Jakarta, Aktual.co —Warga Jakarta diminta mengawasi ketat DPRD DKI, terutama jelang paripurna hasil kerja pansus angket terhadap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Direktur Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah menduga hak angket saat ini sudah menjadi bola liar dan berpotensi dimanfaatkan siapa saja. “Semua kemungkinan bisa saja terjadi. Anggota dewan sangat rawan masuk angin,” ujar dia, Rabu (1/4). 
Syam curiga kalangan DPRD sudah mulai tidak kondusif, dengan menggelar sejumlah rapat secara tertutup. Termasuk rapat Badan Musyawarah (Bamus) siang ini (1/4) yang digelar tertutup di ruang Serbaguna lantai III gedung DPRD DKI.
“Bayangin, rapat Bamus saja harus digelar tertutup. Bamus itu kan agendanya hanya penentuan jadwal paripurna saja. Sudah tidak ada lagi substansi pembahasan di sana,” ujar Syam.
Padahal, kata dia, rapat Bamus sebelumnya untuk penentuan jadwal penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur DKI untuk tahun 2014 saja digelar terbuka.
Sambung dia, tidak ada jaminan sikap anggota dewan bakal tetap konsisten terkait paripurna. Dua belah pihak, baik yang pro ataupun menolak angket, dipastikan akan lakukan gerilya untuk saling cari pengaruh. “Jeda waktu dari pelaporan hasil kerja pansus angket untuk diajukan ke paripurna relatif terbuka lebar untuk membangun komunikasi termasuk upaya deal-deal politik bagi DPRD,” ujar dia.
Potensi berubahnya sikap politisi Kebon Sirih, ujar dia, bisa terjadi karena faktor barter kekuasaan, proyek, sampai yang bentuknya tunai. “Karena itu penting bagi masyarakat untuk ekstra mengawas gerak gerik anggota DPRD.” 
Diketahui, hari ini DPRD DKI memutuskan mengundur sidang paripurna angket. Dari awalnya dijadwalkan digelar Kamis (2/4) besok, menjadi Senin (5/4) pekan depan. 
Anggota Pansus Angket, Abdul Ghoni beralasan paripurna diundur karena sebagian fraksi tengah sibuk kongres dari partainya masing-masing. Alasan lainnya, pimpinan dewan masih menunggu Pansus Angket melengkapi semua dokumen yang akan dikaji di paripurna. 
Ghoni membantah penundaan terjadi karena ada lobi-lobi politik untuk gagalkan paripurna. “Enggak ada lobi-lobi politik. Saya pikir positif aja tidak akan ada seperti itu. Ini kebersamaan fraksi-fraksi saja,” ucap dia, di DPRD DKI, Rabu (1/4).
Dugaan adanya lobi-lobi untuk menggagalkan paripurna mencuat, mengingat pentingnya paripurna itu. Karena di situlah nanti DPRD bakal menentukan sikap, apakah hasil investigasi angket Ahok akan berlanjut ke pengguliran hak menyatakan pendapat (HMP) atau kandas.
Anggota pansus angket lainnya, Syarief, mengatakan di proses HMP itulah bakal muncul dua pilihan terhadap nasib Ahok. Yakni hanya mendapat teguran keras atau dimakzulkan. “Anggota Pansus masih merumuskan,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Beberapa Sekolah Menangah Atas (SMA) di Provinsi DKI Jakarta belum siap mengadakan Ujian Nasional berbasis komputer (CBT) karena terkendala sarana untuk memfasilitasi hal tersebut.

“Kami tidak mengikuti UN CBT karena hanya memiliki satu laboratorium komputer yang jumlahnya tidak memenuhi syarat yang ditentukan Dinas Pendidikan,” kata Kepala Sekolah SMA Santa Theresia, Godeliva Kris di kantornya, Jakarta, Rabu (1/4).

Di tempat terpisah, pendapat yang senada dikemukakan oleh Kepala Sekolah SMAN 4 Jakarta Puji Raharjo. Dia menyatakan sekolahnya tidak bisa mengadakan UN CBT karena perbandingan banyaknya komputer dan murid peserta UN yang jumlahnya 176 orang, tidak memadai.

“Sekolah kami tidak bisa memenuhi persyaratan perbandingan 1:3 antara komputer dan jumlah murid. Jadi kami mengikuti UN tertulis yang dimulai 13 April 2015,” ujar Puji ketika ditemui di ruangan kerjanya.

Selain alasan sarana, sekolah tidak mengikuti UN CBT adalah karena ingin menjajaki terlebih dahulu sistem UN yang baru diperkenalkan pemerintah pada tahun 2015 tersebut. “Agar tidak ada siswa yang dirugikan jika ternyata tidak berjalan sesuai rencana,” kata Godeliva, yang total 162 siswanya akan mengikuti UN pada tahun 2015.

Untuk tahun 2015, pemerintah Indonesia menerapkan dua cara pelaksanaan Ujian Nasional, yaitu UN berbasis komputer, diadakan pada 7 April 2015 dan UN tertulis, diadakan mulai 13 April 2015.

Salah satu syarat UN CBT adalah jumlah perbandingan antara siswa dan komputer adalah 1:3, atau satu komputer untuk tiga orang siswa.

Menteri Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan menyatakan UN CBT tidak diwajibkan dan hanya dilaksanakan di sekolah-sekolah yang bersedia.

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), ada 700 sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama di Indonesia yang siap untuk melaksanakan Ujian Nasional (UN) berbasis komputer atau “Computer Base Test” (CBT).

UN tahun 2015 tidak lagi menjadi syarat kelulusan siswa seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Jika siswa tidak mencapai standar nilai minimal yaitu 5,5, mereka dipersilahkan untuk mengulang, meski itu tidak mengurangi hak untuk mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —DPRD DKI mengundur sidang paripurna hasil investigasi Pansus Angket Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dari awalnya dijadwalkan digelar Kamis (2/4) besok, menjadi Senin (5/4) pekan depan. 
Salah satu Anggota Pansus Angket, Abdul Ghoni mengatakan paripurna diundur karena sebagian fraksi tengah disibukkan kongres dari partainya masing-masing. “Kebetulan ada yang harus mengikuti kongres jadi toleransi untuk partai yang mengikuti kongres,” kata Ketua Fraksi Gerindra itu, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (1/4).
Alasan lainnya, pimpinan dewan masih menunggu Pansus Angket melengkapi semua dokumen yang akan dikaji di paripurna. 
Ghoni membantah anggapan penundaan dilakukan karena ada lobi-lobi politik untuk gagalkan paripurna. “Enggak ada lobi-lobi politik. Saya pikir positif aja tidak akan ada seperti itu. Ini kebersamaan fraksi-fraksi saja,” ucap dia.
Dugaan adanya lobi-lobi untuk menggagalkan paripurna mencuat, mengingat pentingnya paripurna itu. Karena di situlah nanti DPRD bakal menentukan sikap, apakah hasil investigasi angket Ahok akan berlanjut ke pengguliran hak menyatakan pendapat (HMP) atau kandas.
Anggota pansus angket lainnya, Syarief, mengatakan di proses HMP itulah bakal muncul dua pilihan terhadap nasib Ahok. Yakni hanya mendapat teguran keras atau dimakzulkan. “Anggota Pansus masih merumuskan,” ujar dia, di DPRD DKI, Rabu (1/4).
Sebelumnya, Pansus Angket telah menyerahkan laporan hasil investigasi dugaan pelanggaran yang dilakukan Ahok setebal 200 halaman.
Ketua pansus angket M Ongen Sangaji mengatakan pelanggaran yang dilakukan Ahok antara lain terkait penyerahan RAPBD 2015 yang bukan hasil pembahasan bersama dewan ke Kemendagri. Pelanggaran lain, terkait pelanggaran etika dan norma. “Saya laporkan, ini sudah final. Memang ada pelanggaran undang-undang. Diduga Gubernur menyalahi undang-undang. Dari RAPBD yang bukan pembahasan dan pelanggaran etika dan norma,” kata Ongen, Senin lalu.

Artikel ini ditulis oleh: