Jakarta, Aktual.co — Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membantah dirinya pernah menyebut akan adanya Peraturan Presiden (Perpres) pengesahan kepengurusan Golkar Agung Laksono.
“Perpres ini hebohnya setengah mati, saya ingin koreksi bahwa Perpres itu soal bebas visa 45 negara bukan mengenai Golkar,” kata Yasonna, di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (18/3). 
Ia mengatakan, gara-gara sejumlah media yang salah mengutip soal perpres itu dirinya banyak mendapatkan pertanyaan berbagai pihak. Bahkan, ada yang menghubungi secara langsung untuk mengklarifikasi berita tersebut.
“Jadi yang kemarin itu Perpres soal bebas visa kalau masalah Golkar bukan Perpres,” katanya.
Menurut dia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, kewenangan untuk pengesahan Partai Politik ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin menyebut, Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas telah menerima sejumlah uang hasil korupsi yang dia lakukan.
“Banyak (terima uang). Dari banyak proyek. Pokoknya banyaklah (uang) yang ke mas Ibas,” ujar Nazaruddin di dalam mobil tahanan, di gedung KPK, Rabu (18/3).
Nazaruddin pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera merampungkan bukti serta menetapkan anak bungsu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu sebagai tersangka. “Ya harus tersangka lah.”
Seperti diwartakan sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) komisioner KPK, Johan Budi SP belum bisa menindaklanjuti pernyataan dari terpidana kasus korupsi Wisma Atlet itu. Pasalnya KPK harus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk bisa menyeret Ibas.
“Saya juga tidak bisa menjawab itu dengan ‘clear’. Cuma itu hanya ‘dileading’ sangat normatif. Saksi diperiksa itu kan ada dua faktor, untuk kepentingan tersangka dan kepentingan penyidik. Pelajari dulu, ada hubungan dengan perkara tidak,” kata Johan wawancara Aktual.
Sebelumnya, Nazaruddin juga menyebut Ibas pernah menerima uang sebanyak 200.000 dollar AS, atau sekitar Rp 2,3 miliar terkait proyek Hambalang, proyek di SKK Migas, dan pembangunan anjungan lepas pantai (offshore).
Kendati demikian, Ibas sendiri sudah membantah setiap tudingan yang keluar dari mulut terpidana kasus dugaan korups Wisma Atlet tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas sudah sering disebut oleh Muhammad Nazaruddin sebagai penadah uang korupsi dari beberapa kementerian.
Masih hangat terdengar, ketika anak dari Presiden ke-enam Indonesia itu disebut menjadi ‘bunker’ uang hasil korupsi dari proyek pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit (RS) Universitas Udayana pada 2009.
Menanggapi pernyataan mantan Bendahara Umum partai berlambang merci itu, Pelaksana Tugas (Plt) komisioner KPK, Johan Budi SP pun tidak bisa berkomentar banyak. Begitu juga saat ditanya kapan lembaga antirasuah menjadwalkan pemeriksaan Ibas.
“Saya juga tidak bisa menjawab itu dengan ‘clear’. Cuma itu hanya ‘dileading’ sangat normatif. Saksi diperiksa itu kan ada dua faktor, untuk kepentingan tersangka dan kepentingan penyidik. Pelajari dulu, ada hubungan dengan perkara tidak,” ujar Johan kepada Aktual.co, Rabu (18/3).
Disamping itu, sama halnya jawaban bekas juru bicara KPK saat ditanya keberanian lembaganya untuk menetapkan kembali Nazaruddin sebagai tersangka. Padahal, dia pernah mengaku korupsi di 20 kementerian.
“Siapa bilang KPK tidak berani? (kasus Nazaruddin) ada yang ditangani polisi, kejaksaan, dan ada yang masih ditangani Pengaduan Masyarakat KPK (Dumas),” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby