Jakarta, Aktual.co — Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta membekuk dua tersangka pelaku penipuan pendaftaran calon pegawai negeri sipil lintas Sumatera-Jawa.
“Dua tersangka ini berhasil mengelabuhi sejumlah korban dan meraup uang tunai lebih dari Rp6 miliar,” kata Kasubdit IV Ditreskrimum Polda DIY AKBP Zulham Efendi, Selasa (17/3).
Sistem pendaftaran CPNS secara “online” dan tes dengan sistem “Computer Assited Test” (Cat) yang saat ini diterapkan masih memiliki peluang untuk pelaku kejahatan penipuan terhadap calon pegawai negeri sipil.
Dengan dalih mampu memasukkan seseorang menjadi pegawai negeri sipil, dua pelaku MS dan ST yang merupakan sindikat penipuan CPNS lintas Sumatra-Jawa akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbutannya.
“Dua tersangka kami tangkap setelah ada laporan dari para korban yang sebelumnya dijanjikan masuk menjadi PNS, tetapi tidak pernah ada realisasi,” katanya.
Ia mengatakan, dari pengakuannya ke dua pelaku menjanjikan kepada para korban diterima menjadi PNS di instansi BUMN dengan mentransfer sejumlah uang.
“Aksi kedua tersangka ini sudah berlangsung sejak 2013,” katanya.
Selain menangkap pelaku, petugas juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa kartu identitas, kartu ATM serta kertas berisi laporan transfer dari korban ke rekening pelaku.
“Kami masih melakukan pengejaran terhadap tiga pelaku lainnya yaitu BS, EC dan SL,” katanya.
Ia mengatakan, BS merupakan otak aksi penipuan yang mengaku sebagai pejabat tinggi di salah satu instansi BUMN.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Forum Putra Putri Polri (FPPP) menggelar diskusi bertajuk “Save Polri” di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (17/3). Dalam acara tersebut FPPP mendesak penegakan supremasi hukum dalam kisruh Polri vs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua FPPP Bimo Suryono menilai, oknum pimpinan KPK telah melakukan pengabaian sekaligus pelanggaran atas prinsip saling menghormati. “Secara telak dan sepihak, KPK melakukan interupsi hukum terhadap proses bernegara oleh presiden atas pergantian jabatan Kapolri,” kata Bimo di Jakarta.
Menurut Bimo, selain menimbulkan disharmoni hubungan antar lembaga negara, kisruh KPK dan kepolisian juga membuat masyarakat terbelah. Akhirnya, para pendukung kedua kubu justru menimbulkan persoalan baru karena perdebatan yang keluar dari esensi sebenarnya, yakni penegakan hukum.
“Gara-gara KPK, masyarakat terbelah, konfliknya di bawah bahkan keluar dari esensi,” kata dia.
FPPP, kata Bimo, mengimbau Polri guna menindak tegas kelompok yang telah melakukan upaya sistematis dan masif dalam pengembangan opini yang mendegradasi kepolisian. Selanjutnya, dia juga meminta kepolisian untuk terus mengusut kasus pidana yang dilakukan oleh Abraham Samad, Bambang Widjoyanto, dan yang lainnya.
“Polri dibikin seolah-olah kriminalisasi KPK, padahal oknum KPK itu yang melakukan kriminalisasi,” kata dia.
Atas adanya polemik tersebut, Bimo menyarankan agar lembaga anti rasuah untuk membentuk Dewan Kehormatan guna menuntaskan perkara pelanggaran etis yang dilakukan oleh oknumnya. Selain itu, berdasarkan niat awal berdirinya KPK, lembaga tersebut bersifat sementara.
“Oleh karenanya, kewenangan penyidikan, tidak sepatutnya dilakukan oleh petugas yang berstatus sipil. Selama ini tidak ada kan sidang etis di KPK. Mereka ad hoc, mesti tau dong kewenangan penyidikan ada di Polri,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mencatat seorang dari 16 WNI yang diamankan oleh otoritas Turki beberapa waktu lalu dalam kondisi sedang hamil.
“Ada 11 anak-anak, seorang laki-laki dan lima wanita yang salah satunya sedang hamil,” kata Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Saud Usman Nasution, di Jakarta, Selasa (17/3).
Mereka kini masih diamankan di rumah penampungan sementara di Turki.
Polri dalam hal ini Densus 88 Antiteror Mabes Polri berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Luar Negeri serta Badan Intelijen Negara (BIN) telah memberangkatkan perwakilannya ke Turki untuk menyelidiki motivasi dan sponsor keberangkatan 16 WNI yang ditangkap tersebut.
Menurut hasil penyelidikan tim gabungan itu, salah satu tujuan kepergian rombongan adalah untuk menengok suami-suami mereka di Suriah. “Mereka ingin mengunjungi suaminya di sana,” katanya.
Meski demikian pihaknya belum bisa memastikan apakah rombongan tersebut terkait dengan paham Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) atau tidak.
“Belum tahu persis apakah mereka terlibat ISIS. Tim kami belum menginterogasi mereka. Jadi tim baru berdialog dengan pihak petugas imigrasi Turki,” katanya.
Keenam belas WNI itu ditangkap pihak keamanan Turki ketika hendak menuju Suriah. Mereka ditangkap karena tidak memiliki dokumen keimigrasian.
Sementara terkait 16 WNI lainnya yang memisahkan diri dari rombongan tur di Turki, hingga kini pihaknya belum mengetahui keberadaan mereka Ada dua kelompok WNI yang berbeda yang kini berada di Turki.
Kelompok pertama adalah 16 orang WNI yang ikut dalam tur wisata yakni kelompok yang berangkat ke Turki bersama rombongan agen perjalanan wisata pada 24 Februari 2015.
Namun, saat jadwal kepulangan ke Indonesia tanggal 4 Maret, mereka tidak ikut pulang ke Indonesia dan memisahkan diri dari rombongan.
Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok baru yang ditangkap pada 4 Maret 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Mantan Ketua komisi Banding Merek pada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM, Soemardi Partoredjo, menyatakan pemilik merek yang sah harus sudah terdaftar di pemerintah (HKI) dan sudah mempunyai sertifikat terkait merek yang didaftarkan tersebut. Oleh sebab itu, yang bisa mengajukan gugatan pembatalan merek adalah pemilik hak atas merek.

Saat menyampaikan keterangan sebagai ahli dalam sidang gugatan pembatalan merek di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (17/3), Soemardi mengatakan bahwa berdasarkan stelsel konstitutif dinyatakan bahwa dengan terdaftarnya merek tersebut di Dirjen HKI, otomastis pihak yang mendaftarkan pertama menjadi pemilik yang sah dan dilindungi oleh pemerintah.

Apollo Medical Instruments mengajukan gugatan pembatalan merek “Curesonic” terhadap PT Fortune Star Indonesia (FSI). Apollo mendaftarkan merek “Curesonic” pada September 2014, sedangkan FSI sudah mendaftarkan merek yang sama sejak 2005 dan telah memperoleh sertifikat dari HKI.

Lebih jauh Soemardi mengatakan, HKI mempunyai prosedur yang ketat sebelum mengeluarkan sertifikat merek kepada pihak yang mendaftarkannya. “Harus didaftarkan dulu di HKI, HKI pun memberikan waktu kepada masyarakat terkait keberatan atas merek tersebut, selama 1 tahun 4 bulan. Namun pada praktiknya bisa saja terjadi surat menyurat lebih dari 1 tahun. Setelah itu, keluar sertifikat. Sertifikat tersebut berlaku surut sesuai tanggal didaftarkannya merek tersebut,” jelas Soemardi.

Selain itu, HKI pun memberi jangka waktu kepada masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap merek tersebut, sesuai Pasal 5 dan 6 UU Merek sebagaimana yang diajukan oleh pengugat mengenai , waktu yang diberikan Undang-undang  selama 5 tahun.

Sedangkan mengenai Pasal 4 UU yang sama menyangkut itikad tidak baik, ahli menyatakan bahwa yang bisa mengajukan gugatan pembatalan merek tersebut, hanya pemegang sertifikat merek.

Selasa persidangan, majelis hakim yang diketuai Sutio beberapa kali menegur pihak kuasa hukum penggugat yang dianggap kerap mengulang pertanyaan atau bertanya di luar konteks.

Saat kuasa hukum FSI Zacky Syarif bertanya jika produsen memproduksi suatu barang yang mereknya milik importir, dan mendistribusikannya kepada pihak ketiga, tanpa seizin importir sebagai pemegang hak merek, ahli menyatakan tegas bahwa itu merupakan pelanggaran tindak pidana merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan/atau 91 UU Merek. “Kalau majelis hakim mengizinkan, saya akan menjelaskan. Ya, itu pelanggaran pidana merek,” ujar Soemardi sebelum menjawab pertanyaan kuasa hukum tergugat.

Kuasa hukum FSI lainnya, Rosita Radjah menegaskan bahwa keterangan yang disampaikan ahli telah membuat perkara perkara tersebut terang benderang terkait siapa sebenarnya pemilik merek “Coresonic” yang sah. “Bagi kami semuanya sudah clear, bahwa klien kami merupakan pemengang merek “Curesonic” yang sah,” tegas Rosita.

Zacky Syarif menambahkan, keterangan ahli merek itu justru mengungkap bahwa perbuatan pengugat (Apollo) yang mencoba untuk mendaftarkan merek Curesunic pada September 2014 ke HKI adalah itikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Merek.

Sidang akan dilanjutkan pada Kamis (19/3) dengan agenda tambahan bukti tertulis dari kedua pihak.

Artikel ini ditulis oleh: