Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bisa intervensi kewenangan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam memberikan remisi untuk terpidana kasus korupsi. 
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, bahkan menegaskan bahwa KPK tak memiliki payung hukum dalam menolak remisi bagi pelaku korupsi.
“Setelah putusan pengadilan itu urusan saya. Coba lihat UU KPK, ada gak disebutkan bahwa KPK menentukan remisi, No! Jaksa juga No! Disini (pemberian remisi) kewenangan kami Kemenkumham,” ujarnya dia, di Kantornya, Jakarta, pada pekan ini.
Selain itu, dia juga menegaskan kepada seluruh lembaga penegak hukum untuk selalu berpijak pada kewenangannya masing-masing. Dan untuk masalah remisi, Yasonna menghimbau kembali bahwa itu adalah kewenangan lembaganya.
“Karena itu (penegak hukum) ada kamar-kamarnya. Polisi menyidik, Jaksa menuntut, KPK menyidik dan menuntut, selesai menuntut selesai tugasnya, baru hakim memutuskan. Urusan saya membina disini,” ungkapnya.
Lebih lanjut disampaikan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, untuk merealisasikan tujuannya, dia berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012.
Dia pun mengklaim, bakal mengajak semua pihak untuk mau duduk bersama membahas masalah pemberian remisi bagi narapidana kejahatan biasa maupun kejahatan yang dianggap luar biasa.
“Kita susun untuk remisi tindak pidana biasa dengan tindak pidana yang ada unsur extra ordinary crime-nya, kita buat limitation dan pengetatan. Kita sepakati maksimum remisi bagi terpidana korupsi berapa tahun, mari kita buat. Tapi kalau dibilang tidak punya hak remisi, itu no way, karena itu hak ,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Centre For Budget Analysis (CBA) mengimbau Menteri Pertanian Amran Sulaiman, untuk tidak melakukan pengadaan lelang alat mesin pertanian (traktor) dengan cara penunjukan langsung oleh kementerian pertanian. 
Pasalnya, jika penujukan langsung dilakukan pihak kementan, maka ini bisa mengarah ke dugaan korupsi, pada proses pelelangan pengadaan traktor.
“Meminta kepada Menteri Pertanian untuk segera untuk merealisasi janji, Janji adalah hutang yang harus menteri bayar. dimana bulan depan, rakyat harus  dapat traktor kembali. Seharusnya traktor yang sudah dikasih kepada rakyat Ponorogo tidak boleh, pantang ditarik kembali karena sikut tangan menteri bisa borokan yang sangat menjijik buat rakyat,” kata Direktur Centre For Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, Rabu (17/3).
Uchok menambahkan, jika melihat lelang di Kementerian Pertanian tertanggal 18 maret 2015 atas pengadaan alat mesin pertanian berupa traktor untuk tahun 2015, hanya ada dua  lelang traktor sebesar Rp1,7 miliar. Pertama, pengadaan traktor pertanian dengan paket anggaran sebesar Rp650 juta, kedua, pengadaan traktor besar (1 unit) dan Traktor Mini (1 unit) sebesar Rp1 miliar. 
Kemudian, pada tahun 2014 pengadaan traktor pertanian hanya sebesar Rp640 juta, pada tahun 2013 ada 4 item untuk pengadaan traktor dengan jumlah anggaran sebesar Rp102 miliar, dan pada tahun 2012 ada 5 item untuk pengadaan traktor dengan jumlah anggaran sebesar Rp119 miliar.
Sebelumnya, sebanyak 3000 traktor yang telah dibagikan kepada petani di Ponorogo ditarik kembali. 
Menteri Pertanian Amran Sulaiman membantah jika pemberian traktor ditarik kembali. Menurutnya, 3000 traktor yang diserahkan di Ponorogo untuk keseluruhan di Jawa Timur, dan Ponorogo mendapatkan 207 unit.
“Tidak ada penarikan itu, mungkin bahasanya harus diubah bukan ditarik melainkan didistribusikan,” kata Amran.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, meminta pemerintah daerah mewajibkan seluruh sekolah mengajarkan kebudayaan lokal kepada siswa.

“Kami berharap upaya pelestarian budaya dilakukan secara terprogram. Salah satunya dengan mewajibkan seluruh sekolah mewajibkan ekstrakurikuler budaya lokal, seperti menari dan lainnya,” kata Wakil Ketua DPRD Kotim, Parimus di Sampit, Rabu (18/3).

Upaya pelestarian budaya dengan mengajarkan kepada siswa sejak dini dinilai akan efektif. Mengingat, para siswa inilah generasi penerus yang jadi penentu apakah bisa mempertahankan kebudayaan lokal atau malah melupakannya.

Pemerintah daerah harus bergandengan tangan dengan masyarakat, khususnya pelaku seni dan budaya untuk melestarikan kebudayaan lokal di Kotim. Kebersamaan ini diharapkan mampu mengembalikan kebudayaan sebagai kebanggaan bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Kebudayaan sangat menggambarkan identitas masyarakat Kotim. Untuk itu masyarakat harus berperan melestarikan kebudayaan daerah ini yang mulai terkikis oleh masuknya kebudayaan dari luar.

Kebijakan seperti mewajibkan pegawai negeri mengenakan pakaian adat pada hari-hari tertentu, dinilai sebagai langkah positif. Kebijakan tersebut harus diterapkan dengan harapan bisa menggugah kecintaan masyarakat terhadap kebudayaan lokal.

Promosi potensi wisata Sementara itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kotim membuat berbagai program yang tujuannya untuk melestarikan kebudayaan, sekaligus mempromosikan potensi pariwisata daerah.

Belum lama ini digelar Festival Budaya Habaring Hurung. Sebanyak 15 cabang olahraga tradisional dan seni diperlombakan dalam festival yang dilaksanakan pada 9-14 Maret lalu.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kotim, Yahya mengatakan, beberapa cabang yang dilombakan di antaranya menyipet atau menyumpit, gasing, besei kambe atau lomba dayung di satu perahu yang sama namun berbeda arah.

Selain itu juga diperlombakan balogo, tari-tarian tradisional, hingga pemilihan Putra dan Putri Pariwisata Kotim. Mereka yang bertanding merupakan perwakilan dari masing-masing kecamatan, katanya.

Festival Habaring Hurung merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam melestarikan olahraga, seni dan budaya daerah. Agenda tahunan ini sudah masuk dalam kalender pariwisata daerah sehingga diharapkan bisa menarik minat wisatawan.

Artikel ini ditulis oleh: