Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
28 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 37529

Ahok Sengaja Gunakan Jabatanya untuk Raup Proyek di Jakarta

Jakarta, Aktual.co — Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyebut Ahok Center yang merupakan milik Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, bermitra dengan 18 CSR yang mengerjakan proyek-proyek di Ibu Kota.
Amor Network yang diketuai oleh Achmad Bustami menyebut bekas Bupati Belitung Timur itu sengaja memanfaatkan jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta untuk memuluskan kemitraan Ahok Center.
“Yayasan Ahok Center tidak akan mungkin dapat bermitra dengan sejumlah perusahaan pengembang dan mengumpulkan dana sebesar itu jika Ahok tidak menjadi Wagub dan juga saat ini sebagai Gubernur,” kata Bustami di Jakarta, Rabu (18/3).
Bustami mengatakan, jika penggunaan pengaruh itu benar adanya, Ahok sebagai pejabat pemerintah bisa dituduh melakukan tindak pidana memperdagangkan pengaruh jabatannya.
“Kita tentu masih ingat kasus yang menimpa bekas Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaq yang ditahan karena diduga menjual pengaruhnya sebagai pimpinan partai, begitu juga kasus rumah kaca yang melibatkan Ketua KPK nonaktif Abraham Samad yang kini jadi tersangka.”
Bustami pun meminta kepada aparat yang berwenang untuk mengusut tuntas kasus ini, “Jika terbukti, tidak menutup kemungkinan Ahok dijadikan tersangka memperdagangkan pengaruhnya.”
Ke-18 perusahaan yang jadi mitra Ahok Center adalah PT Asuransi Jasindo, PD Pembangunan Sarana Jaya, PT Jakarta Propertindo, PD Pasar Jaya, Bank DKI, PT Jakarta Tourisindo, PT Jawa Barat Indah, PT Barito Pasific, PT Landmark, PT Jeunesse Global Indonesia. Kemudian PT Duta Pertiwi, PT Zaman Bangun Pertiwi, Bapak Wahyu, PT Changbong, PT DUFO, PT HAIER, dan Grup Golf.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Martinus: Korupsi UPS Masih Ditangani Polda Metro

Jakarta, Aktual.co — Penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi uninterruptible power supply (UPS) dalam APBD Pemerintah Provinsi DKI Tahun Anggaran 2014, masih ditangani penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro, Kombes Pol Martinus Sitompul, membantah bahwa pengusutan perkara pengadaan UPS di sejumlah sekolah di Jakarta itu di ambil alih oleh Bareskrim Mabes Polri.
“Belum ada penyerahan. Masih ditangani penyidik Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya,” tegas Martin saat dikonfirmasi Aktual.co, Rabu (18/3).
Sebelumnya tersiar kabar, terkait pengungkapan kasus dugaan korupsi UPS dalam APBD Pemerintah Provinsi DKI Tahun Anggaran 2014, diambil alih Mabes Polri. Padahal, perkara tersebut saat ini tengah diusut oleh Polda Metro Jaya.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, bahwa pihak Mabes Polri sudah mengantongi sejumlah nama yang diduga terindikasi sebagai tersangka.
Kepala Bagian Penerangan Umum Div Humas Polri, Kombes Pol Rikwanto menuturkan, kasus pengadaan UPS tersebut masih ditangani penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro.
“Masih di Polda Metro,” ujar Rikwanto, saat dikonfirmasi.
Sekedar informasi, Kasus dugaan korupsi pengadaan UPS ini mencuat setelah Ahok ‘berteriak’ soal adanya dana siluman dalam APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2013 dan 2014. Salah satu yang disebut siluman, kata Ahok, adalah soal pengadaan UPS yang angkanya cukup fantastis, Rp 4,2 Miliar/unit.
Kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya pun bergerak cepat untuk mendalami dugaan adanya skandal mark up dengan memeriksa saksi-saksi yang diduga terkait. Dalam waktu dekat, penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak-pihak yang diduga kuat terlibat dalam kasus tersebut.
Terhadap saksi yang ditargetkan diperiksa oleh penyidik berjumlah kurang lebih 130 orang. Jumlah tersebut antara lain adalah kepala sekolah dari sekolah-sekolah yang mendapat UPS, PPK, pemenang tender, Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan Pusat. Hingga, anggota DPRD DKI Jakarta, serta pihak-pihak lainnya

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Lulung: “Buset Dah” Operasional Wali Kota Miliaran

Jakarta, Aktual.co — RAPBD DKI menganggarkan operasional untuk Walikota dan Bupati di DKI Jakarta mencapai Rp21,1 miliar. Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana (Haji Lulung) geram. Hal tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum dalam penganggaran
“Pada halaman 22, Kemendagri larang dana operasional wali kota,” katanya,  Rabu (18/3).
Dikatakan Lulung sapaan Lunggana seperti Wali Kota Jakarta Barat sendiri per tahunnya mendapat kucuran dana senilai Rp4 miliar. Hal tersebut menurutnya harus dilandasi payung hukum yang kuat.
“Wali kota Jakarta Barat operasionalnya Rp4 miliar per tahun. Buset dah,” paparnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Menteri Yohana: Angka Kematian Ibu di Indonesia Tinggi

Jakarta, Aktual.co — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise menyatakan, angka kematian ibu di Indonesia tergolong masih tinggi, sehingga perlu berbagai upaya untuk mengatasinya.

“Secara keseluruhan angka kematian ibu sekitar 123 orang per 100.000, kita di Indonesia 369 per 100.000, ini cukup tinggi dan semua negara dengar bahwa Indonesia masalahnya itu,” kata Yohana dalam sosialisasi program gerakan nasional pencegahan dan deteksi dini kanker pada perempuan Indonesia di Istana Negara Jakarta, Rabu (18/3).

Yohana menyebutkan, dirinya baru saja kembali dari New York memimpin delegasi perempuan Indonesia untuk mempertanggungjawabkan dan mengevaluasi pelaksanaan Beijing Platform For Action Tahun 1999 di Tiongkok.

“Selain itu ada beberapa ‘critical area’ pada 12 bulan ke depan yang harus perhatikan adalah perempuan dalam kemiskinan, perempuan dalam lingkungan, perempuan dalam pendidikan dan perempuan dalam kesehatan,” katanya.

Dalam kesempatan pertemuan itu, ia menyatakan bahwa Indonesia sudah cukup berkembang di mana perempuan-perempuan sekarang cukup berkembang.

“Namun, satu masalah yang menjadi perhatian kita semua adalah angka kematian ibu yang masih tinggi, oleh karena itu kita harus bekerja sama untuk mengatasi ini dan menyelamatkan ibu ini,” katanya.

Ia juga menyampaikan perkembangan lain yaitu mengenai kasus kekerasan dalam rumha tangga (KDRT), kekerasan terhadap anak.

“Ini harus menjadi perhatian karena pertemuan ini menjadi pertemuan kedua terbesar setelah pertemuan presiden seluruh dunia yang dihadiri negara di seluruh dunia dengan semua menteri yang menangani masalah perempuan,” katanya.

Menurut dia, ada tiga hal yang menjadi perhatian utama yaitu pertama “gender mainstreaming” dan “gender equality”, kedua “sustainable development” dan ketiga “clean government”.

“Itu yang menjadi perhatian United Women seluruh dunia, tugas kita cukup besar, masalah kita cukup banyak, selain angka kematian ibu cukup besar, KDRT masih tinggi, kekerasan terhadap anak masih ada,” katanya.

Ia menargetkan pada 2030, berbagai masalah itu sudah harus terselesaikan.

“Saya mohon bantuan, kerja sama dan dukungannya, saya siap untuk berkolaborasi,” kata Yohana.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Ekonom Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Singapura ke 2,8 Persen

Jakarta, Aktual.co —   Survei Triwulan Otoritas Moneter Singapura (MAS) menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Singapura menjadi 2,8 persen tahun ini, dari perkiraan sebelumnya 3,1 persen.

Survei yang dikutip, Rabu (18/3) mencerminkan pandangan dari 21 analis yang memonitor perekonomian Singapura. Sedangkan estimasi resmi pertumbuhan ekonomi datang di antara dua persen hingga empat persen tahun ini.

Semakin rendah ekspektasi menyusul angka lemah untuk ekspor Singapura yang dirilis Selasa. Ekspor domestik non-minyak negara itu turun 9,7 persen pada secara tahunan pada Februari, menurut badan promosi perdagangan Singapura International Enterprises (IE) Singapura.

Alasan utama untuk kontraksi ekspor termasuk pelambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan pertumbuhan lemah di tempat lain di dunia.

Para ekonom yang disurvei memperkirakan pertumbuhan dua persen untuk kuartal pertama yang berakhir 31 Maret, merupakan penurunan dari perkiraan sebelumnya sebesar 2,5 persen.

Responden dari survei MAS memperkirakan inflasi tahun ini bisa datang hanya 0,1 persen, jauh lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 1,1 persen.

MAS sekarang memperkirakan inflasi akan datang antara negatif 0,5 persen hingga 0,5 persen tahun ini, jauh lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 0,5 persen hingga 1,5 persen.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Ketua DPRD Kota Semarang Nyatakan Uang Rakyat Harus Dipertanggungjawabkan

Jakarta, Aktual.co — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menegaskan dana kas daerah yang merupakan uang rakyat harus dipertanggungjawabkan pengelolaannya oleh pemerintah daerah setempat.
“Itu (kasda) kan uang rakyat. Ya, harus mempertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel,” kata Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi di Semarang, Rabun(18/3) menanggapi dugaan raibnya dana kasda Rp22 miliar.
Menurut dia, pihaknya segera mengklarifikasi proses perkembangan dugaan raibnya dana kasda senilai Rp22 miliar yang disimpan di salah satu perusahaan perbankan itu dengan mengundang seluruh pihak terkait.
Politikus PDI Perjuangan itu mengakui DPRD Kota Semarang selama ini belum mengetahui secara persis mengenai penyimpanan dana kasda, termasuk perbankan-perbankan mana yang menjadi tempat penyimpanan dana itu.
“Makanya, kami dalam waktu dekat segera memanggil Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Inspektorat, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Semarang untuk mengklarifikasi masalah itu,” katanya.
Kalau sekiranya klarifikasi yang dilakukan belum cukup, kata dia, DPRD Kota Semarang akan menindaklanjuti dengan membentuk panitia kerja untuk membahas tentang dugaan raibnya dana kasda senilai Rp22 miliar itu.
Yang jelas, kata dia, sesuai dengan nomenklatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tercantum pendapatan bunga deposito kasda pada bank sebesar Rp30 miliar/tahun dan jasa giro Rp5 miliar/tahun.
“Ya, tetapi kami kan tidak tahu detail pengelolaannya bagaimana. Yang mengelola kan Pemerintah Kota Semarang. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) nanti, kami juga akan mengundang kalangan perbankan,” tukasnya.
Berkaitan dengan langkah Kepala DPKAD Kota Semarang Yudi Mardiana yang melaporkan permasalahan itu kepada kepolisian, Supriyadi mengapresiasinya sebagai tindakan tepat untuk menyelamatkan uang rakyat.
“Kalau dalam ranah hukum, itu wilayah kepolisian. Namun, kami secara politik berhak menanyakan pengelolaan keuangan daerah, termasuk permasalahan itu dan menyampaikannya kepada publik,” pungkasnya.
Sebagaimana diwartakan, Kepala DPKAD Kota Semarang Yudi Mardiana mencurigai dugaan raibnya dana kasda senilai Rp22 miliar yang disimpan di salah satu perbankan saat penandatangan nota kesepahaman (MoU). 

Artikel ini ditulis oleh:

1...37,52837,52937,530...43,123Halaman 37,529 dari 43,123

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya