Jakarta, Aktual.co — Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Sofyan Djalil mengaku tidak ada masalah di dalam kebijakan impor gula. Sampai saat ini dirinya tidak melihat adanya indikasi potensi kerugian negara.

“Tidak ada cerita itu (kerugian negara),” tegas Sofyan di pelataran gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/3).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta Menko Perekonomian untuk memperbaiki kebijakan terkait impor tersebut. Perbaikan itu dilakukan sesuai dengan tugas pencegahan KPK.

“Nggak ada apa-apa, ini cerita tentang perbaikan kebijakan. Kan KPK melakukan beberapa kajian produk yang penting,” jelasnya.

Untuk itulah, KPK mengundang beberapa kementerian untuk melakukan kajian.

“Jadi KPK adalah melakukan studi untuk memberi impulse kepada pemerintah untuk perbaikan sistem,” tukasnya.

Seperti diketahui, hari ini Menko Perekonomian, Sofyan Djalil, Menteri Perindustrian, Saleh Husin, serta Irjen Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih, melakukan pertemuan untuk membahas hasil kajian KPK perihal kebijakan impor gula.

Sebelumnya, pada 2012 permasalahan mengenai kasus pajak impor gula memang sempat mencuat. Kasus itu sendiri dilaporkan oleh Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ke KPK.

Ketika itu, Bambang Widjojanto yang masih menjabat sebagai Wakil Ketua KPK mengatakan, pihaknya akan mendalami terkait kasus yang diduga menyeret nama mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Gita Wirjawan dan wakilnya Bayu Krisnamukti tersebut.

“(Kasus) Impor gula, saya belum tahu soal itu. Kasih kesempatan saya akan tanyakan dan diskusi,” ujar Bambang.

Dia menambahkan, jika laporan tersebut masuk ke KPK, maka kewajiban lembaga pemberantasan korupsi untuk menelusurinya.
“Kalau sudah dapat (pengumpulan bahan keterangan) memang layak dipublikasikan,” jelasnya.

Untuk melakukan penyelidikan kasus tersebut, KPK terlebih dahulu akan melakukan kajian. Berikutnya, jika ditemukan keterangan yang belum lengkap, maka akan dikembalikan pihak pelapor.

Lalu langkah lanjutannya akan kembali dilakukan kajian sebelum dinaikkan statusnya menjadi penyelidikan berdasarkan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket).

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Ekonom dari Universitas Katolik Widaya Mandira (Unwira) Kupang Dr Thomas Ola Langoday mengatakan Bank Indonesia perlu melakukan intervensi guna mengendalikan tingginya permintaan dolar AS yang menjadi pemicu terjadinya pelemahan nilai mata uang rupiah.

“Fluktuasi harga barang di pasar terjadi karena adanya ‘supply and demand’, sementara dalam konteks nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, demand dolarnya lebih besar dari pada supply, sehingga perlu adanya intervensi dari BI sebagai bank sentral,” katanya di Kupang, Kamis (19/3)

Dekan Fakultas Eknomi Unwira Kupang mengatakan hal tersebut ketika ditanya soal solusi efektif yang perlu dilakukan pemerintah dalam menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS yang hingga saat ini masih bertengger di posisi Rp13.000 lebih.

Langoday mengatakan nilai tukar rupiah dalam transaksi antarbank di Jakarta, Kamis pagi, bergerak menguat sebesar 116 poin menjadi Rp13.039 dibandingkan sebelumnya di posisi Rp13.155 per dolar AS.

Dolar AS jatuh setelah Bank Sentral AS (The Fed) memberikan sinyal belum akan menaikkan suku bunga lebih cepat, sehingga memberikan momentum bagi mata uang utama dunia, termasuk rupiah bergerak menguat.

Menurut Langoday, intervensi yang dilakukan oleh BI sebagai topangan bagi mata uang rupiah untuk bergerak melanjutkan penguatan lebih tinggi terhadap dolar AS. Dengan demikian, tambahnya, rupiah yang jauh dari nilai fundamentalnya kembali menikmati momentum penguatan.

Selain intervensi berupa membatasi masuknya dolar AS ke pasaran, BI juga harus memperkuat cadangan devisa untuk mencegah permainan para spekulan di pasar valuta asing yang memanfaatkan kondisi pelemahan terhadap nilai tukar rupiah. “Spekulan di pasar modal Indonesia masih cukup banyak sehingga mempengaruhi kondisi bursa jangka pendek,” katanya.

Selain aksi dari BI untuk melakukan intervensi, pemerintah harus memiliki cadangan devisa khususnya dolar, sehingga saat terjadi depresiasi, bisa dengan mudah mengantisipasinya. Menurut dia, nilai kurs rupiah terhadap dolar AS bisa diturunkan sampai posisi Rp10.500 per dolar, jika ada cadangan devisa dolar yang mencapai miliara untuk melakukan operasi pasar.

Pertanyaannya, apakah pemerintah memiliki cadangan sebesar itu, seperti Yuan (mata uang Tiongkok) yang kembali stabil hanya karena cadangan devisa dolar mereka sangat banyak dengan dukungan produk ekspor global mereka yang merajai dunia saat ini. Itu artinya, kata Langoday, produk industri mereka memiliki keunggulan bersaing sangat tinggi di dunia.

“Jangan salahkan faktor pasar atau resiko sistematis untuk pelemahan rupiah saat ini, tapi salahkan faktor resiko unik atau resiko faktor fundamental ekonomi kita yang tidak berorientasi ekspor,” ujarnya.

“Coba anda bayangkan, dulu kita impor barang-barang mewah. Tapi sekarang kita impor bahan-bahan pokok. Ketika dolar AS naik masyarakat bawah yang paling merasakan dampaknya,” katanya menambahkan.

Ia mengatakan pelemahan rupiah menyebabkan kesenjangan semakin melebar, karena biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akan bertambah meningkat. “Karena itu, intervensi dari BI sangat diperlukan untuk menguatkan nilai rupiah terhadap dolar AS, sekaligus untuk mengembalikan kepercayaan pasar terhadap mata uang rupiah,” demikian Thomas Ola Langoday.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menilai paket kebijakan stabilitasi ekonomi yang diberlakukan Pemerintah dan  Bank Indonesia guna mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS belum menyentuh akar persoalan.

“Akar persoalan dari pelemahan nilai tukar rupiah terletak pada perang dagang dan persaingan moneter dunia yang sangat ketat,” kata Ichsanuddin Noorsy pada diskusi “Rupiah Terpuruk dan Dampaknya Bagi Perekonomian Indonesia” di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis (19/3).

Menurut Noorsy, guna mengatasi hal ini, Pemerintah harus teliti dan cermat menyikapinya sehingga nilai tukar rupiah tidak semakin melemah.

Noorsy melihat, perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang menerapkan strategi masing-masing berdampak pada sejumlah negara, termasuk Indonesia yang mengalami pelemahan nilai tukar rupiah.

“China dengan strategi yang jitu dengan memanfaatkan momentum defisit perdagangan AS, sektor riilnya mampu mengimbangi perdagangan sektor keuangan sehingga menguatkan nilai tukar mata uangnya terhadap dolar AS,” katanya.

Sedangkan bagi Indonesia, menurut dia, meragukan sektor riilnya mampu mengimbangi perdagangan sektor keuangan.

Menurut dia, paket kebijakan ekonomi yang diterapkan Pemerintah belum cukup untuk menguatkan nilai tukar rupiah secara stabil.

“Meskipun paket kebijakan ekonomi ini berlaku, tapi rupiah akan tetap mengalami gejolak,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Noorsy melihat ada beberapa aturan perundangan di bidang keuangan dan perdagangan yang tidak konsisten dan tidak sinergis sehingga perlu diperbaiki.

Aturan perundangan itu antara lain, UU No 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar serta UU No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Noorsy mengusulkan, agar kedua aturan perundangan tersebut segera direvisi agar kebijakan pemerintah di bidang keuangan dapat menjadi lebih baik.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka