Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten akan membongkar puluhan bangunan tanpa izin di tiga desa Kecamatan Kosambi yang berada di sekitar lokasi pipa milik PT Pertamina (Persero).

“Kami memberikan batas waktu hingga awal pekan April 2015 kepada pemilik untuk membongkar sendiri,” kata Camat Kosambi Bambang Misbahudin di Tangerang, Selasa (31/3).

Bambang mengatakan bila pemilik tidak menepati janji untuk membongkar, maka akan dibongkar paksa mengunakan alat berat.

Dia mengatakan diperkirakan terdapat sekitar 40 bangunan berada di Desa Lemo, Salembaran Jaya, dan Belimbing.

Pemilik bangunan sudah diperingkatkan berulang kali untuk membongkar sendiri tapi mereka tetap membandel.

Upaya pembongkaran bangunan itu karena PT Pertamina akan memasang pipa avtur untuk bahan bakar pesawat sepanjang 10 km dari bibir pantai menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Pihaknya telah melakukan peninjauan dengan aparat PT Pertamina dan PT Angkasa Pura II sebagai pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta terkait rencana pemasangan pipa avtur itu.

“Bila penduduk tidak bersedia pindah, maka dapat membahayakan keselamatan jiwa sendiri jika membangun rumah dekat pipa,” katanya.

Aparat kantor kecamatan, katanya, sudah melakukan koordinasi dengan Satpol PP Pemkab Tangerang untuk membongkar bangunan itu.

Menurut dia, pihaknya memberikan toleransi akhir selama sepekan kepada pemilik bangunan untuk membongkar sendiri, karena sudah berulangkali diingatkan akan bahaya bila terjadi musibah di sekitar pipa.

Dia menambahkan, hal itu merupakan peringatan terakhir bagi pemilik, bila masih saja diabaikan, maka jangan salahkan mengambil tindakan paksa.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Sekretaris Pansus Angket DPRD DKI, Slamet Nurdin berharap fraksi-fraksi di DPRD bisa menggulirkan hasil investigasi pansus angket sampai ke proses hak menyatakan pendapat (HMP) dewan. Tidak hanya berhenti di rapat paripurna saja.
Oleh karenanya, politisi PKS itu pun berharap fraksi-fraksi segera meminta pandangan pimpinan partai masing-masing untuk mendukung digulirkannya HMP terhadap Ahok. Sebab menurut dia saat ini konstruksi hukum angket mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan Ahok sudah kuat.
“Kalau sudah kuat kontruksi hukum, seharusnya paripurna ini maju dalam HMP dan bentuk tim khusus yang prosesnya harus menghadiri Ahok,” ucap dia, di DPRD DKI, Kebon Sirih, Selasa (31/3).
Setelah HMP, ujar dia, hasilnya lalu dibawa ke Mahkamah Agung (MA). Untuk diputuskan apakah Ahok bersalah atau tidak. “Terakhir, presiden yang memutuskan diberhentikan atau tidaknya (Ahok) berdasarkan pertimbangan MA,” kata dia.
Untuk rapat paripurna pemaparan hasil investigasi pansus angket, Slamet mengatakan akan digelar pekan ini. 
Saat ini, ujar dia, pihaknya tengah memperkuat kontruksi hukum dan politik hasil investigasi. Agar dalam paripurna nanti masyarakat bisa mengetahui dengan jelas masalah yang terjadi di Pemerintahan Jakarta.
Diakuinya, sambil menunggu waktu digelarnya paripurna, DPRD DKi masih menunggu konsolidasi dari tiap fraksi dengan pimpinan pusat partainya masing-masing.
“Sehingga kekompakan paripurna hak angket untuk membawa Ahok ke hak mendengarkan pendapat (HMP) dapat berjalan baik.” Dituturkan dia, dalam proses angket pihaknya telah menemukan pelanggaran hukum yang dilakukan Ahok. Yakni dengan menyampaikan draf APBD DKI 2015 DKI yang bukan hasil pembahasan dengan dewan.
Temuan didapat dari keterangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), tim e-Budgeting, dan perbedaan draft APBD yang dikirim ke Kemendagri dengan hasil paripurna. 
Dengan temuan itu, ujar dia, kontruksi hukum yang akan diajukan ke paripurna sudah siap. Termasuk di dalamnya masalah etika dan norma yang dilanggar Ahok.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kepala Humas Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisaris Besar Polisi Slamet Pribadi mengatakan bahwa 10 tahanan BNN yang kabur dari ruang tahanan gedung BNN, akan dikenakan hukuman mati. 
“Ancamannya semua tahanan yang melarikan diri ini hukuman mati,” katanya kepada wartawan, Selasa (31/3).
10 tahanan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berhasil melarikan diri dari tahanan dengan cara menjebol tembok dan teralis besi, lima diantaranya merupakan jaringan Aceh Timur.
Dari data yang dihimpun aktual.co lima lainnya merupakan tersangka yang baru ditangkap di Pemakaman Sandiago Hill, Krawang, Jawa Barat.
Kelima jaringan Aceh Timur yang berhasil ditangkap oleh BNN yakni memiliki narkotika jenis sabu seberat 75 kilogram yang ditangkap di Aceh dengan tersangka  Abdulah alias Dulah, Hamdani Razali, Usman, Samsul Bahri, dan Hasan Basri.
Sementara lima lainnya adalah, Erik Yustin, Hary Radiawan, Franky Gozali, Apip Apriansyah, dan M Husen. Keseluruh pelaku merupakan sindikat jaringan narkotika yang ditangkap di Pemakaman Sandiago Hill, Krawang, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. 

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid