28 Desember 2025
Beranda blog Halaman 37526

OJK DIY Pelototi Dua BPR Bermasalah

Jakarta, Aktual.co — Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Daerah Istimewa Yogyakarta memonitor secara khusus dua Bank Perkreditan Rakyat di Yogyakarta yang dianggap tidak sehat karena memiliki tingkat kredit macet yang tinggi.

“Dua Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tersebut terdiri atas BPR konvensional dan syariah dengan masing-masing tingkat kredit macetnya (Nonperforming Loan/NPL) di atas 5 persen,” ujar Kepala Kantor OJK DIY Dani Surya Sinaga di Yogyakarta, Rabu (18/3).

Menurutnya, permasalahan di NPLnya saja. Pihaknya mengupayakan bisa disehatkan kembali. Apabila NPL sebuah bank sudah mencapai di atas 5 persen maka akan mengganggu rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR). Dengan kondisi demikian bank yang bersangkutan akan ditetapkan dalam daftar pengawasan khusus (DPK) OJK.

Menurut Dani, dua BPR dari 54 unit BPR konvensional dan 11 unit BPR Syariah di DIY tersebut memiliki nilai NPL yang tinggi karena manajemen serta upaya penagihan tidak dilakukan secara maksimal.

“Kebanyakan nasabah mereka hanya membayar bunga (kredit) saja, tanpa membayarkan cicilan utamanya,” kata Dani tanpa bersedia menyebutkan nama BPR tersebut.

Menurut dia, dalam rangka menyehatkan serta menyelamatkan kembali dua BPR tersebut, pihaknya akan meminta kedua bank itu untuk menyusun rencana aksi dalam mengatasi kredit yang bermasalah.

“Selain itu, kami juga sudah melakukan pertemuan dengan Perhimpunan BPR Indonesia (Perbarindo) untuk menyelesaikan masalah itu,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Apkasindo Tolak Rencana Penurunan Batas BK CPO

Jakarta, Aktual.co —  Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta Pemerintah tidak menurunkan batas bawah penetapan bea keluar minyak sawit mentah atau crude palm oil karena mengancam penurunan harga tandan buah sawit petani.

“Penurunan batas bawah penetapan BK (bea keluar) CPO akan berdampak negatif pada industri sawit yang otomatis berimbas kepada harga TBS (tandan buah sawit),” kata Sekjen Apkasindo, Asmar Arsyad di Medan, Rabu (18/3).

Padahal, kata dia, harga, TBS-pun belum begitu bagus atau hanya sekitar Rp1.000-Rp1.100 per kg.

Pemerintah, katanya, seharusnya tidak hanya memikirkan penerimaan pajak dari BK itu, tetapi juga nasib petani.

“Penurunan tarif untuk penetapan BK mungkin menguntungkan Pemerintah, karena akhirnya Pemerintah mendapat BK CPO setelah sebelumnya tidak ada karena BK menjadi nol dengan harga jual dewasa ini. Tetapi sebaliknya pengusaha dan petani merugi,”katanya.

Sejak 2014 harga CPO memang terus turun di bawah 750 dolar AS per ton akibat harga minyak dunia melemah dampak stok melimpah.

Harga semakin turun karena harga minyak nabati lainnya juga melemah.

Bahkan ada prakiraan, harga CPO masih akan terus turun di bawah 700 dolar AS per ton.

“Harusnya Pemerintah justru menolong petani saat harga jatuh.Bukan malah seperti ini menurunkan batas tarif BK CPO yang akan semakin melemahkan harga TBS,”katanya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan , Partogi Pangaribuan, di Jakarta, Selasa, mengatakan, penurunan batas bawah penetapan BK bertujuan untuk menjamin ketersediaan bahan baku minyak sawit bagi industri domestik.

Selain itu, Pemerintah juga ingin mengamankan pasokan dan harga minyak goreng di dalam negeri.

Rencananya tarif CPO berada di kisaran harga 500 – 600 dolar AS per ton dari 750 dolar AS per ton dewasa ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Ini Strategi KPK Selesaikan 36 Kasus yang Mangkrak

Jakarta, Aktual.co — Demi menyelesaikan penyidikan 36 kasus yang masih mangkrak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terapkan dua strategi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) membantu proses ke penyidikan.

“Caranya (menyelesaikan penyidikan 36 kasus) memperbantukan tenaga-tenaga JPU dan mengalihkan tugasnya ke penyidik,” ujar  Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, di gedung KPK, Rabu (18/3).

Selain itu, lanjut Ruki, upaya lain yang dilakukan untuk mengejar penyidikan kasus-kasus tersebut adalah dengan mengadakan gelar perkara. Dia menjelaskan, setiap hari minimal dua kali gelar perkara dengan kasus yang berbeda.

Menurut Ruki, selain untuk mengejar penyidikan kasus, gelar perkara tersebut juga bermanfaat untuk melihat sejauh mana proses pembuktian yang dilakukan penyidik.

“Setiap hari meminta kepada para penyidik untuk gelar kasus satu hari minimal dua. Tadi sore menjelang maghrib gelar satu kasus, setelah ini setelah isya gelar lagi kasus kedua,” terangnya.

“Artinya kalau harus berhadapan dengan hakim dan pengacara bisa “firm”. Kalau ditantang pimpinan itu untuk memperkuat,”

Dengan diberlakukannya dua stategi itu, pimpinan KPK berharap, setidaknya sekitar 80-90 persen kasus yang sudah ditingkat bisa terselesaikan. Sehingga bisa meringankan tugas komisioner KPK jilid ke-empat.

“Obsesi saya menyelesaikan semua tapi kalau enggak bisa 90-80 persen, 75 persen sudah bagus. Jadi pimpinan jilid IV lebih mudah,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

KPK Sedang Fokus Garap Kasus Hadi Poernomo?

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku sedang fokus menangani proses penyidikan sebuah kasus besar.

Hal itu sampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki mengomentari kinerja penanganan kasus di lembaganya.

Kendati demikian, dia tidak mau lebih rinci mengungkapakan kasus tersebut. Namun, dia memberikan isyarat jika tersangka dalam kasus itu mengikuti jejak Komjen Pol Budi Gunawan.

“Kita tengah mengahadapi kasus besar dan kebetulan tersangkanya mengajukan praperadilan,” papar Ruki ketika berdiskusi dengan wartawan di gedung KPK, Rabu (18/3).

Lebih jauh disampaikan Ruki, pihaknya saat ini tengah melakukan gelar perkara kasus tersebut. “Setelah ini setelah Isya gelar lagi kasus kedua,” pungkasnya.

Seperti diketahui, saat ini setidaknya ada tiga tersangka KPK yang sudah mengajukan gugutan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Ketiganya yakni Suryadharma Ali, Sutan Bhatoegana dan Hadi Purnomo.

Jika dilihat dari nominal kerugian negara akibat korupsi dari tiga tersangka itu, kasus Hadi bisa tergolong menjadi kasus besar. Taksiran KPK, korupsi yang dilakukan mantan Direktur Jenderal Pajak itu menyentuh nominal Rp375 miliar.

Namun, untuk kasus Suryadhama Ali, KPK belum bisa menduga berapa kerugian negara. Sedangkan untuk korupsi Sutan, lembaga antirasuh belum bisa mengatakan terdapat kerugian negara. Pasalnya, mantan Ketua Komisi VII DPR RI diduga hanya menerima gratifikasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

BI: Pelemahan Rupiah Sudah Berlebihan

Jakarta, Aktual.co — Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah saat ini memang sudah berlebihan di bawah level fundamentalnya (under value) yang disebabkan faktor ekseternal dan juga internal.

“Kalau ditanya apakah pelemahannya sudah ‘under value’, memang iya. Mata uang kita melemahnya sebenarnya sudah berlebihan juga,” ujar Mirza saat diskusi di Jakarta, Rabu (18/3).

Menurutnya, faktor eksternal membuat rupiah terdepresiasi yakni rencana kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika The Fed pada tahun ini.

Stimulus moneter sebesar 20 persen dari PDB Amerika atau 3,8 triliun dolar AS akan ditarik perlahan oleh bank sentral dengan menaikkan suku bunga.

“Saat ini suku bunganya 0,25 persen. Dalam tiga tahun ke depan akan naik 2,5-3 persen, sementara itu suku bunga Eropa negatif, Jepang hanya nol koma sekian, China juga turun. AS ekonominya meningkat sendiri,” kata Mirza.

Mirza menuturkan, jika pada 1998 rupiah melemah terhadap semua mata uang, saat ini dolar yang menguat terhadap hampir semua mata uang negara-negara di dunia.

Di samping akibat menguatnya ekonomi AS, pelemahan rupiah juga disebabkan faktor fundamental Indonesia sendiri di mana permintaan terhadap dolar AS melebihi suplai.

“Kita tahu kurs itu adalah supply and demand terhadap dolar, ekonomi kita ini sayangnya demand dolarnya lebih besar dari pada supply,” ujar Mirza.

Berdasarkan kurs JISDOR Bank Indonesia, nilai tukar rupiah pada Rabu ini kembali menguat menjadi Rp13.164 per dolar AS, dibandingkan hari sebelumnya Rp13.209 per dolar AS.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Rusia Beli Puluhan Ton Biji Pala Sulut

Jakarta, Aktual.co — Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) T Hasudungan mengatakan, Rusia membeli puluhan ton biji pala asal Sulut pada awal maret 2015.

“Permintaan Rusia akan komoditas biji pala asal Sulut cukup tinggi, sehingga pengiriman sering dilakukan,” kata Hasudungan, di Manado, Rabu (18/3).

Hasudungan mengatakan biji pala yang diekspor ke Rusia sebanyak 10,5 ton dengan sumbangan devisa bagi negara sebesar 74.750 dolar Amerika Serikat (AS). Biji pala Sulut yang mulai merambah pasar Rusia merupakan peluang cukup besar bagi petani dan pengekspor Sulut agar semakin meningkatkan kualitas produk. Biji pala asal Sulut, memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan daerah lain dengan aroma dan kualitas sangat baik.

Biji pala asal Sulut hanya tumbuh dan diproduksi oleh petani asal Kabupaten Kepulauan Sitaro, dan tidak cocok untuk ditanam di daerah lain, karena struktur tanah di Sitaro sangat bagus untuk komoditas tersebut. Biji pala Sulut memang diminati Amerika Serikat karena sangat banyak manfaatnya bagi masyarakat, antara lain untuk rempah-rempah karena rasanya sangat khas.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain