Jakarta, Aktual.co — Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar), terkait keabsahan Munas yang digelar pihak Agung Laksono. Hal itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum kubu Ical, Yusril Ihza Mahendra.
Dia menjelaskan, gugatan yang didaftarkan itu bukan hanya ditujukan kepada Partai Golkar kubu Agung Laksono, tetapi juga untuk Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM), Yasonna Laoly.
“Kami telah daftarkan gugatan baru yang bukan saja menggugat keabsahan penyelenggaraan Munas Ancol dan keabsahan DPP tandingan Agung Laksono, tetapi juga sekaligus menggugat Menkum HAM,” tutur Yusril melalui pesan singkat, Selasa (17/3).
Lebih jauh disampaikan Yusril, alasan kliennya mengugat Menkum HAM, lantaran keputusannya yang mengakui kubu Agung Laksono. Yusril melihat, keputusan tersebut telah memihak ke salah satu kubu yang sedang berkonflik di dalam internal Partai berlambang pohon beringin itu.
“Tindakannya (Menteri Yasonna) mengirim surat penjelasan dan isinya memanipulasi keputusan Mahkamah Partai Golkar. Lalu melakukan pemihakan kepada kubu AL telah cukup membuktikan Menkumham melakukan perbuatan melawan hukum,” ungkapnya.
Sebelumnya, kubu Ical sudah melebih dulu mencabut guguatan yang direncananya akan disidangkan pada Selasa (17/3). Dalam gugatan tersebut, kliennya belum memasukan nama Yasonna sebagai pihak tergugat.
“Gugatan sebelumnya yang rencananya hari ini mulai disidangkan kami cabut kemarin. Bersamaan dengan itu kami daftarkan gugatan baru yang tidak saja menggugat Agung Laksono tetapi juga menggugat Menkumham,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan pertemuan antara DPR RI dengan perwakilan Parlemen Eropa lebih banyak membicarakan mengenai perdagangan bebas karena dinilai perlu pembicaraan lebih serius untuk kerja sama tersebut.
“Parlemen Eropa ingin membuka kran ‘free trade Agreement’ karena saat ini berkembang dan mereka meminta agar kran itu dibuka lebih banyak,” kata Agus, di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa.
Hal itu disampaikan Agus usai menerima kunjungan perwakilan Parlemen Eropa dari negara Jerman, Belanda, Inggris dan beberapa negara di Eropa Barat.
Dia mengatakan, dalam pertemuan itu, parlemen Eropa menjelaskan bahwa mereka sudah melakukan kesepakatan dengan negara ASEAN seperti Singapura dan Thailand.
“Namun dengan Indonesia masih banyak hal yang perlu dibicarakan serius karena belum banyak item yang dilaksanakan dalam perdagangan bebas itu,” ujarnya.
Agus mengatakan dirinya menyampaikan bahwa Indonesia sangat sulit mendapatkan visa schangen. Dia mengatakan DPR RI meminta pada parlemen Eropa agar hal seperti itu bisa dipermudah dan mereka berjanji akan membicarakan hal itu dengan pihak terkait.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi III DPR diperkirakan akan melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti pada awal April 2015.
Anggota Komisi III DPR RI Trimedya Panjaitan mengatakan, DPR RI baru memasuki masa sidang mulai 23 Maret, setelah menyelesaikan reses ke berbagai daerah.
Pihaknya akan mengusulkan agenda uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti ke Badan Musyawarah DPR RI.
“Jadi, kemungkinan uji kelayakan dan kepatutannya akan dilaksanakan pada awal April,” ucapnya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut belum mengetahui kemungkinan hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadai perwira tinggi yang masih menjabat Wakapolri itu.
“Kalau menerima atau dengan catatan, kita akan menetapkan Badrodin Haiti sebagai Kapolri,” ujarnya.
Menurut dia, pihaknya belum mengetahui secara pasti dukungan fraksi di DPR RI terhadap Komjen Pol Badrodin Haiti, karena perpolitikan nasional selalu dinamis.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menerima kunjungan Duta besar Kuba, Enna Viant Valdes, di Gedung DPR/MPR, Selasa (17/3) siang.
Zul mengatakan meskipun Indonesia negara Islam namun tak berarti mendukung gerakan ISIS.
“Saya mau tunjukan bahwa Indonesia bukan negara teroris dan ISIS. Sama seperti Kuba yang anti ISIS,” kata Ketua MPR Zulkifli Hasan, di DPR, Jakarta, Selasa (17/3).
Selain itu, maksud kedatangan delegasi Kuba tersebut sebagai perpisahan sehubungan dengan masa jabatan yang telah habis.
“Duta besar Kuba pamit karena ada dubes yang baru. Kuba sahabat sejati Indonesia, baik dalam keadaan susah dan senang,” ujar Zul.
Pada pertemuan tersebut, Delegasi Kuba dan Zul juga membahas perkembangan negeri masing-masing.
“Saya prihatin Kuba diperlakukan tak adil oleh negara lain. Selama 55 tahun diembargo tapi survive dari segi kehormatan dan ekonomi terjaga. Itu saya apresiasi,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: