Jakarta, Aktual.co — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berencana akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Pasalnya PP tersebut membatasi hak narapidana tindak pidana khusus seperti korupsi. 
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Sugeng Teguh Santoso menilai, PP tersebut bertentangan dengan Undang-undang (UU) Nomor 12/1995 tentang Pemasyarakatan.
“UU Pemasyarakatan kan memberikan 11 hak narapidana seperti remisi, hak untuk cuti, pembebasan bersyarat serta yang lainnya,” kata Sugeng di Jakarta, Jumat (20/3).
Menurut dia, konsep pemidanaan di Indonesia bukan sebagai dendam atau penghukuman serta pernyataan kebencian suatu penegak hukum. 
“Konsep pemidanaan kita itu sebagai fungsi pembinaan manusia. Tentu melanggar hak asasi manusia (HAM) apabila hak-hak dari narapidana termasuk yang tindak pidana khusus menjadi dibatasi. Ingat, ada prinsip persamaan hak di depan hukum.”
Terlebih saat ini, kata dia, seorang narapidana tindak pidana korupsi, berhak mendapatkan remisi. Namun, remisi diterima setelah mendapatkan persetujuan oleh lembaga lain di luar pembinaan. Hal inilah yang menurutnya tidak tepat. 
“Ada kewenangan lembaga lain yang diminta mengintervensi, itu tidak bisa,” kata dia.
Menteri Hukum dan HAM (menkumham)Yasonna Laoly mewacanakan untuk merevisi PP 99/2012. Menurut dia, maksud dari revisi bukan untuk memberikan ruang bagi koruptor. 
“Saya kecewa dibilang Laoly obral remisi. Kemkumham (Kementerian Hukum dan HAM) hanya ingin atur pemberatan hukuman napi koruptor seperti apa,” kata Yasonna.
Menurut dia, pemberian remisi dan pembebasan bersyarat tidak dapat digantungkan atau ditentukan oleh lembaga lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian, atau kejaksaan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kuasa Hukum DPP Partai Golkar versi Munas Bali, Yusril Ihza Mahendra, meminta agar Kementerian Hukum dan HAM Yasona Laoly memberikan salinan surat keputusan (SK) kepengurusan kubu Agung Laksono seperti yang digembar-gemborkan ke publik.
Permintaan ini dilakukan agar pihak Aburizal Bakrie (Ical) dapat mengambil langkah hukum terhadap SK tersebut.
“Alangkah baiknya jika kami mendapatkan copy atau salinan SK tersebut agar kami segera mengambil langkah hukum,” ucap Yusril, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/3).
Menurut Yusril, SK Menkumaham adalah sebuah keputusan hukum, sehingga perlu adanya langkah hukum yang diambil.
“Demi menegakkan hukum dan konsitusi kita akan lihat yang manakah yang lebih kuat di negara ini, hukum atau kekuasaan. Dalam suatu ‘pertarungan’ hukum yang fair, adil dan tidak memihak. Sejarah akan mencatatnya,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, menyayangkan adanya dugaan diskriminasi yang dilakukan Imigrasi bandara pada layanan autogate yang terjadi terhadap pemilik nama ‘Muhammad dan Ali’. 
Namun demikian, perlu dicermati sikap diskriminasi tersebut.
“Perlu dicermati terlebih dahulu, ada apa? Ini di luar akal sehat,” ucap Nasir dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta Jumat (20/3).
Dirinya mengaku pernah ditahan beberapa saat oleh pihak keimigrasian lantaran namanya juga menggunakan kata Muhammad.
“Saya juga dulu pernah di bandara ditahan sebentar, karena nama saya juga ada Muhammad-nya, saat itu saya menggunakan paspor biasa dan tidak memberitahu kalau saya anggota dewan, tetapi setelah diklarifikasi saya bebas,” ungkapnya.
Komisi III DPR RI akan mengkonfirmasi persoalan ini ke pihak keimigrasian. Dikhawatirkan hal ini merupakan pesanan dari asing.
“Jangan-jangan ini pesanan asing. Sehingga seolah-olah umat Islam dicurigai berhubungan dengan aktivitas terorisme, dan ini akan memunculkan sentimen anti-Islam,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang