Jakarta, Aktual.co — Selain mudah ditemukan di lingkungan sekitar, beras merupakan salah satu makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Hanya saja,  di zaman modern ini, dengan ‘segudang’ kesibukkan yang ada.

Pada akhirnya banyak orang yang belum tentu tahu bahwa beras,  memiliki banyak manfaat.  Salah satunya untuk mendukung kaum hawa mendapatkan kecantikan alami.

Hal yang dimaksud disini adalah Anda bisa memanfaatkan air cucian beras untuk wajah dan kulit.

Sebagian orang memercayai, bahwa beras mengandung beberapa zat yang dapat digunakan untuk kecantikan. Pasalnya, di dalam beras terdapat kandungan yang biasa disebut dengan oryzanol.

Di mana kandungan tersebut memiliki kemampuan untuk menangkal sinar ultraviolet ke dalam kulit sehingga sangat baik bagi kesehatan kulit.

Ada pun cara yang bisa digunakan untuk mendapatkan manfaat air cucian beras untuk wajah serta kulit bisa dilakukan dengan dua cara berikut kami hadirkan:

Cara pertama:
Anda bisa melakukannya yakni dengan mencampur air dan beras. Beras yang dicampurkan dengan air adalah sebesar 1/4 kg. Kemudian aduk merata air dengan beras dan saring beras sehingga didapatkan air cucian saja.

Lakukan kiat ini sebanyak tiga kali. Air yang disaring tersebut kemudian dimasukkan  dalam wadah. Kemudian gunakan air tersebut untuk mencuci muka setiap saat sehingga didapatkan wajah yang bersih dan cantik. Jika disimpan di lemari es, air cucian beras yang disimpan dalam wadah tertutup  bisa bertahan sekitar satu pekan.

Cara kedua :
Cara yang kedua ini termasuk cara langsung yakni dengan memasukkan beras ke dalam kain katun atau wadah lain yang tidak mudah robek. Setelah itu, tumbuk pelan beras dalam kain sehingga hancur. Beras dalam kain yang sudah hancur tadi masukkan ke dalam air hangat untuk diusapkan ke bagian wajah.

Usapkan buntalan beras dalam kain tersebut secara merata untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah itu, bilas dengan air dingin dan bersihkan dengan handuk.

Demikian dua cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan manfaat air cucian beras untuk wajah dan kulit. Lakukan kegiatan mencuci muka dengan air beras secara rutin baik dengan cara satu atau cara dua untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais menilai kebijakan presiden yang ingin membentuk posisi Wakil Panglima TNI, tidak relevan dengan tugas institusi lembaga TNI.
“Alasan tambahan jabatan baru hanya karena alasan Panglima TNI ketika bertugas di luar negeri adalah kurang pas, sehingga saya tidak menemukan relevansinya (keberadaan Wakil Panglima TNI),” kata Hanafi, di Jakarta, Rabu (18/3).
Keberadaan jabatan baru di tubuh TNI yang mengatur adalah presiden melalui Keputusan Presiden. Hal itu disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, namun meskipun urusan pemerintah maka alasan tambahan baru itu kurang pas.
“Presiden Jokowi mestinya menyampaikan konteks kebijakan apa hingga perlu ada penambahan jabatan Wakil Panglima TNI,” ujarnya.
Dia mengatakan, apakah alasan presiden itu terkait dengan kebutuhan lapangan soal ancaman dalam negeri dan luar negeri atau ada konteks lainnya sehingga harus memunculkan jabatan baru.
Oleh karena itu, jangan sampai ada spekulasi publik bahwa presiden menambah jabatan baru di TNI karena belum selesai ‘bagi-bagi kekuasaan’ pasca pilpres.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyampaikan adanya rencana melakukan reorganisasi TNI, salah satu hal yang akan direalisasikan kembali adalah jabatan wakil panglima TNI.
Moeldoko mengusulkan secara langsung reorganisasi TNI itu kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (17/3). Menurut Moeldoko, Presiden menyetujui reorganisasi TNI, namun dilakukan secara bertahap.
“Diharapkan keberadaan wakil panglima TNI itu kalau tidak ada panglima TNI, dia bisa ‘action’,” kata Moeldoko.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ahli Hukum Tata Negara Margarito Kamis menuding  Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly melakukan kesalahan dengan menyebut Presiden Joko Widodo akan mengeluarkan Peraturan Presiden soal pengesahan Partai Golkar kubu Agung Laksono.
“Menkumham salah, 1000 persen salah, karena tidak ada satupun ketentuan dalam UU No 2 tahun 2011 tentang parpol yang memberikan kewenangan pengesahan atas kepengurusan parpol kepada presiden,” ujar Margarito, saat dihubungi, Rabu (18/3).
Margarito menuturkan, tindakan seperti ini pernah terjadi dan dilakukan oleh presiden pada tahun 1960, ketika Presiden Soekarno yang waktu itu memerintahkan pembubaran Masyumi yang didasarkan pada Penetapan Presiden No 7 Tahun 1959. Kemudian setelah itu, presiden mengatur partai-partai politik dengan menerbitkan Peraturan Presiden No 13 Tahun 1990.
“Lain soal lagi kalau sekarang ini Yasonna Laoly mau bikin kayak masa Bung Karno, tapi untuk itu dia musti bikin lagi Perpres dan Penpres. Dan kalau itu yang terjadi maka resmilah kita menjadi negara otoriter,” tegasnya.
Menkumham disarankan untuk membaca ulang undang-undang di pasal dan ayat berapakah yang mengatur partai politik dalam UU No 2 Tahun 2011.
“Saran saya kepada Yang Terhormat Bapak Menteri Yasonna Laoly baca lagi undang-undang, tanyakan pada anak buahnya yang benar supaya kita tidak gaduh dalam berbangsa ini, tidak bisa itu dilakukan karena nggak ada di undang-undang,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: