada ‘punishment’ apabila ada pelanggaran alokasinya,” kata politisi PPP Arsul Sani, di Jakarta, Jumat (20/3).
Hal itu mengemuka dalam diskusi terkait pro kontra pemberian dana parpol oleh negara sebesar Rp1 triliun melalui APBN, yang dihadiri perwakilan Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa, di Rumah Kebangsaan, di Jakarta.
Arsul mengatakan, wacana pendanaan Rp1 triliun hendaknya tidak dipahami sebagai pembiayaan partai politik melainkan pembiayaan terhadap fungsi partai politik.
Sehingga partai politik yang tidak menjalankan fungsinya sebagaimana diatur undang-undang, tidak berhak mendapatkan dana dari APBN.
Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin menilai sanksi bagi partai politik tetap harus diatur sekalipun telah ada lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan dan lain-lain.
“Bagi Demokrat ini usul menarik (terkait sanksi). Kita setuju pemberian dana Rp1 triliun dengan catatan-catatan,” katanya.
Sementara, politisi PKB Yanuar Prihatin menyebutkan sanksi bagi partai yang menyelewengkan dana Rp1 triliun bisa diterapkan sesuai jenjang, baik sanksi administratif hingga sanksi pembubaran partai politik, termasuk juga sanksi pidana bagi oknum yang menyelewengkan.
Di sisi lain persyaratan partai penerima dana Rp1 trilun pun juga harus jelas ukurannya. Ukuran bisa diperbincangkan lebih jauh, misalnya partai tidak mengalami konflik internal, harus memiliki anggota dengan jumlah tertentu, harus memiliki infrastruktur memadai, serta dari aspek kelengkapan kepengurusan.

Artikel ini ditulis oleh: