Jakarta, Aktual.co — Panglima TNI Jenderal TNI Dr Moeldoko mengingatkan adanya perkembangan realisme berupa pelemahan terhadap kekuatan negara.
Hal itu dikemukakan Panglima TNI saat membuka pendidikan reguler Sesko TNI di Aula Sesko TNI Bandung, Jawa Barat, demikian keterangan pers dari Pusat Penerangan TNI yang diterima Antara, Selasa (17/3).
“Saat ini ada kekhawatiran penguatan militerisme yang disuarakan 1-2 elemen masyarakat terhadap banyaknya MoU TNI dengan Kementerian atau Lembaga,” katanya kepada 150 peserta pendidikan yang dibuka sejak Senin (16/3) dan akan berlangsung selama sembilan bulan itu.
Menurut dia, hal itu merupakan realisme pemikiran untuk mengkotak-kotakan dalam menangani permasalahan bangsa, yang juga hanya melihat hitam putih dengan tendensius untuk memisahkan TNI dari pemerintah dan rakyat, tanpa melihat realisme yang berkembang.
“Tugas realisme yang ditetapkan undang-undang untuk TNI adalah mengatasi aksi terorisme; mengamankan wilayah perbatasan; dan mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis,” katanya.
Selain itu, membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat; membantu menanggulangi akibat bencana alam, dan pengungsian.
Berikutnya, pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue), serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan, adalah tugas yang realismenya telah ditetapkan oleh undang-undang.
“Jadi, TNI memiliki perspektif realisme bahwa negara masih merupakan satu-satunya aktor utama dalam hubungan internasional dan negara adalah sebagai kekuatan yang paling tinggi,” kata Jenderal TNI Moeldoko.
Dalam kaitan tersebut, Panglima TNI mengingatkan kepada para siswa Sesko TNI 2015 untuk tidak terpengaruh oleh pemikiran kontra-realisme dan isu kondisionalitas, yang mencoba lagi memisahkan TNI dan rakyat.
“TNI akan melanjutkan tugas sesuai yang digariskan oleh undang-undang dan kebijakan pemerintah. TNI dan para perwira di dalamnya tidak boleh berpolitik praktis, tetapi manakala dalam membangun bangsa ini ada komponen yang meminta bantuan, TNI tabu untuk menolaknya, karena tugas bantuan itupun adalah amanah undang-undang,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung HM Prasetyo menilai banyak hal yang perlu dikaji terkait wacana Menkum HAM Yasonna Laoly memberikan remisi bagi narapidana korupsi, narkoba dan terorisme. 
‎”Jadi itu memang hak tapi tidak bisa diberikan serta merta, harus memenuhi kewajiban-kewajibannya. Bagi saya masih banyak hal yang perlu dikaji,” ujar Prasetyo ketika dihubungi, Selasa (17/3).
Hal-hal yang perlu dikaji, sambung bekas Politikus Partai Nasdem itu, seperti sistem pembuktian terbalik dalam perkara korupsi. 
“Sistem pembuktian terbalik itu menjadi penting untuk memberantas korupsi kan. Lalu memiskinkan koruptor, perlu untuk dibahas, kita kan tujuannya memberantas korupsi.”
Menurut dia, dalam PP 99 tahun 2012 tentang pemberian remisi telah diatur dengan baik. Namun ada hal-hal yang memang perlu dikaji kembali.
“Remisi memang hak, tapi si pemilik hak juga mempunyai kewajiban, di PP 99 tahun 2012 pasal 34-nya mengatakan si terpidana dapat mendapatkan hak remisi, pemotongan hukuman sejauh dia berkelakuan baik, sudah menjalankan pidana paling kurang 6 bulan‎,” kata Prasetyo.
Kemudian untuk terpidana korupsi, kata bekas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) itu mengatakan, harus kooperatif menjadi justice collaborator. Artinya terpidana itu harus siap mengungkapkan kasus yang dilakukannya.
“Kalau terorisme, dia membuat pernyataan untuk setia kepada NKRI dan tidak mengulangi perbuatan dan ikut program revitalisasi dari BNPT. ‎Kalau kejahatan narkoba ya yang di bawah usia dan dihukum 5 tahun atau lebih.”
“Kita tunggu (jadwal bertemu Menkum HAM), Menkum HAM juga masih mengkaji, jadwal belum ada,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Brigjen Anton Charliyan resmi menjabat sebagai Kadivhumas Polri menggantikan Irjen Pol Ronny F Sompie yang menjabat sebagai Kapolda Bali.
Acara serah terima jabatan para perwira tinggi Polri itu dipimpin oleh Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai inspektur upacara, bertempat di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/3).
Badrodin mengatakan dewasa ini media massa semakin memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik. “Pembentukan opini publik bisa berdampak positif ataupun negatif terhadap sesuatu hal,” kata dia.
Dengan demikian peranan humas Polri sangat penting dalam suatu organisasi, termasuk bagi lembaga-lembaga pemerintah seperti Polri.
“Oleh karenanya kita harus sadar bahwa kebebasan pers itu sama dengan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar. Dan humas sangat berperan untuk mampu bekerja sama dengan baik dengan media,” ujarnya.
Anton kini didapuk sebagai Kadivhumas Polri. Dia sebelumnya menjabat sebagai Karobindiklat Lemdikpol. Sementara jabatan baru Ronny sebagai Kapolda Bali menggantikan Irjen Albertus Julius Benny Mokalu yang kini menjabat sebagai Sahlisosbud Kapolri.
Dalam acara ini juga dilakukan serah terima jabatan Kombes Erwin Triwanto dari Kabagjiansosmas BID PPITK STIK Lemdikpol menjadi Kapolda DIY menggantikan Brigjen Oerip Sobagyo yang kini menjabat Waket BidPPTIK STIK Lemdikpol.
Sementara Brigjen Wilmar Marpaung yang sebelumnya menjabat Karobinops Bareskrim Polri, kini resmi menjabat sebagai Kapolda Sulut, menggantikan Brigjen Jimmy Palmer Sinaga yang memasuki masa pensiun (pati yanma).

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu