Jakarta, Aktual.co — Kepala Humas Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisaris Besar Polisi Slamet Pribadi mengatakan bahwa dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pihaknya kesepuluh tahanan yang berhasil melarikan diri dari balik jeruji setelah menjebol tembok dan teralis besi, lalu meloncat ke arah kiri Gedung BNN.
“Kalau melihat arah jejak, mereka sepertinya melompat ke sebelah kiri Gedung BNN,” ujarnya kepada wartawan di gedung BNN Jakarta, Selasa (31/3).
Namun kata Slamet pihaknya saat ini tengah mendalami peristiwa tersebut. Slamet juga menambahkan kalau barang-barang milik para tahanan masih berada didalam ruangan tahanan.
“Tapi kami masih mendalami, masih dalam pemeriksaan. Barang-barang pribadi mereka masih lengkap di dalam tahanan. Tadi saya cek masih lengkap,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Fraksi PPP DPRD DKI dukung penuh digulirkannya hak menyatakan pendapat (HMP), sebagai tindak lanjut hasil investigasi panitia khusus angket DPRD terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Ketua F-PPP DPRD DKI Maman Firmansyah menegaskan dukungan fraksinya bila hak angket bergulir jadi hak menyatakan pendapat. Dia bahkan terang-terangan mendukung HMP berujung hingga pemakzulan Ahok.
“PPP secara bulat mendukung penuh HMP. Tak ada jabatan yang abadi. Pak Harto (mantan Presiden RI) saja bisa lengser, apalagi Ahok, jangan menutup matahari dengan tangan sendiri,” ujar dia, di DPRD DKI, Selasa (31/3).
Dia juga mengklaim PPP tak sendirian. Mayoritas fraksi-fraksi di DPRD diklaimnya juga akan mendukung HMP. Yakni F-Gerindra, F-PKS, F-Demokrat, F-Hanura, F-Golkar dan F-PKB.
Sesuai mekanisme, HMP baru bisa dilakukan usai hasil investigasi angket diparipurnakan. Selanjutnya, tergantung dari para anggota dewan apakah hasil itu akan dilanjutkan ke HMP atau tidak untuk menentukan nasib Ahok.
Sebelumnya, Ketua Pansus Angket DPRD DKI Muhamad ‘Ongen’ Sangaji telah menyerahkan hasil investigasi terhadap Ahok, dalam bundel dokumen setebal 200 halaman ke pimpinan dewan.
“Kita sudah siap paripurnakan. Sudah rampung dokumennya,” ujar Ongen, usai menghadiri rapat pimpinan dewan di DPRD DKI. 
Dokumen itu berisi bukti-bukti dugaan pelanggaran yang dilakukan Ahok yang telah menyalahi Undang-Undang, dengan mengirimkan draf APBD yang bukan hasil pembahasan dengan dewan ke Kemendagri. Kedua, Ahok juga dinilai telah melanggar norma dan etika sebagai kepala daerah. 
Akan tetapi, Ongen menegaskan tim angket belum menyimpulkan bahwa Ahok bersalah. Semua temuan itu masih bersifat dugaan. “Saya kan bukan hakim. Yang menyimpulkan apakah salah itu kan hakim. Diduga Pak Gubernur memang menyalahi undang-undang,” ucap dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) iming-imingi gaji tinggi dua kali Upah Minimum Provinsi (UMP) bagi supir bus yang ingin bekerjasama dengan Pemprov DKI, di bawah manajemen PT Transportasi Jakarta.
“Kami (Pemprov) menentukan gaji sopir mesti minimal dua kali UMP, yang single bahkan bisa 2,5 kali UMP,” kata Ahok di Balai Kota, Selasa (31/1).
Meski belum tahu kapan, dia yakin rencana itu bisa terwujud. Sebab Pemprov DKI sudah menyiapkan dana sebesar Rp1,35 triliun dari APBD 2015 untuk keperluan pemberian PSO (public service obligation) kepada PT. Transportasi Jakarta. 
Dana itu akan digelontorkan demi memuluskan rencana menerapkan sistem pembayaran rupiah per kilometer seluruh operator angkutan umum di Jakarta. “Jadi kita mau kasih seperti itu sebagai cara meremajakan seluruh bus,” ucap Ahok.
Ahok jamin operator bus akan selalu mendapat pembayaran di tiap jarak yang ditempuh armada busnya. 
Sebelumnya, rencana PT TransJakarta mengintegrasikan angkutan umum Kopaja, APTB (Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway) dan Trans Jabodetabek terkendala lelang. 
Direktur PT TransJ ANS Kosasih mengatakan kesimpulan itu didapat usai pihaknya berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI. 
“Sebelum dapat melakukan integrasi tersebut kami harus melalui proses lelang awal angkutan pengumpan untuk menentukan harga rupiah per kilometer,” ujar Kosasih, Kamis (26/3).
Dijelaskan dia, angkutan pengumpan adalah angkutan yang membawa penumpang dari luar jalur busway masuk ke dalam jalur busway. Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 17 tahun 2015, ujar Kosasih, TransJakarta yang ditugaskan mengkoordinir dan bekerja sama dengan para operator angkutan pengumpan tersebut. 
Diakuinya, saat ini TransJakarta sedang dalam proses melakukan lelang. April mendatang diperkirakan lelang sudah bisa terlaksana dan integrasi bisa segera dilakukan. Dinas Perhubungan dan Transportasi juga sudah mendukung, bagi operator angkutan pengumpan yang tidak mau mengikuti prosedur tersebut untuk tidak diberi izin masuk jalur busway. 
“Kami yakin semua Operator Angkutan Pengumpan mau bekerja sama dengan kami untuk Transportasi Jakarta yang lebih baik,” ujar dia.
Jika integrasi angkutan umum sudah terealisasi, penumpang tak perlu lagi membayar dua kali saat naik melalui koridor-koridor bus TransJakarta.

Artikel ini ditulis oleh: