Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi wacana terkait pemberian remisi bagi koruptor dengan mengatakan bahwa remisi merupakan bagian dari pemberian hukuman itu sendiri.
“Bahwa itu diberikan remisi, itu tentu. Kalau memang karena korupsi itu kriminal berat, tentu hukumannya juga berat. Tetapi remisi bagian dari hukuman itu sendiri,” kata Kalla di Jakarta, Rabu (18/3).
Menurut Wapres, orang yang sudah divonis bersalah dan menjalani hukumannya di penjara pasti sudah mengikuti peraturan yang ada.
“Kalau orang sudah dipenjara, sudah merasakan vonis, tentu itu juga sudah menjalani aturan-aturan yang ada, menjadi sama dengan yang lain,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly berencana untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan.
Salah satu poin revisi tersebut mengenai pengaturan pemberian remisi yang akan diatur menjadi di bawah wewenang Kementerian Hukum dan HAM.
Rencana Yasona tersebut mendapat reaksi protes dari para pemerhati antikorupsi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Delegasi Parlemen Uni Eropa untuk Asia Tenggara dan negara-negara ASEAN, Dr Werner Langen, mengatakan Uni Eropa menghormati penegakan hukum yang sesuai dengan konstitusi Indonesia.
“Kami menghormati konstitusi Anda dan Indonesia adalah negara demokrasi. Tetapi secara prinsip, kami menentang hukuman mati di semua negara di dunia,” kata Langen dalam jumpa pers di Kantor Delegasi Uni Eropa, di Jakarta, Rabu (18/3).
Menurut Langen, delegasi Parlemen UE telah membicarakan isu hukuman mati di Indonesia dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan perwakilan anggota DPR.
Terkait perhatian UE terhadap pemberlakuan hukuman mati di Indonesia, Langen mengatakan hak hidup merupakan hak asasi yang harus dijunjung tinggi.
“Dua puluh delapan negara anggota UE telah menghapuskan hukuman mati,” kata dia.
UE melakukan pendekatan penghapusan hukuman mati tidak hanya kepada Indonesia, tetapi ke semua negara yang masih memberlakukannya, termasuk negara-negara ASEAN yang lain.
“Kami berbicara dengan pemerintah Singapura dan Malaysia, dan bahkan, kami membicarakan penghapusan hukuman mati dengan pemerintah Amerika Serikat,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komunikasi antara Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak berjalan maksimal. Pernyataan itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP, mengomentari soal remisi koruptor.
Dia menilai, Menkum HAM, Yasonna Laoly harus menjelaskan apa yang menjadi rencana mereka terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012. Menurutnya, dalam PP tersebut menyebutkan bahwa KPK dapat merekomendasikan pemberian remisi.
“Ini ada ‘miss’ komunikasi. Bagi KPK remisi itu domainya dari Kemenkum HAM, begitu juga saat jadi narapidana. Tapi, dalam PP, ada mekanisme KPK diminta rekomendasi,” ujar Johan, di gedung KPK, Rabu (18/3).
“Apakah orang itu Justice Collabolator (JC), atau pelaku utama. Tapi, kalau di PP itu hanya extra ordinary crime,” tambahnya.
Dia pun mengaku tidak mengetahui apakah maksud Yasonna soal remisi tersebut. Menurutnya, KPK perlu diajak diskusi karena dalam PP tersebut, ada kewenangan lembaga hukum lain, meskipun sifatnya hanya rekomendasi.
“Maksud menteri yang baru ini apa? Mengembalikan domain itu ke Kemenkum HAM saja atau maksudnya merevisi agar semua narapidana mendapat remisi,”
“Tidak hanya KPK, (dalam PP Nomor 99 Tahun 2012) kejaksaan dan polisi juga ikut memberikan rekomendasi pembebasan bersyarat,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono, mengaku sudah melakukan klarifikasi ke menkumham Yasonna Laoly terkait perpres kepengurusan Partai Golkar.
“Saya tadi pagi sudah berkomunikasi dengan Pak Laoly. Saya tanya, saya mengonfirmasi. Ternyata, perpres itu untuk bebas visa 40 negara,” kata Agung, di Jakarta, Rabu (18/3).
Menurutnya, pengesahan kepengurusan yang telah didaftarkan tetap disahkan oleh kemenkumham.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan Presiden Jokowi akan segera mengesahkan Peraturan Presiden tentang kepengurusan Partai Golkar pimpinan Agung Laksono.
“Perpresnya akan segera dikeluarkan Presiden dalam waktu dekat. Sudah dilaporkan kepada presiden dalam rapat kabinet kemarin,” ujar Yasonna, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (17/3).

Artikel ini ditulis oleh: