Jakarta, Aktual.co — Ketua Dewan Pers Bagir Manan mengatakan pers harus melakukan verifikasi setelah membuat berita dari media sosial untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut.
“Pers harus melakukan kewajiban pers, jadi mempunyai kewajiban verifikasi dan cover both side ketika mengambil informasi dari twitter misalnya,” kata Bagir Manan dalam diskusi bertajuk ‘Sosial Media untuk Kepentingan Publik dan Peran Jurnalisme’ di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (18/3).
Ia menegaskan berita yang diambil dari media sosial sudah menjadi tanggung jawab pers sehingga saat muncul masalah dari berita tersebut, pers lah yang harus bertanggung jawab.
“Setelah menjadi produk berita, pers tidak bisa tidak bertanggung jawab karena dia memiliki kebebasan mengambil dan tidak mengambil kutipan dari media sosial untuk dijadikan berita,” tutur dia.
Ia juga mengimbau semua jurnalis melakukan seleksi dan memilah informasi dari media sosial untuk dijadikan berita sesuai dengan kode etik jurnalistik.
Sementara salah satu cara Dewan Pers mengontrol pers melakukan pemberitaan dengan mengutip pernyataan tokoh di media sosial adalah verifikasi seperti yang telah disebutkan di atas.
Menurut dia, media sosial merupakan gejala dunia yang perkembangannya tidak dapat dielakkan sehingga pemanfaatannya harus diiringi tanggung jawab.
Di lain hal, ia mengatakan pers juga membutuhkan media sosial untuk menginformasikan informasi tertentu.
Perkembangan berita melalui media sosial, kata dia, juga diiringi kepentingan publik yang menginginkan informasi secara cepat sehingga peminat berita melalui media sosial akan terus meningkat. Disinilah pentingnya pers memberitakan informasi dengan penuh tanggung jawab.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — M.Nazaruddin, terpidana kasus suap pembangunan Wisma Atlet, menyebut bahwa uang dari perusahaan miliknya PT Permai Group, pernah mengalir kepada sejumlah pihak.
Salah satunya adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, yang turut kecipratan uang dari perusahaan bentukan Nazar yang khusus menangani proyek-proyek yang didanai APBN.
Demikian diungkapkan Nazar usai menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (17/3) kemarin.
Nazaruddin menuturkan, uang dibagikan oleh Sekjen Partai Demokrat Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas dan salah satunya diterima Marwan Jafar yang saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Menanggapi hal tersebut, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Fariz Fachryan mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anak buah Presiden Joko Widodo itu untuk diperiksa.
“Memang beberapa kali Nazaruddin berbicara bahwa (Marwan Djafar_red)  menerima uang. Tapi tentu harus mendorong agar Marwan diperiksa,” kata Fariz kepada Aktual.co, Rabu (18/3) malam.
Menurut Fariz, lantaran bekas Bendum Partai Demokrat itu menuding Marwan menerima uang ‘haram’ tersebut, maka sudah menjadi halal hukumnya lembaga antirasuah mengembangkan kasus yang bergulir beberapa tahun silam itu.
“Karena dikatakan bahwa Marwan menerima uang. Tentu kasus ini penting untuk dikembangkan. Karena melibatkan sejumlah petinggi partai,” ungkapnya.
Bahkan, kata Fariz, jika sejumlah saksi dan terdapat fakta bahwa aliran dana tersebut mengarah ke Marwan, tentu tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak memanggil bekas Anggota Komisi V DPR RI itu.
“Dan bisa dilihat aliran duit mengalir kemana saja. Benar, jika banyak fakta dari saksi mengarah kesana maka Marwan dapat dipanggil,” tuntasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Intelejen John Memphi mengatakan gerakan mahasiswa yang muncul saat ini adalah rekayasa. Pasalnya, ia menilai ada kepentingan kelompok yang mendorong aksi serempak.
“Tidak ada sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, gerakan mahasiswa yang saat ini di rekayasa itu ada yang mendorong, tiba-tiba serempak adakan aksi, tujuannya apa ?,” Ujar John di Jakarta, Rabu (18/3).
Menurutnya, sudah ada pngalaman tahun 2004 sampai 2014 waktu pemerintahan SBY, banyak anarkis, jatuhnya kekuasan hukum tetapi itu murni. 
“Waktu itu gerakan mahasiswa gagal, sekarang mau diulangi terus kita lihat apa tujuannya apa, tiba-tiba muncul gerakan mahasiswa, paling nuntut, mahasiswa demo tapi ada imbalan, transaksi negosiasi semua, yang namanya oposisi omong kosong,” katanya
John mengungkapan kerusakan pada era ini adalah era moral. “Ketika moral rusak kita gak bisa ajak demo, fenomena ketika dikeluarkan tanggal 20 mei sebagai hari kebangkitan padah itu hari kebangkrutan nasional, kita tuh bangkrut sekarang ini,” sergahnya.
Selain itu, ia menyebutkan persoalan ini adalah alibi mendorong reshuffle yang didorong dengan gerakan mahasiswa.
“Ujungnya nanti negosiasi butuh brapa biaya menggerakkan mahasiswa dengan seragam apa iya mahasiswa sekarang seperti dulu lagi ? Itu anak orang kaya semua, justru itu problem aktivis menggerakkn mahasiswa. Tapi kok tiba-tiba ada gerakan serempak nih itu pasti ada bandarnya,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Desmond J. Mahesa mengatakan rakyat terjebak demokrasi prosedural yang memicu gerakan sosial. Menurutnya, gerakan sosial muncul karena ketidakpuasan dan ketidakberesan kepemimpinan Jokowi-JK.
“Kalau bicara gerakan sosial ini nyambung antara elite dan rakyat, rakyat terjebak karena pendukung melembagakan demokrasi prosedural seperti ini yang menciptakan pimpinan yang gantung kaya gini,” uhar Desmond saat dihubungi di Jakarta, Rabu (18/3).
Desmond mengungkapkan terkait pergerakan, persoalannya mahasiswa-mahasiswa yang hari ini mayoritas adalah anak-anak orang mampu yang jauh dari persoalan kerakyatan, yang sudah sejahtera dari orang tua yang  memilih perguruan tinggi. Ini merupakan proses penyadaran yang harus mulai dilakukan yang sebenarnya fenomena ini adalah sebuah tontonan.
“Mahasiswa ini adalah anak orang kaya yang sekolah, nah orang miskin kan gak sekolah. Sekarang begitu kan maka ada sekelompok orang protes itu biasa aja,” katanya
Desmond juga menuturkan, bahwa ini harapannya adalah proses penyadaran bagi anak bangsa. Ia menghimbau agar jangan terlena pada industri yang akhirnya terbukti tidak melakukan apa-apa. 
“Saya kira ini adalah bentuk penyadaran bagi kaum muda, pencitraan itu jangan dijadikan harapan supaya bisa memimpin,  reaksi berbagai kampus ini saya pikir akan jadi bola salju,” ungkapnya
“Fenomena sosial seperti ini ya kita tunggu,secara kasat mata kita melihat proses ketidakpuasan ini dimana pembelajaran terhadap terpilihnya pemerintahan Jokowi yang memilih dia dengan ketidakberesan ini, maka perbaiki demokrasi kita jangan di bodohi lagi,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh: