Jakarta, Aktual.co — Kuasa Hukum DPP Partai Golkar versi Munas Bali, Yusril Ihza Mahendra, meminta agar Kementerian Hukum dan HAM Yasona Laoly memberikan salinan surat keputusan (SK) kepengurusan kubu Agung Laksono seperti yang digembar-gemborkan ke publik.
Permintaan ini dilakukan agar pihak Aburizal Bakrie (Ical) dapat mengambil langkah hukum terhadap SK tersebut.
“Alangkah baiknya jika kami mendapatkan copy atau salinan SK tersebut agar kami segera mengambil langkah hukum,” ucap Yusril, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/3).
Menurut Yusril, SK Menkumaham adalah sebuah keputusan hukum, sehingga perlu adanya langkah hukum yang diambil.
“Demi menegakkan hukum dan konsitusi kita akan lihat yang manakah yang lebih kuat di negara ini, hukum atau kekuasaan. Dalam suatu ‘pertarungan’ hukum yang fair, adil dan tidak memihak. Sejarah akan mencatatnya,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil, menyayangkan adanya dugaan diskriminasi yang dilakukan Imigrasi bandara pada layanan autogate yang terjadi terhadap pemilik nama ‘Muhammad dan Ali’. 
Namun demikian, perlu dicermati sikap diskriminasi tersebut.
“Perlu dicermati terlebih dahulu, ada apa? Ini di luar akal sehat,” ucap Nasir dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta Jumat (20/3).
Dirinya mengaku pernah ditahan beberapa saat oleh pihak keimigrasian lantaran namanya juga menggunakan kata Muhammad.
“Saya juga dulu pernah di bandara ditahan sebentar, karena nama saya juga ada Muhammad-nya, saat itu saya menggunakan paspor biasa dan tidak memberitahu kalau saya anggota dewan, tetapi setelah diklarifikasi saya bebas,” ungkapnya.
Komisi III DPR RI akan mengkonfirmasi persoalan ini ke pihak keimigrasian. Dikhawatirkan hal ini merupakan pesanan dari asing.
“Jangan-jangan ini pesanan asing. Sehingga seolah-olah umat Islam dicurigai berhubungan dengan aktivitas terorisme, dan ini akan memunculkan sentimen anti-Islam,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri akhirnya mengambil alih penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) dalam APBD Pemerintah Provinsi DKI tahun anggaran 2014. Kasus ini sebelumnya ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.
Kepala Bagian Penerangan Umum Div Humas Polri Kombes Pol Rikwanto mengatakan, berkas perkara korupsi UPS sudah diterima Bareskrim Polri pada pukul 14.30 WIB tadi.
“Siang tadi pukul 14.30 WIB berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi UPS di Pemprov DKI sudah dilimpahkan ke Direktorat Tipikor Bareskrim Polri,” kata Rikwanto, Jumat (20/3).
Dijelaskan Rikwanto, alasan pelimpahan adalah mengingat kedepan penyidik akan banyak lagi melakukan pemeriksaan di lingkungan eksekutif dan legislatif pemprov DKI Jakarta.
Pemeriksaan tersebut, bisa menjadi hambatan psikologis bagi penyidik, mengingat satu kemuspidaan. Sehingga kasus itu diambil alih dan ditangani oleh penyidik Bareskrim.
“Dalam prosesnya bisa jadi penyidik Polda Metro akan dilibatkan,” ujar Rikwanto.
Kasus dugaan korupsi pengadaan UPS ini mencuat setelah Ahok ‘berteriak’ soal adanya dana siluman dalam APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2013 dan 2014. Salah satu yang disebut siluman, kata Ahok, adalah soal pengadaan UPS yang angkanya cukup fantastis, Rp 4,2 Miliar/unit.
Sebelumnya, penyidik Polda Metro menargetkan pemeriksaan terhadap saksi berjumlah kurang lebih 130 orang. Jumlah tersebut antara lain adalah kepala sekolah dari sekolah-sekolah yang mendapat UPS, PPK, pemenang tender, Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan Pusat. Hingga, anggota DPRD DKI Jakarta, serta pihak-pihak lainnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasonna Laoly belum menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono. Hal itu karena terdapat beberapa catatan yang belum dilengkapi.
“Ternyata belum ada. Sampai sekarang belum ada. Ada kekurangan akta, tadi saya sudah minta dikirimkan. Belum keluarkan informasi,” kata Yasonna di gedung Kemenkum HAM, Jumat (20/3).
Namun demikian, ketika ditenya lebih jauh letak kekurangan administrasi yang diberikan kubu Agung Laksono, mantan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) enggan membeberkan.
“Ada lah yang kita inginkan. Di dalam aktanya ada sedikit kesalahan.”
Disamping itu, Yasonna pun diminta menanggapi pemberitaan terkait pelaporan dirinya ke KPK. Dia mengatakan, akan menghadapi pengaduan tersebut. Yasonna meyebut hal itu adalah resiko menjadi seorang Menteri.
“Tidak lah. Jalan saja. Tidak apa-apa. Itu konsekuensi dari kerjaan saja. Itu yang namanya intensitas politik.”
Seperti diketahui, Partai Golkar kubu Agung Laksono telah mengajukan draft kepengurusan pada Selasa (17/3). Draft tersebut diserahkan oleh Ketua DPP Partai Golkar Bidang Hukum dan HAM, Lawrence Siburian dan Ketua DPP Partai Golkar, Leo Nababan.
“Jadi tadi kita serahkan ada tiga draft, pertama pengurus DPP Partai Golkar, kedua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, dan ketiga Mahkamah Partai yang baru,” ujar Lawrence di Kemenkum HAM.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu