Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi SP optimis akan mengalahkan sidang praperadilan tersangka dugaan korupsi penyelenggaran ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag), Suryadharma Ali (SDA).
Keyakinan Johan itu ketika ditanya pembuktian kerugian negara yang dilakukan oleh bekas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. “(Pembuktian kerugian negara) bukan di praperadilan, di Pengadilan Tipikor,” kata Johan saat berbincang dengan Aktual.co, Rabu (1/4).
Sebelumnya, dalam sidang praperadilan SDA mengugat KPK dan meminta ganti rugi Rp 1 triliun karena telah mencemarkan nama baik. 
Menanggapi gugatan tersebut, Johan pun menjawabnya dengan santai. “Silahkan saja itu hak yang bersangkutan. Jangan berandai andai. Lihat saja nanti di sidang.”
Seperti diketahui, sidang perdana praperadilan SDA yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa (31/3), beragendakan pembacaan permohonan berkas praperadilan. SDA meyakini penetapan dirinya sebagai tersangka bernuansa politis. Hal ini menjadi salah satu alasan pihaknya mengajukan praperadilan.
“Pihak termohon yakni KPK dianggap tak berwenang melakukan penyidikan sebagaimana Sprindik dengan nomor 27/01/05/2014 yang dikeluarkan tanggal 22 Mei 2014. Penetapan tersangka sulit untuk dimengerti dan diterima,” kata anggota kuasa hukum SDA, Johnson Panjaitan, di PN Jaksel.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengusulkan pembentukan panel independen untuk menilai situs-situs yang ada di Indonesia dan mengantisipasi penyebaran paham-paham radikal melalui internet.
“Kalau memang ada yang salah, tentu perlu diluruskan. Bila menjurus pada hal-hal berbahaya, baru kemudian direkomendasikan untuk ditutup,” katanya melalui pesan singkat di Jakarta, Rabu (1/4).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan anggota panel bisa wakil dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persis, dan organisasi-organisasi Islam moderat lainnya.
Saleh meyakini, anggota yang mewakili organisasi Islam moderat mampu memberikan penilaian dan rekomendasi secara jernih sehingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Kementerian Komunikasi dan Informasi tidak memberikan penilaian sepihak.
“Otoritas untuk menafsirkan suatu ajaran agama tertentu lebih tepat dilakukan oleh para tokoh agama itu sendiri. BNPT dan Kemenkominfo perlu duduk bersama dengan para tokoh agama Islam lintas ormas,” tuturnya.
Menurut Saleh, hal itu bukan sesuatu yang baru karena sebelumnya pertemuan-pertemuan serupa sudah sering dilakukan.
“Hanya saja, kali ini difokuskan untuk membicarakan konten situs media-media yang diblokir tersebut,” ujarnya.
Saleh menilai langkah pemblokiran dan penutupan situs-situs yang diduga menyebarkan paham radikalisme tidak akan efektif karena pemiliknya bisa saja membuka lagi dengan nama dan “addres” yang berbeda.
“Kalau itu terjadi, pemerintah akan sibuk memantau dan memblokir berbagai situs yang ada. Itu akan sangat melelahkan dan menghabiskan tenaga,” katanya.
Menurut Saleh, lebih arif bila pemerintah memanggil para pemilik situs tersebut untuk dimintai keterangan, terlebih bila memang diduga ikut menyebarkan paham radikalisme.
Apalagi, situs-situs tersebut belum bisa dipastikan berkaitan dengan penyebaran salah satu aliran dan paham tertentu. Selain itu, belum ada bukti pembaca situs-situs tersebut berubah menjadi radikal.
“Membaca informasi dari situs bisa disamakan dengan menonton film. Apakah penonton film perang seketika menjadi tentara siap perang? Lain hal kalau situs itu menimbulkan keresahan di masyarakat. Itu pun kalau ditutup tetap perlu diklarifikasi,” tuturnya.
Menurut Saleh, masih banyak situs lain yang lebih penting untuk ditutup, seperti situs-situs yang menyebarkan kebencian antarpemeluk agama. Selain itu, di media sosial juga banyak akun yang sengaja menyebar kebencian.
“Kalau mau diblokir, situs dan media sosial seperti ini lebih penting karena dapat menimbulkan sikap saling curiga dan merusak kerukunan antarumat beragama,” katanya

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo bertemu Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (1/4).
Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja batik lengan panjang warna coklat kehijauan dan celana panjang hitam memasuki ruang pertemuan sekitar pukul 09.05 WIB.
Seluruh anggota Wantimpres tampak hadir kecuali Rusdi Kirana yang sedang berada di Tokyo, Jepang.
“Bapak Rusdi Kirana tidak bisa hadir karena masih di Tokyo,” kata ketua merangkap Anggota Wantimpres Sri Adiningsih.
Tampak tujuh Anggota Wantimpres lain yaitu Sidarta Danusubrata, Suharso Monoarfa, Jan Darmadi, Yusuf Kartanegara, Subagyo HS, A Malik Fadjar, dan Hazim Muzadi.
Awak media hanya diperkenankan mengambil gambar pada awal pertemuan saja selanjutnya pertemuan tersebut berlangsung tertutup untuk peliputan media.

Artikel ini ditulis oleh: