27 Desember 2025
Beranda blog Halaman 37543

Ketua BPK Serahkan Langsung SPT Pajak

Jakarta, Aktual.co — Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis menyerahkan secara langsung surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi 2014 ke Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Sigit Priadi Pramudito di Jakarta, Rabu (18/3).

“Sebagai warga negara, untuk soal pajak, saya akan tunduk pada Dirjen Pajak,” ujar Harry setelah penyerahan SPT itu.

Harry mengatakan, sebagai pejabat negara, dirinya ingin memberikan contoh kepada wajib pajak (WP), baik orang pribadi dan WP badan, untuk menaati segala ketentuan kewajiban pajak. Harry mengaku prihatin mengetahui bahwa dari 25 juta WP, baru 10 juta WP yang melaporkan SPT untuk 2014.

Mantan Anggota Komisi XI DPR ini meminta seluruh pejabat negara untuk secara langsung menyerahkan SPT, agar dapat memberikan tauladan kepada masyarakat. “Saya undang pejabat negara ramai-ramai datang ke Ditjen Pajak. Sebagai pejabat negara, tidak perlu menunggu didatangi oleh petugas Ditjen Pajak. Kita yang harus datang langsung ke Ditjen Pajak,” ujarnya.

Harry juga meminta aparat Ditjen Pajak tidak ragu untuk melakukan penegakan hukum dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak WP. “Saya mendorong juga Ditjen pajak untuk melakukan tindakan hukum, agar kesadaran warga negara kita semakin baik,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah mengimbau kepada para wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, agar tidak terlambat melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan.

Mengacu pada penjelasan di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi 2014 adalah 31 Maret 2015 atau paling lama tiga bulan setelah batas akhir Tahun Pajak. Sedangkan, untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan adalah 30 April 2015 atau paling lama empat bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Artikel ini ditulis oleh:

Nazar: Proyek Alkes Udayana untuk Bantu SBY Maju di Pilpres 2009

Jakarta, Aktual.co — Duit korupsi dari proyek pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit (RS) Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun 2009 digunakan untuk pendanaan pencalonan Susilo Bambang Yudhoyono pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009.
Pernyataan tersebut disampaikan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat (PD), Muhammad Nazaruddin di kantor KPK, Rabu (18/3). Namun demikian, dia menyebut proyek tersebut dikendalikan oleh bekas Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
“Proyek Udayana ini termasuk proyek Mas Anas. Uangnya nanti diserahkan untuk biaya bantu Pilpres SBY yang dibawa Anas, nanti dijelaskan semua, uang Permai Group itu termasuk untuk Pilpres,” kata Nazaruddin.
Soal anggaran yang diselewengakan untuk pencalonan SBY ke Pilpres itu, suami Neneng Sri Wahyuni tersebut malah melemparkan bola panas itu ke Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas yang merupakan anak bontot Presiden keenam SBY.
“Nanti dijelaskan, Ibas tahu semua,” kata dia.
Untuk diketahui, KPK menjadwalkan pemeriksaan kepada Nazaruddin terkait kasus pengadaan alat kesehatan di Universitas Udayanan. Dia akan diperiksa untuk tersangka Marisi Matondang.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Khasiat Daun dan Buah Sirsak bagi Penyembuhan Berbagai Penyakit

Jakarta, Aktual.co —  Tahukah Anda, bahwa sebenarnya banyak jenis obat di alam ini, yang berasal dari alam. Ya, salah satunya  buah dan daun sirsak.

Selain memberikan rasa segar alami karena pada buah sirsak yang memiliki tekstur manis dan asam. Di sisi lain, ada hal terpenting pada bagian daun sirsak telah banyak digunakan banyak orang untuk penyembuhan dengan cara tradisional untuk beberapa penyakit. Di antaranya untuk penyembuhan penyakit asam urat dan kanker.

Belum lagi, dari penelitian para ahli, di dalam buah sirsak dan daun sirsak ini terdapat di dalamnya kandungan acetogenins, annohexocin, annocatacin, anonol, anomurine, annomuricin dan masih banyak kandungan serta manfaat lainnya, sebagai berikut:

Daun Sirsak dan Manfaatnya untuk Kanker
Banyak penelitian menyebutkan, bahwa daun sirsak memiliki kemampuan 100 kali kemoterapi untuk melawan kanker. Anda pun bisa melakukannya sendiri, siapkan 10 lembar daun sirsak tua kemudian rebus dengan tiga gelas air hingga menyisakan satu gelas. Minum larutan daun sirsak tersebut dua kali setiap hari selama 2 minggu.

Daun Sirsak dan Manfaatnya untuk Asma
Bagi Anda penderita asma maka Anda juga bisa memanfaatkan daun sirsak untuk mengobatinya. Anda bisa menyiapkan tujuh lembar daun sirsak yang dibuat sarang oleh semut rang-rang. Lalu, Anda bisa merebusnya kemudian remas dan tampung  air ramuan tersebut. Anda bisa meminumnya setiap pagi agar asma Anda bisa sembuh.

Daun Sirsak dan Manfaatnya bagi Asam Urat
Daun Sirsak juga bisa dimanfaatkan sebagai obat yang bisa mengatasi penyakit asam urat. Cara untuk membuat ramuan dari daun sirsak ini juga sangat mudah. Anda hanya cukup menyiapkan enam hingga 10 lembar daun sirsak tua yang hijau.

Kemudian, cuci sampai bersih kemudian potong sampai keluar sari yang terkandung di dalamnya. Rebus dengan dua gelas air dan biarkan sampai mendidih hingga airnya tersisa satu gelas saja.

Anda bisa meminum air dua kali dalam satu hari, pagi dan malam hari.  Selamat mencoba, semoga cara alami ini dapat membantu Anda guna mendapatkan penyembuhan melalui cara alami.

Artikel ini ditulis oleh:

Terkait Pelabuhan Cilamaya, KSPMI: Menhub Jonan Harus Ubah Cara Pikirnya

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan diminta untuk mengkaji ulang lokasi pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Jawa Barat. Pasalnya, di lokasi tersebut terdapat area operasional anak usaha PT Pertamina (Persero) yang terancam terganggu akibat pembangunan tersebut.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) Faisal Yusra mengatakan, seharusnya pemerintah dalam membuat visibilitas study dari proyek pelabuhan Cilamaya harus melihat dari situasi existing.

“Itu yang paling mendasar dalam ilmu polemik. Paling mendasar. Apa kondisi yang ada di lapangan. Bahwa disana sudah ada operasi anak usaha PT Pertamina (Persero) yakni PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ), yang pipanya sudah terpasang luas, yang menyuplai PLN dan industri hilir lainnya,” ujar Faisal di Jakarta, Rabu (18/3).

Menurutnya, hal itu sudah semestinya menjadi pertimbangan untuk tidak melanjutkan pembangunan pelabuhan Cilamaya.

“Sebetulnya harus menjadi pertimbangan, jadi kalau itu ternyata menjadi hambatan, itu harus dilihat, dimanapun proyek seperti itu. Misalkan kita mau buat proyek, di sana ada bangunan maka proyek itu yang harus menyesuaikan, bukan existing-nya yang menyesuaikan,” ungkapnya.

Jadi dalam situasi ini, sambung dia, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan harus sadar bahwa dengan proyek ini dilanjutkan, maka kedaulatan energi negara dapat terganggu. Pasalnya, proyek tersebut dapat menggangu proses produksi dari ONWJ yang benilai triliunan rupiah dalam setahun.

“Sebetulnya, siapa sih yang berdaulat, kita selalu bicara berdaulat ekonomi, pangan dan migas hanya demi bisa terbangun soal kedaulatan ekonomi, dimana bahwa proyek ini adalah untuk memberikan, memuaskan pihak investor yang berasal dari Jepang,” jelasnya.

“Jonan harus mengubah pikirannya, pelabuhan Cilamaya harus dipindah dari tempat yang semula karena itu mengganggu operasi Pertamina. Tidak layak, situasi ditempat itu tidak layak. kami rekomendasikan disitu tidak layak,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Ekonom: Kapabilitas Individu Penting Bagi Pembangunan Ekonomi

Jakarta, Aktual.co — Teori ekonomi pada tahun 1950-1960an yang mengatakan bahwa pembangunan identik dengan pertumbuhan ekonomi dirasa kurang relevan dengan kondisi ekonomi saat ini, khususnya bagi Indonesia. Ekonom Ahmad Erani Yustika mengatakan bahwa pembangunan ekonomi dari tradisional ke modern, seperti sektor pertanian yang beralih ke industri hanya bisa tercapai jika diiringi dengan kapabilitas individu yang baik.

“Untuk Indonesia menjadi lebih rumit, karena memindahkan dari tradisional ke modern itu bukan hanya fisiknya, tapi juga kapabilitas, pendidikan misalnya. Kecepatannya tidak sama antara pembangunan tersebut dengan kapabilitas yang kita miliki,” ujar Erani di Jakarta, Rabu (18/3).

Lebih lanjut dikatakan dia, isu penguatan kapabilitas individu menjadi sangat penting, mengingat kapabilitas individu di Indonesia sudah tertinggal dengan negara-negara lain.

“Kualitasnya harus diperbaiki, pendidikan, kesehatan. Rata-rata tenaga kerja kita itu lulusan SMP ke bawah, agar mereka bisa memiliki kapabilitas yang baik, harus didukung dengan kebijakan pemerintah yang baik juga,” kata dia.

Erani juga mengatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Maka dari itu, menurutnya harus diselesaikan dari hulu ke hilir.

“Sesuatu yang timpang di hulu akan menyebabkan ketimpangan di hilir, maka penyelesaiannya harus dari hulunya, kapabilitas itu,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Soal Golkar, Yusril Sebut Mustahil Jokowi Keluarkan Perpres

Jakarta, Aktual.co — Kuasa hukum Golkar kubu Aburizal Bakrie, Yusril Ihza Mahendra menilai mustahil Presiden Jokowi akan mengeluarkan peraturan presiden mengenai pendaftaran kepengurusan partai politik, seperti yang diutarakan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
“Mustahil Presiden akan menerbitkan perpres dalam mensahkan pendaftaran pengurus parpol. Karena perpres berisi norma yang bersifat mengatur. perpres mustahil berisi penetapan, apalagi penetapan pengesahan pengurus parpol,” tulis Yusril, dalam akun twitternya @Yusrilihza_Mhd, yang dikutip dari Jakarta, Selasa (18/3).
Yusril mengaku heran dengan pernyataan Menkumham Yasonna Laoly yang mengatakan bahwa Presiden akan mengeluarkan perpres terkait pendaftaran kepengurusan partai politik.
“Entah apa dasar hukum yang digunakan menkumham untuk mengatakan bahwa untuk mensahkan kepengurusan parpol gunakan Peraturan Presiden atau perpres,” tulis Yusril lagi.
Dia menekankan dalam UU Parpol diatur bahwa untuk mendaftarkan pengurus parpol dilakukan ke kemenhumkam bukan ke presiden.
Menurut Yusril, Menkumham Yasonna Laoly bak tidak paham tugasnya sendiri, bahwa kewenangan mendaftarkan kepengurusan parpol ada pada dirinya sebagai menkumham.
“Menkumhamlah yang harus terbitkan Kepmen, bukan Permen, tentang pencatatan pengurus parpol. Bukan presiden yang harus terbitkan Kepres,” jelas dia.
Yusril mempertanyakan langkah Yasonna itu, apakah karena tidak paham tugas atau justru ingin melempar tanggung jawab kepada presiden akibat kesalahannya sendiri.
Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly mengatakan bahwa dirinya telah melaporkan kepengurusan Partai Golkar versi Agung Laksono kepada Presiden Jokowi. Presiden akan segera mengeluarkan Peraturan Presiden terkait hal ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain