Jakarta, Aktual.co — Kalangan politisi setuju adanya sanksi apabila terjadi penyelewengan atas alokasi dana pembiayaan partai politik sebesar Rp1 triliun yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Menurut kami kalau dana pembiayaan ditingkatkan, harus rasional sesuai kemampuan negara, dan harus ada ‘punishment’ apabila ada pelanggaran alokasinya,” kata politisi PPP Arsul Sani, di Jakarta, Jumat (20/3).
Hal itu mengemuka dalam diskusi terkait pro kontra pemberian dana parpol oleh negara sebesar Rp1 triliun melalui APBN, yang dihadiri perwakilan Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, dan Partai Kebangkitan Bangsa, di Rumah Kebangsaan, di Jakarta.
Arsul mengatakan, wacana pendanaan Rp1 triliun hendaknya tidak dipahami sebagai pembiayaan partai politik melainkan pembiayaan terhadap fungsi partai politik.
Sehingga partai politik yang tidak menjalankan fungsinya sebagaimana diatur undang-undang, tidak berhak mendapatkan dana dari APBN.
Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin menilai sanksi bagi partai politik tetap harus diatur sekalipun telah ada lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan dan lain-lain.
“Bagi Demokrat ini usul menarik (terkait sanksi). Kita setuju pemberian dana Rp1 triliun dengan catatan-catatan,” katanya.
Sementara, politisi PKB Yanuar Prihatin menyebutkan sanksi bagi partai yang menyelewengkan dana Rp1 triliun bisa diterapkan sesuai jenjang, baik sanksi administratif hingga sanksi pembubaran partai politik, termasuk juga sanksi pidana bagi oknum yang menyelewengkan.
Di sisi lain persyaratan partai penerima dana Rp1 trilun pun juga harus jelas ukurannya. Ukuran bisa diperbincangkan lebih jauh, misalnya partai tidak mengalami konflik internal, harus memiliki anggota dengan jumlah tertentu, harus memiliki infrastruktur memadai, serta dari aspek kelengkapan kepengurusan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan bahwa jelang pembukaan masa sidang pasca reses DPR RI, pimpinan akan melakukan pembahasan terhadap beberapa Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo.
Perppu yang dibahas antara lain Pengajuan Calon Kapolri Baru Komjen Pol Badrodin Haiti dan Perppu pengangkatan pimpinan pelaksana tugas (Plt) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Hari Senin (23/3) kita memang melaksanakan rapat paripurna pembukaan masa sidang, terus pembicaraan surat yang masuk (ke pimpinan DPR), nanti setelah surat yang masuk akan diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku,” kata Agus, di komplek Parlemen, Senayan, Jumat (20/3).
Pembahasan Perppu menjadi agenda utama dalam pembukaan masa sidang rapat paripurna, karena Perppu mempunyai masa berlaku.
“Kita ketahui masa sidang yang nanti sangat sempit sekali 1 bulan sedikit, sehingga perlu diproses dan dibacakan di paripurna  kemudian disampaikan ke Badan Musyawarah lalu diproses sesuai peraturan perundangan,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang