Denpasar, Aktual.co — Selain sebagai ajang silaturahmi, event 21th Junior Chamber International (JCI) Asia Pacific Senate Golf Tournament di Jakarta pada 21-25 Maret 2015 juga dimanfaatkan oleh JCI Indonesia untuk mempromosikan potensi investasi dan kerja sama di bidang bisnis antara pengusaha Indonesia dengan pengusaha se-Asia Pacific.

National President JCI, Ida Bagus Agung Gunarthawa mengatakan, kegiatan tersebut dihadiri oleh Board of Director (pengurus) JCI Dunia dan kurang lebih 400 delegasi dari 21 negara se-Asia Pasifik. Ia menjelaskan, kegiatan itu bertujuan untuk menegaskan komitmen sekaligus posisi JCI sebagai poros bersatunya tiga pilar yaitu pemerintah, bisnis dan masyarakat.

“Acara ini sekaligus untuk memperkuat komitmen pemuda untuk mewujudkan perubahan positif di kawasan Asia Pacific,” ujar Gunartawa di Denpasar, Senin (30/3).

Pengusaha muda Bali ini mengatakan, acara pembukaan kegiatan tersebut dihadiri Kepala Staf Kepresidenan RI Luhut Panjaitan beserta jajarannya. Kehadiran Luhut pada kesempatan itu karena kegiatan tersebut menjadi rangkaian awal kegiatan Konferensi Asia Afrika (KAA) yang puncaknya akan dilaksanakan pada bulan April mendatang di Bandung dan Jakarta.

Menurut dia, kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Lebih lanjut ia mengatakan, kegiatan ini menjadi sangat bermakna karena sekaligus menjadi salah satu momentum perayaan 100th Anniversary JCI yang lahir tahun 1915 di Saint Louis USA.

Sebagaimana diketahui JCI merupakan organisasi kepemudaan yang beranggotakan professional dan wirausahawan dunia yang berusia 18-40 tahun, dimana memiliki jaringan di 127 negara dan tersebar di 8.000 cabang di seluruh dunia. JCI sebagai organisasi yang berafiliasi secara langsung dengan PBB dan memiliki kerjasama aktif dengan organisasi international lainnya seperti UNICEF, WHO, ICC, dan lainnya.

“JCI telah melahirkan sederetan tokoh dunia diantaranya, Kofie Anan (mantan Sekjend PBB), Bill Clinton, John f Kennedy (mantan president AS), Jacques Sirac (mantan Presiden Prancis), Taro Aso, Keiso Obuchi (mantan PM Jepang), Larry Holmes, dan Presiden Jokowi juga adalah merupakan salah satu pendiri JCI di Indonesia,” pungkas Gunartawa.

Artikel ini ditulis oleh:

Semarang, Aktual.co — Ratusan guru pendidikan agama Islam (PAI) se-kota Pekalongan mendapat materi pembekalan penangkalan paham radikalisme agama dan faham Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS). Pembinaan terhadap guru PAI itu merupakan kerjasama Kementerian Agama, dan Kepolisian Resor Kota Pekalongan yang berlangsung di kantor Kemenag Kota Pekalongan di jalan Mataram, Pekalongan, Senin (30/3).
“Maksudnya supaya kita semua tahu mengenai informasi tentang radikalisme agama dan faham ISIS di Indonesia. Kesempatan kali ini mengupas pula tentang bahaya radikalisme agama dan faham ISIS, sehingga harus dicegah keberadaannya di Indonesia,” ungkap Kepala Kemenag Kota Pekalongan H Imam Thobroni.
Dengan begitu, ia berharap ada kesamaan visi dan misi antara Polres, Kemenag, sekolah, dan guru agama untuk menanggulangi faham ISIS. Sehingga tak berkembang di Kota Pekalongan.‬ “Kita harus bersama-sama ikut menanggulanginya, jangan sampai faham ISIS ini masuk ke sekolah dan memengaruhi pemikiran anak didik kita,” ungkapnya.‬
‪Dalam kesempatan itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Luthfie Sulistiawan dan Kasat Intelkam Polres Pekalongan Kota AKP Mandala menjadi pembicara utama.
‪Dalam paparannya, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Luthfie Sulistiawan menyebutkan bahwa ISIS merekrut calon anggotanya dengan sejumlah iming-iming menggiurkan agar anak-anak muda ikut bergabung. Berbagai metode perekrutan yang dilakukan ISIS perlu diwaspadai agar tidak menyebar di Kota Pekalongan.‬
‪”Meskipun di wilayah Kota Pekalongan belum ada indikasi sudah ada yang masuk ISIS, tetapi penyebaran faham radikalisme agama dan faham ISIS harus kita deteksi sedini mungkin dan kita cegah. Salah satunya melalui peran serta bapak ibu guru agama untuk menyampaikan ke anak didiknya,” katanya.‬
‪Menurut dia, guru memiliki peran penting dalam menangkal faham radikalisme ISIS. Sebab, guru merupakan pilar utama dalam pengembangan ideologi bangsa, guru sebagai pemberi doktrin agama yang benar dan anti radikal. “Guru dapat menjadi filter bagi literatur yang dibaca anak didiknya. Selain itu, guru merupakan sosok selain orang tua si anak yang mengetahui perkembangan psikis si anak didik,” jelasnya.‬
‪Kapolres menegaskan bahwa saat ini perkembangan ISIS di Indonesia dilakukan antara lain melalui propaganda di media sosial. Penggunaan media sosial ini banyak dipakai anak-anak muda. Sehingga harus diwaspadai agar anak-anak muda dan pelajar tidak terpengaruh.‬
‪Propaganda yang disebarkan ISIS antara lain melalui pendekatan agama Islam dengan membid’ahkan ajaran lain di luar faham ISIS. “Juga menjanjikan surga dunia dengan limpahan materi yang diterima ketika Daulah Islamiyah ditegakkan. Serta menjanjikan surga akhirat dengan mati syahid karena jihad, baiat selannjutnya dilatih untuk berperang,” bebernya.‬
‪Sejumlah cara untuk menangkal faham ISIS, jelas AKBP Luthfie, yakni dengan memperkokoh persatuan dan kesatuan dengan memahami ideologi Pancasila. Selain itu, belajar agama dengan benar karena agama selalu mengajarkan cinta perdamaian. “Saling menghormati keberagaman SARA, bersikap waspada terhadap orang yang baru dikenal, dan laporkan kepada Polri jika menemukan adanya gerakan ISIS di lingkungan sekitar,” tandasnya.
Sebelumnya, pihaknya memberikan pengarahan dan pembinaan kepada ratusan pengurus OSIS SMA/SMK/MA se-Kota Pekalongan. Kini giliran guru-guru PAI yang digandeng Polres untuk ikut menanggulangi faham ISIS

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Jaksa Agung D. Andhi Nirwanto mengemukakan bahwa konsep penegakan hukum ke depan harus mempertimbangkan “Economic Analysis of Law” atau penegakan hukum melalui pendekatan ekonomi.
“Jadi, penegakan hukum tidak hanya sekadar melalui aturan hukum, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan ekonomi dengan cara-cara memperhitungkan ‘benefit cost ratio’ atau manfaat biaya. Ini sudah diterapkan di beberapa negara dan ke depan kita harus mempertimbangkan hal tersebut,” kata Andhi Nirwanto kepada wartawan di Samarinda, Senin (30/3).
Ia mengemukakan hal itu, ketika dikonfirmasi kasus nenek Asyani yang saat ini sedang menjalani proses hukum di PN Situbondo terkait kasus dugaan pencurian kayu.
Menurut Andhi, jaksa hanya menjalankan tugas sebagai penuntut umum dalam menangani kasus-kasus seperti yang dialami nenek Asyani.
“Fungsi jaksa adalah sebagai penuntut umum. Artinya, kami melanjutkan proses dari penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum lain. Memang sesuai dengan asas legalitas selama ini, sepanjang ada aturan hukumnya dan melanggar, itu perlu ditangani penegakan hukumnya,” jelasnya.
Menurut dia, perlu adanya wacana perubahan undang-undang khususnya KUHP, mengingat aturan tersebut adalah peninggalan Belanda.
“Ke depan seharusnya asas ‘Restorative Justice’ atau penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan perlu dipertimbangkan. Hukum atau KUHP kita berasal dari Belanda dan itu berlaku sejak kita masih dijajah dan belum pernah diubah,” katanya.
Ia mencontohkan, di Belanda sendiri, KUHP-nya sudah mengalami perubahan berkali-kali dan juga menerapkan “afdoening buiten proccess” atau penyelesaian perkara di luar pengadilan.
Maknanya, lanjut Andhi Nirwanto, penuntut umum diberi kewenangan untuk tidak melakukan penuntutan suatu perkara ke pengadilan dengan syarat-syarat tertentu, antara lain kerugiannya sudah dipulihkan, tindak pidananya diancam pidana paling lama enam tahun serta tersangkanya berusia lanjut.
“Di sana (Belanda) dibatasi usia 70 tahun, kalau konsep itu bisa diterapkan di sini, tapi syaratnya harus dituangkan dalam KUHP, tidak mungkin ada nenek-nenek yang sudah lanjut usia sampai ke persidangan. Cukup diselesaikan dengan cara Restorative Justice,” ujar Andhi Nirwanto.
Dampak positifnya juga banyak, salah satunya Lembaga Pemasyarakatan tidak akan melebihi kapasitas.
“Seperti sekarang, seluruh Lapas dan Rutan mengalami kelebihan kapasitas karena semuanya disidangkan dan dipenjara. Nah, konsep memenjarakan atau pembalasan sebenarnya ke depan itu harus mulai dipikirkan dan mulai menggunakan pendekatan lain, bahkan kedepan kalau bisa pendekatan hukum melalui konsep pendekatan ekonomi tersebut,” ungkap Andhi Nirwanto.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti mengaku tidak ada komunikasi dengan DPR terkait pencalonan dirinya menjadi calon tunggal kapolri.
“Tidak, menunggu proses, suratnya, kan administrasi belum selesai, tunggu saja,” kata Badrodin ketika menjawab pertanyaan wartawan sebelum mengikuti sidang kabinet di Kantor Presiden Jakarta, Senin (30/2).
Tentang Surat Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang Pengajuan Calon Kapolri yang belum dibahas di DPR, Badrodin meminta wartawan menanyakan ke Menteri Sekretaris Negara.
Dia juga mengaku mengetahui dengan pasti terkait permintaan DPR yang meminta penjelasan tidak dilantiknya Komjen Pol Budi Gunawan dan presiden kembali mengajukan dirinya sebagai calon kapolri.
“Informasinya ada penjelasan yang kurang, menurut informasi itu (tidak dilantiknya Komjen Budi Gunawan dan presiden kembali mengajukan dirinya sebagai calon kapolri) yang akan diminta DPR,” kata Badrodin.
Sejumlah kalangan di DPR RI mempertanyakan keputusan Presiden Joko Widodo yang mengajukan calon Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti untuk uji kelayakan di DPR RI padahal sebelumnya telah dlakukan uji kelayakan terhadap Komjen Pol Budi Gunawan yang juga diajukan pemerintah.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby