Jakarta, Aktual.co — Jelang berakhirnya masa kontrak Blok Mahakam pada 2017 nanti, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diingatkan untuk bersikap tegas dengan mengambil alih pengelolaannya 100 persen.

Executive Director Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean mengatakan bila presiden masih memiliki darah nasionalisme maka pengelolaan blok Mahakam harus diambil alih 100 persen oleh pemerintah.

“Kalau Jokowi darahnya masih merah putih pasti ambil alih total 100 persen Blok Mahakam,” ucap Ferdinand kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (17/3).

Ferdinand yang juga Sekjen Barisan Relawan Jokowi Presiden RI (Bara JP) pada Pilpres 2014 ini mengaku, kecewa jelang dua tahun berakhirnya masa kontrak Blok Mahakam, pasalnya belum ada sikap tegas dari pemerintah untuk mengambil alih secara keseluruhan maupun sebagian.

Padahal di tahun 2015 ini, sambung dia, pemerintah seharusnya mengerahkan Pertamina untuk masuk dalam sistem operasi blok Mahakam agar saat peralihan tidak sampai terjadi shutdown (berhenti total) yang akan merugikan keuangan negara. Ia pun myakini Pertamina memiliki kemampuan untuk mengoperasikan Blok Mahakam.

“Ketika kita tidak masuk ke sana dari sekarang, kita buta peta di dalam, akhirnya ini terjadi shutdown, ketika produksi Blok Mahakam itu shudown maka kita bukannya untung tapi akan rugi, karena kita akan butuh biaya besar lagi menghidupkannya kembali, nah inilah yang harus kita waspadai,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Eka

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi VII DPR RI fraksi Partai Gerindra, Hari Purnomo mengingatkan Pemerintah untuk memberikan wewenang penuh dalam pengelolaan blok Mahakam.

Seperti diketahui, saat ini pengelolaan blok migas tersebut berada di bawah kendali perusahaan asal Amerika Serikat yakni Total EP Indonesie. Kontrak Total sendiri akan habis pada 2017 akhir mendatang dan Pemerintah pun telah berencana untuk mengalihkan pengelolaan blok yang berada di Kalimantan Timur itu kepada BUMN PT Pertamina (Persero). Perlu diketahui juga bahwa beberapa waktu lalu pihak Total telah mengajukan permohonan kepada Pemerintah untuk masa transisi selama lima tahun.

“Terlepas dari kontraktual, sikap kami partai Gerindra jelas, sekarang saatnya kita kembali menuju jalan yang benar, yaitu semua kontrak yang sudah habis, Kontrak Karya (KK), atau kontrak bagi hasil ini, serahkan dulu kepada BUMN, Pertamina,” ujar Hari saat ditemui di kompleks gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/3).

Menurutnya, setelah itu baru biarkan Pertamina kembali yang menentukan jalan terbaik terkait mekanisme pengelolaan apakah akan menggaet partner dan dengan siapa akan bermitra dalam mengelola blok Mahakam.

“Apakah dia mau kerja sama lagi dengan pihak lain silahkan saja tapi urusannya berdasarkan kaidah-kaidah bisnis. Jangan lagi ada aspek-aspek yang lainnya. Ada titipan sana titipan sini, ada pemburu rente dan lain-lain. Tidak boleh itu,” tegas Hari.

Ia menegaskan, hal ini juga sekaligus menjadi bahan ujian bagi Presiden Joko Widodo untuk membuktikan bahwa rakyat memang tidak salah dalam memilih kepala negara.

“Ini saatnya menunjukan bahwa Jokowi itu memang Presiden yang layak kita pilih kemarin. Kalau ternyata Jokowi tidak bersikap seperti yang kita harapkan berarti kita salah pilih,” sebutnya.

“Sederhana, kita tidak usah yang aneh-aneh kalau ada kontrak habis ya kembalikan ke BUMN, kalaupun itu kontrak batubara, kontrak mineral, kembalikan ke aneka tambang (Antam), kalau migas kembalikan ke Pertamina dulu. Karena semua sumber daya alam itu milik negara. Dan harus dikuasai oleh negara dalam arti harus dimiliki. Jangan lagi kita terjebak pada pendapat neoliberal, bahwa kita memiliki tapi kita tidak perlu menguasai, hati-hati itu. Kalau kita mau memiliki kita harus menguasai. Itu aja,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka