Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu menetapkan wali kota, wakil wali kota, mantan wali kota serta mantan unsur pimpinan DPRD kota setempat menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial tahun 2012-2013 yang diperkirakan merugikan negara sebesar 11,4 miliar.
“Sesuai keterangan ahli dan keterangan (tersangka) yang sudah kita tetapkan yaitu delapan orang, maka dari hasil evaluasi, ekspos dan kajian telah menunjukkan pengembangan baru, yaitu, ada penambahan tujuh tersangka dengan inisial HH, PS, AK, SS, IS, SB, DP,” kata Kajari Bengkulu, Wito di Bengkulu, Selasa (17/3).
Menyinggung dua orang pimpinan daerah yang menjadi tersangka yakni HH dan PS, Kajari mengungkapkan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait.
Lebih lanjut dia menjelaskan, paling lambat 18 Maret pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur Bengkulu dan Menteri Dalam Negeri RI.
“Semua penegakan hukum ada etika, dimana apabila di institusi itu, ada yang terjerat oleh hukum pidana, kami selalu berkoordinasi, berkaitan dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah (berkoordinasi) ke gubernur,” kata dia.
Untuk mempercepat proses, Kejari Bengkulu langsung menyampaikan surat koordinasi menggunakan pesan elektronik, sehingga pihak penyidik, bisa segera fokus memproses tujuh tersangka baru itu.
Koordinasi yang sama juga akan dilakukan Kejari Bengkulu, terkait penetapan tersangka, namun tersangka tersebut masih menjabat anggota DPRD di Bengkulu.
“Dan tidak terlepas dengan unsur kedewanan, kami juga akan lakukan koordinasi secepatnya kepada pimpinan DPRD Kota Bengkulu,” ucapnya.
Untuk mantan Wali Kota Bengkulu, AK, yang saat ini menjabat sebagai anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Bengkulu, Wito menjelaskan, belum berkoordinasi terkait penetapan tersangka itu dengan pimpinan DPD RI.
“Di dalam Undang-undang 32 tahun 2004 dan UU 23 tahun 2014, tidak ada pasal satu pun yang mengatur tentang tindakan hukum yang dilakukan oleh anggota DPD RI, (termasuk perizinan untuk pemeriksaan),” ujarnya.
Seluruh tersangka, dugaan korupsi dana bantuan sosial daerah itu, menjadi 15 orang, delapan orang telah dilakukan penahanan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar), terkait keabsahan Munas yang digelar pihak Agung Laksono. Hal itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum kubu Ical, Yusril Ihza Mahendra.
Dia menjelaskan, gugatan yang didaftarkan itu bukan hanya ditujukan kepada Partai Golkar kubu Agung Laksono, tetapi juga untuk Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM), Yasonna Laoly.
“Kami telah daftarkan gugatan baru yang bukan saja menggugat keabsahan penyelenggaraan Munas Ancol dan keabsahan DPP tandingan Agung Laksono, tetapi juga sekaligus menggugat Menkum HAM,” tutur Yusril melalui pesan singkat, Selasa (17/3).
Lebih jauh disampaikan Yusril, alasan kliennya mengugat Menkum HAM, lantaran keputusannya yang mengakui kubu Agung Laksono. Yusril melihat, keputusan tersebut telah memihak ke salah satu kubu yang sedang berkonflik di dalam internal Partai berlambang pohon beringin itu.
“Tindakannya (Menteri Yasonna) mengirim surat penjelasan dan isinya memanipulasi keputusan Mahkamah Partai Golkar. Lalu melakukan pemihakan kepada kubu AL telah cukup membuktikan Menkumham melakukan perbuatan melawan hukum,” ungkapnya.
Sebelumnya, kubu Ical sudah melebih dulu mencabut guguatan yang direncananya akan disidangkan pada Selasa (17/3). Dalam gugatan tersebut, kliennya belum memasukan nama Yasonna sebagai pihak tergugat.
“Gugatan sebelumnya yang rencananya hari ini mulai disidangkan kami cabut kemarin. Bersamaan dengan itu kami daftarkan gugatan baru yang tidak saja menggugat Agung Laksono tetapi juga menggugat Menkumham,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan pertemuan antara DPR RI dengan perwakilan Parlemen Eropa lebih banyak membicarakan mengenai perdagangan bebas karena dinilai perlu pembicaraan lebih serius untuk kerja sama tersebut.
“Parlemen Eropa ingin membuka kran ‘free trade Agreement’ karena saat ini berkembang dan mereka meminta agar kran itu dibuka lebih banyak,” kata Agus, di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa.
Hal itu disampaikan Agus usai menerima kunjungan perwakilan Parlemen Eropa dari negara Jerman, Belanda, Inggris dan beberapa negara di Eropa Barat.
Dia mengatakan, dalam pertemuan itu, parlemen Eropa menjelaskan bahwa mereka sudah melakukan kesepakatan dengan negara ASEAN seperti Singapura dan Thailand.
“Namun dengan Indonesia masih banyak hal yang perlu dibicarakan serius karena belum banyak item yang dilaksanakan dalam perdagangan bebas itu,” ujarnya.
Agus mengatakan dirinya menyampaikan bahwa Indonesia sangat sulit mendapatkan visa schangen. Dia mengatakan DPR RI meminta pada parlemen Eropa agar hal seperti itu bisa dipermudah dan mereka berjanji akan membicarakan hal itu dengan pihak terkait.

Artikel ini ditulis oleh: