Jakarta, Aktual.co — Wakil Sekjen DPP Partai Golkar versi Munas Bali, Satya Widya Yudha mengaku tidak mempersoalkan pencantuman namanya yang dimasukan dalam kepengurusan DPP Partai Golkar versi Munas Ancol, pimpinan Agung Laksono.
Menurut dia, asalkan sudah ada keputusan hukum yang inkrah, maka secara otomatis setiap kader partai beringin tentunya akan menginduk kepada DPP yang sah.
“Jadi mau dimasukan atau tidak (di dalam kepengurusan) silahkan saja, karena itu menjadi hak bagi masing-masih kepengurusan DPP, toh itu masih dalam keluarga besar Golkar,” ucap Satya, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (17/3).
Namun demikian, seharusnya penyikapan resminya ikhwal struktur kepengurusan setelah tidak ada proses hukum yang diajukan oleh masing-masing pihak.
“Sampai saat ini kan masih berproses, kemenkumham juga masih belum memutuskan dengan mengeluarkan surat keterangan (SK), dan pertanyaan selanjutny adalah kelompok ARB mem PTUN kan atau tidak, kalau itu di PTUN kan maka artinya masih bergulir (konfliknya),” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Badan Reserse Kriminal Mabes Polri sudah menerima laporan dari DPD Partai Golkar, John Kenedy Azis yang mengadukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laloy.
Pengurus DPD Golkar Sulawesi Tenggara itu pun menunjukan surat laporan atas Menkumham ke Bareskrim Mabes Polri dengan nomor laporan LP/318/III/2015 tertanggal 17 Maret 2015.
“Pihak Bareskrim menyambut laporan ini, dan sudah diterima Bareskrim,” ujar John, saat meninggalkan gedung Bareskrim Mabes Polri, JL. Trunojoyo, Jaksel, Selasa (17/3).
Sementara itu Ketua DPD Sulawesi Tenggara Ridwan Bae berharap, Wakapolri segera mengambil langkah kongkret terkait dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Menkumham tersebut, karena telah menimbulkan konflik diantara Partai Golkar.
“Kami tidak mau cara-cara seperti ini digunakan, Wakapolri melalui Bareskrim untuk mengambil langkah kongkret terhadap dugaan pelanggaran terhadap saudara Laloy,” kata Ridwan.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pakar Komunikasi Politik Emrus Sihombing mengatakan islah PPP akan cepat terealisasi jika ada sosok yang mengayomi kedua kubu. 
Ia menilai tokoh yang dihormati di partai berlambang ka’bah tersebut harus mampu mempercepat islah.
“Tergantung dari tokoh yang muncul di PPP, ada yang bisa mengayomi ngga di dua kubu ini. Kalau Hamzah Haz turun atau tokoh lain yang dihormati, islah lebih cepat terjadi,” ujar Emrus, saat dihubungi, Selasa (17/3).
Emrus mengimbau agar kedua kubu bisa melebur tanpa mengedepankan ego kelompok dan tidak mengadakan munas ulang.
“Jangan kongres-kongres lagi kayak Golkar. Kalau islah terjadi, mau, ngga mau, ada politik akomodasi kiri kanan,” katanya
Menurutnya, setelah islah kubu manapun yang memimpin harus melebur untuk kesinambungan PPP. Jika tidak, maka dimungkinkan terjadi munas ulang, bahkan pecah kubu hingga bentuk partai baru.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Dalam Negeri, Selasa, menggelar rapat koordinasi terkait rencana penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan gubernur, bupati dan wali kota secara serentak pada Desember mendatang.
Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, mengatakan pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan jadwal penyerahan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
“Yang sudah disepakati adalah penyerahan DAK2 pada 12 April dan DP4-nya 3 Juni. Nanti yang menyerahkan langsung Menteri Dalam Negeri (Tjahjo Kumolo) kepada Ketua KPU (Husni Kamil Manik),” kata Irman usai rapat di Gedung KPU Pusat Jakarta, Selasa (17/3).
Menurut Irman, yang perlu mendapat perhatian Pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun DAK2 ialah data penduduk di daerah otonom baru (DOB) karena sebagian besar masih banyak bergabung dengan daerah induknya.
“Sebelum menjadi DOB, daerah tersebut di ‘database’ kami masih bergabung dengan induknya. Jadi ini perlu dipisahkan dan dicermati lagi supaya jangan sampai terbawa ke daerah lain,” jelas Irman.
Berdasarkan data Kemendagri dan KPU, sebanyak 15 DOB tercatat akan mengikuti pilkada serentak gelombang pertama pada 9 Desember 2015.

Artikel ini ditulis oleh: