Jakarta, Aktual.co — Brigjen Anton Charliyan resmi menjabat sebagai Kadivhumas Polri menggantikan Irjen Pol Ronny F Sompie yang menjabat sebagai Kapolda Bali.
Acara serah terima jabatan para perwira tinggi Polri itu dipimpin oleh Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sebagai inspektur upacara, bertempat di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/3).
Badrodin mengatakan dewasa ini media massa semakin memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik. “Pembentukan opini publik bisa berdampak positif ataupun negatif terhadap sesuatu hal,” kata dia.
Dengan demikian peranan humas Polri sangat penting dalam suatu organisasi, termasuk bagi lembaga-lembaga pemerintah seperti Polri.
“Oleh karenanya kita harus sadar bahwa kebebasan pers itu sama dengan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar. Dan humas sangat berperan untuk mampu bekerja sama dengan baik dengan media,” ujarnya.
Anton kini didapuk sebagai Kadivhumas Polri. Dia sebelumnya menjabat sebagai Karobindiklat Lemdikpol. Sementara jabatan baru Ronny sebagai Kapolda Bali menggantikan Irjen Albertus Julius Benny Mokalu yang kini menjabat sebagai Sahlisosbud Kapolri.
Dalam acara ini juga dilakukan serah terima jabatan Kombes Erwin Triwanto dari Kabagjiansosmas BID PPITK STIK Lemdikpol menjadi Kapolda DIY menggantikan Brigjen Oerip Sobagyo yang kini menjabat Waket BidPPTIK STIK Lemdikpol.
Sementara Brigjen Wilmar Marpaung yang sebelumnya menjabat Karobinops Bareskrim Polri, kini resmi menjabat sebagai Kapolda Sulut, menggantikan Brigjen Jimmy Palmer Sinaga yang memasuki masa pensiun (pati yanma).

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Lombok Barat 2009-2019, Zaini Arony sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan terkait permohonan izin pengembangan kawasan wisata di Lombok Barat.
“ZA (Zaini Arony) diperiksa sebagai tersangka hari ini,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Gedung KPK Jakarta, Selasa (17/3).
KPK menetapkan Zaini sebagai tersangka pada 5 Desember 2014 dengan sangkaan pasal 12 huruf e atau pasal 23 Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 421 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
KPK menduga politisi Partai Golkar tersebut mendapatkan suap sekitar Rp 1,5-2 miliar sebagai hasil pemerasan terkait izin pembukaan lapangan golf. Zaini mendapatkan uang tersebut dengan mengancam bila uang tidak diberikan maka izin lapangan golf tidak akan keluar.
Perusahaan yang diduga diperas adalah PT Djaja Business Group (DBG) dengan usaha yang berlokasi di Desa Buwun Mas, kecamatan Sekotong, kabupten Lombok Barat.
DBG diketahui sedang membangun The Meang Peninsula Resort di Dusun Meang pantai selatan Pulau Lombok, Kabupaten Lombok Barat dengan fasilitas untuk menyelam, berselancar, hotel, wisata budaya dan petualangan alam.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Bendahara Umum DPP Partai Golkar versi Munas Bali, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan setidaknya ada lima kesepakatan yang diputuskan dalam pertemuan yang digelar Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dengan DPD Golkar tingkat I se-Indonesia, di Kediamannnya malam kemarin.
“Kesepakatan pertama, DPD I dan II se-Indonesia tetap solid menolak Munas Ancol dan hanya mengakui Munas Bali yang mereka ikuti,” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, yang diterima Aktual.co, Jakarta, Selasa (17/3) malam.
Yang kedua, sambung Anggota DPR RI Komisi III ini,  DPD I dan II menilai Menkumham telah bertindak terlalu jauh (intervensi) mengacak-ngacak internal partai Golkar dengan memanipulasi keputusan Mahkamah Partai yang sebenarnya tidak memenangkan satu pihak manapun.
“Ketiga, DPD I dan II akan menolak dan melakukan perlawanan terhadap pelaksana tugas (plt) dari pihak kubu Ancol yang akan menduduki kantor DPD I dan II seluruh Indonesia sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap,” bebernya.
Kesepakatan selanjutnya, Menkumham harus ikut bertanggung jawab jika terjadi konflik horizontal yang menimbulkan korban jiwa di akar rumput terutama dalam perebutan kantor DPD di berbagai daerah.
“Kelima, DPD I dan II tetap mendesak Fraksi Partai Golkar di DPR RI menggunakan hak konstitusionalnya bersama-sama dengan anggota fraksi KMP lainnya dan fraksi Partai Demokrat, yakni hak penyelidikan atau hak angket,” ujarnya.
“Hal itu penting untuk dapat mengungkap apa sesungguhnya terjadi dibalik sikap Menkumham yamg mengacak-ngacak PPP dan Partai Golkar tanpa sepengetahuan presiden,” tandas Sekertaris Fraksi Golkar DPR RI tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Terdakwa korupsi proyek simulator roda dua dan roda empat (R2 dan R4) ujian surat izin mengemudi (SIM) tahun 2011, Didik Purnomo jalani sidang tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (16/3).
Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut bekas Wakil Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri itu dengan hukuman penjara selama tujuh tahun dan denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan.
“Memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menvonis terdakwa dengan hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp 250 juta dengan subsider 6 bulan kurungan,” ujar Jaksa KPK Khairuddin saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor.
Polisi bintang satu itu disangkakan telah melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor (UU KPK) sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 18, Pasal 55 dan Pasal 64 KUHPidana.
Bukan hanya itu, JPU KPK juga menuntut agar Didik dihukum dengan uang penganti sebesar Rp 50 juta atas pemberian dari pemilik PT Inovasi Teknologi Indonesia (ITI) Sukotjo Bambang.
“Apabila tidak dibayar selama sebulan setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap. Harta bendanya disita negara apabila tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara 2 tahun.”
Kendati demikian, JPU tetap melihat beberapa pertimbangan yang bisa memberatkan ataupun meringankan hukuman terdakwa. Untuk yang memberatkan adalah perbuatan tersebut terjadi di saat negara tengah melakukan pemberantasan korupsi, terdakwa merupakan penegak hukum, perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 121,830 miliar.
Sedangkan pertimbangan yang bisa meringankan hukuman adalah terdakwa belum pernah dihukum serta berperilaku sopan selama persidangan.
Menanggapi tuntutan tersebut, penasehat hukum terdakwa meminta waktu selama dua minggu untuk merampungkan pembelaannya. “Nanti pembelaan dari kami dan terdakwa sendiri, minta waktu dua minggu,” ujar salah satu kuasa hukum Didik, Harry Ponto.
Permintaan itu pun dikabulkan oleh Majels Hakim, tapi dengan catatan tidak mundur waktunya. “Demikian dengan terdakwa juga, pukul 10.00 WIB,  Senin (30/3),” kata Hakim Ketua.
Seperti diketahui, Didik ditetapkan sebagai tersangka karena diduga bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait proyek simulator SIM. Dia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada  1 Agustus 2012.
Perbuatan itu diduga dilakukan Didik bersama-sama dengan Kakorlantas, Irjen Pol Djoko Susilo, Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) Sukotjo S Bambang, dan Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA), Budi Susanto.
Tender proyek simulator sekitar Rp 198,7 miliar itu dimenangi PT CCMA, perusahaan milik Budi. Diduga, Budi memiliki kedekatan dengan Djoko. Budi pun menyubkontrakkan proyek tersebut ke PT ITI dengan nilai kontrak sekitar Rp 90 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu