Jakarta, Aktual.co — Kader Partai Golkar dari kubu Aburizal Bakrie (Ical) mengingatkan agar kubu Agung Laksono untuk tidak mengancam Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap kader yang tidak patuh.
Demikian dikatakan Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Bali, Tantowi Yahya, di Komplek Parlemen, Senayan, di Jakarta, Selasa (31/3).
Putusan PAW terhadap anggota DPR tidak mudah. Pasalnya, putusan itu harus melalui prosedur yang berlaku.
“Tentu PAW itu tidak mudah, karena ada aturan dan mekanisme yang dilalui jika wakil rakyat itu diberhentikan,” ucap Tantowi.
Menurut Tantowi, kader partai yang duduk di DPR adalah para wakil rakyat. Untuk itu, anggota dewan dapat di-PAW melalui mekanisme yang telah ditentukan.
“Kita ini kader partai dan mewakili rakyat pemilih kita. DPR bisa di-PAW jika meninggal dunia, mengundurkan diri, dan melakukan perbuatan tercela,” beber Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu mengingatkan.
Kader partai Golkar kubu Ical tidak bisa dikatakan telah melakukan perlawanan terhadap putusan DPP partai karena belum ada putusan pengadilan.
“DPP kan masih terbelah dua, DPP hasil Munas Ancol dan hasil Munas Bali. Jadi tidak bisa dikatakan melanggar putusan partai.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiequrrachman Ruki membenarkan, jika pihaknya telah merekomendasikan untuk menghentikan program payment gateway yang digagas bekas Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana.
“Rekomendasinya antara lain berbunyi, hati hati karena ini (Program Payment) memiliki peluang dan kerawanan untuk penyalahgunaan wewenang,” kata Ruki di Jakarta, Selasa (31/3).
Demi mengklarifikasi rekomendasi tersebut, Bareskrim Mabes Polri juga telah memanggil Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK, Eko Marjono, untuk dimintai keterangan. Pemanggilan itu dilakukan, karena pada saat KPK memberikan rekomendasi itu, Eko-lah yang mewakili.
Menanggapi pemanggilan itu, Ruki pun membenarkannya. Dia mengatakan sebelum pemanggilan pihak Kepolisian juga lebih dulu meminta izin kepadanya.
“Yang jelas ketika itu bareskrim meminta izin kepada saya untuk meminta keterangan dari Direktur Dumas untuk konfirmasi apakah benar telah memberikan rekomendasi kepada Kemenkum HAM dalam rangka program payment gateway,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Bekas Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berhak menyidik perkara yang disangkakan kepadanya terkait dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013.
“Sebenarnya termohon (KPK) tidak memiliki kewenangan untuk menangani kasus ini di mana pemohon (SDA) telah dijadikan tersangka,” kata Johnson Panjaitan, salah satu kuasa hukum tersangka SDA saat membacakan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (31/3).
Apalagi itu tertuang di Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang menyebut kriteria kasus korupsi yang bisa ditangani lembaga tersebut. Kriteria kasus tersebut antara lain melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. 
Kemudian, kasus mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1 miliar. Sesuai Pasal 1 Ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara (KUHAP) menyatakan, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya,” kata Johnson.
Dengan demikian, penetapan status tersangaka terhadap kliennya oleh KPK melawan hukum, karena penetapan tersebut dilakukan pada saat dimulainya suatu rangkaian penyidikan oleh lembaga antirasuah.
“Setelah itu, termohon (KPK) secara marathon melakukan pemeriksaan saksi-saksi, pengumpulan barang bukti, dan upaya-upaya paksa. Hal tersebut sangat patut untuk disimpulkan, bahwasannya penetapan pemohon (SDA) sebagai tersangka dilakukan secara dini,” kata Johnson.
Atas alasan tersebut, tim kuasa hukum tersangka SDA menilai bahwa penetapan tersangka kepada kliennya dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013, adalah melawan hukum dan tidak sah, sehingga penetapan tersebut harus dibatalkan dan dicabut.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu