Jakarta, Aktual.co — Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membantah dirinya pernah menyebutkan soal akan adanya Peraturan Presiden (Perpres) pengesahan kepengurusan Golkar Agung Laksono.
“Perpres ini hebohnya setengah mati, saya ingin koreksi bahwa Perpres itu soal bebas visa 45 negara bukan mengenai Golkar,” kata Yasonna di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (18/3), setelah mengikuti rapat terbatas di bidang politik, hukum, dan HAM.
Ia mengatakan, gara-gara sejumlah media yang salah mengutip soal Perpres itu dirinya banyak mendapatkan pertanyaan berbagai pihak.
Bahkan ada yang meneleponnya secara langsung untuk mengklarifikasi berita tersebut.
“Jadi yang kemarin itu Perpres soal bebas visa kalau masalah Golkar bukan Perpres,” katanya.
Sebelumnya ia menegaskan, dirinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa pengesahan kepengurusan DPP Golkar harus melalui Peraturan Presiden (Perpres).
Namun ia menyesalkan beberapa media mengutip pernyataan merupakan potongan dari pernyataan Menteri Hukum dan HAM tentang Perpres terkait negara bebas visa yang tidak ada kaitannya dengan persoalan Golkar.
Menurut dia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, kewenangan untuk pengesahan Partai Politik ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menyatakan, larangan perdagangan bir atau minuman beralkohol di supermarket merupakan bagian dari revolusi mental.
“Ini bagian dari revolusi mental. Kita tidak ingin generasi muda memiliki daya tahan tubuh yang lemah karena minum-minuman beralkohol,” kata dia di sela-sela kunjungannya ke Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Khusus Kepulauan Riau (Kepri) di Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, Rabu (18/3).
Rachmat Gobel mengatakan, daya tahan tubuh yang lemah akan memengaruhi mental generasi muda, sehingga dapat mengancam masa depan bangsa.
“Akibat daya saing tidak ada, bangsa ini akan kalah bersaing dengan bangsa lain. Ini menjadi masalah besar bagi masa depan bangsa kalau generasi muda pada usia 17 atau 20 tahun sudah minum minuman beralkohol,” ucapnya.
Ia mengatakan, larangan perdagangan minuman beralkohol di supermarket efektif berlaku mulai 16 April 2015. Ia berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait melakukan sosialisasi terkait larangan tersebut.
“Kalau di supermarket tidak boleh dijual, maka di warung-warung juga demikian. Persoalan selama ini, minuman beralkohol sudah dekat dengan permukiman, dekat dengan masjid dan sekolah. Inilah yang menjadi pertimbangan bagi pemerintah agar ada pembatasan peredaran minuman beralkohol,” ucapnya.
Pemerintah, dikatakannya berkewajiban untuk menjaga kesehatan, keselamatan dan keamanan masyarakat, termasuk masalah minuman beralkohol yang menimbulkan berbagai persoalan, termasuk tindak kejahatan akibat pengaruh alkohol.
Ia juga mengatakan dampak negatif peredaran bebas minuman beralkohol lebih menjadi perhatian pemerintah daripada mengharapkan pendapatan berupa cukai minuman beralkohol.
“Tidak akan mengganggu sektor pariwisata. Wisatawan pasti minum di hotel dan restoran, dan pemerintah juga dapat pemasukan. Tapi tidak boleh dijual bebas di supermarket, termasuk juga warung-warung,” ucapnya.
Ia juga mengimbau seluruh pihak mendukung kebijakan tersebut, terutama pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di daerah.
“Termasuk juga orang tua dan masyarakat agar sama-sama mengawasi perdagangan minuman beralkohol. Saya pikir tidak satu seorangpun menginginkan anaknya minum minuman beralkohol. Kawan-kawan media juga saya harapkan ikut membantu program revolusi mental ini,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kesepakatan untuk mencegah dan menindak kejahatan korupsi jangan sekedar hanya seremonial namun harus diimplementasikan dengan baik.
“Pencegahan tanpa penindakan tidak tegas. Demikian juga penindakan tanpa pencegahan tidak ada pendidikan,” kata Jokowi saat menghadiri penandatanganan nota kesepakatan aksi bersama penyelamatan sumber daya alam di Istana Negara Jakarta, Kamis (19/3).
Jokowi meminta semua pihak untuk memiliki pemahaman yang bersama terkait pencegahan dan penindakan kejahatan korupsi. “Penindakan (harus dilakukan-red) tanpa untuk mengejar popularitas masing-masing (lembaga penegak hukum-red).”
Dia mengatakan, sejumlah hal yang harus menjadi pegangan bagi lembaga penegak hukum yaitu yang pertama koordinasi dengan mitra pemberantasan korupsi sehingga tidak ada ego kelembagaan. “Bangun sinergitas antar lembaga agar korupsi bisa kita hilangkan,” kata dia.
Hal yang kedua adalah membangun kerja sama dengan pihak terkait baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. “Satukan visi dan misi sehingga ada sinergi. Ini penting untuk bebaskan Indonesia dari korupsi,” kata dia.
Menurut dia, saat ini masih banyak persoalan, sehingga diperlukan KPK untuk koordinasi dan supervisi sehingga perbaikan bisa diwujudkan. “Ini pekerjaan besar dan berat, dengan komitmen bersama kita bisa tuntaskan. Nota kesepakatan aksi bersama itu ditandatangani oleh seluruh kementerian dan lembaga. Pimpinan KPK, Polri, Kejaksaan Agung dan TNI juga menandatangani kesepakatan aksi bersama itu.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR Desmond J. Mahesa mengatakan ketidak kompakan Presiden dan menteri kabinet dikarenakan ketidakmampuan manajemen Jokowi dalam memimpin.
“Ini bukan masalah menteri dan presiden, ini bicara tentang manajemen seorang Jokowi yang mengawal kita, ini bicara kemampuan intelektual dan kemampuan manjemen dia, kalo hari ini dia tidak percaya dengan staf atau menetrinya, ini bicara ketidakmampaun dia yang memang tidak mampu, ketidakmampuan presiden yang mungkin dulu di Solo keliatan ada hasilnya, tapi di Jakarta nggak ada hasilnya apalagi Indonesia,” ujar Desmond di Jakarta, Kamis (19/3).
Menurutnya, persoalan carut marut negara saat ini adalah tontonan yang dibuat oleh Presiden yang bermasalah dengan kepemimpinan.
“Ini ketidakmampuan orang ini,kedepan tontonan yang dipertontonkan Jokowi karena ketidakmampuan menterinya, ini kan bukan masalah menteri ini masalah kepemimpinan,” ungkapnya.
Selain itu, Desmond mengatakan lakukan dulu pembiaran terhadap persoalan ini, jika sudah diluar kendali maka baru adakan gerakan tapi bukan untuk kudeta Presiden.
“Kalau kita turunkan Jokowi aja ngapain, biarkan itu jadi tontonan rakyat, sebenarnya ini hukuman bagi kita sebagai anak bangsa jangan di bodohi lagi, tinggal ayo sama-sama kita bergerak kalo gak puas sama tontonan ini, kalo gak kita tonton aja sampai bangsa ini rusak sekalian,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh: