Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik Ubedilah menyebutkan munculnya pergerakan mahasiswa disebabkan ketidakmampuan rezim mengelola ekonomi politik Indonesia saat ini. Pasalnya, aksi mahasiswa ini hampir serupa dengan gerakan mahasiswa tahun 1998 pada rezim orde baru.
“Faktornya adalah ketidakmampuan rezim mengelola problem ekonomi politik, termasuk instabilitas politik. Juga mulainya ada gerakan mahasiswa yang melakukan konsolidasi dari beberapa aksi,” ujar Ubed saat dihubungi di Jakarta, Selasa (17/3).
Ubed mengatakan ada indikasi-indikasi ketidakpuasan rezim misalnya ada kemunculan beberapa organisasi mahasiswa yang mulai turun ke jalan, dan sebetulnya ada indikasi bahwa mahasiswa mulai merespon secara serius.
Selain itu, indikator lainnya adalah tidak efektifnya rezim bekerja menangani problem ekonomi misalnya klien-klien ekonomi yang dikelola negara tidak terkordinasi denga baik termsuk juga tidak mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan ekonomi. Contoh, harga beras sangat lemah orientasinya dan harga-harga sembako yang lainnya.
“Saya lihat termasuk juga paket kebijakan ekonomi nasional kita untuk mengembalikan harga diri rupiah atau menguatkan rupiah. Menurut saya juga paketnya tidak sistemik untuk mengantisipasi posisi rupiah,” katanya
Ubed menambahkan situasi krusial bisa meluas seiring mulai responsifnya gerakan mahasiswa yang lakukan aksi.
“Jadi kalau mahasiswa sudah mulai responsif dengan persoalan bangsa skala nasional. Kemudian rezim juga belum bisa efektif menangani problem ekonomi. Saya lihat ini potensial untuk satu situasi dimana gerakan krusial itu bisa meluas,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mahkamah Agung (MA) ditudih sebagai pihak yang bertanggung jawab terkait banyaknya tersangka yang mengajukan praperadilan. 
“MA sebagai puncak berwenang dan bertamggung jawab secara struktral untuk segera mengatasai dengan minimal SE kepada KPN-KPN,” kata mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas saat dihubungi, Jakarta, Selasa (17/3).
Terkait dengan membludaknya praperadilan yang diajukan tersangka, MA harus mengeluarkan solusi. Jika tidak ada upaya hukum untuk menghentikanya, Busyro mengatakan aparat penegak hukum selain KPK yakni Kepolisian dan Kejaksaan akan kewalahan.
“Jika tidak diantisipasi akan terjadi pembiaran atas upaya penegakan hukum bukan oleh KPK saja. Polri dan kejaksaan akan kewalahan jika tersangka kasus narkoba dan teror mengajukan praperdilan ramai-ramai.”
Menurut dia, KPK dan aparat penegak hukum lain akan menghadapi posisi sulit antaral lain tersangka berpeluang untuk menghilangkan bukti-bukti. “Bagaimanapun MA bertanggung jawab sebagai puncak peradilan tidak bisa bersikap pasif.”
Untuk diketahui, gelombang gugatan praperadilan penetapan tersangka dimulai pascagugatan yang  Komisaris Jenderal Budi Gunawan.
Budi menggugat penetapannya sebagai tersangka penerimaan gratifikasi dan hadiah oleh KPK. Oleh pengadilan, penetapan tersangka Budi Gunawan dinyatakan tidak sah.
Tersangka KPK lainnya mulai meniru jejak langkah Budi. Mereka yang sudah mendaftarkan gugatan adalah bekas Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bathoegana, bekas Menteri Agama Suryadharma Ali, dan bekas Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Jakarta menolak permohonan Citibank Indonesia yang memproses PHK empat senior manager, karena langkah manajemen Citibank dinilai sewenang-wenang, melanggar UU Ketenagakerjaan.
Ketua Hakim PHI Jakarta Shyahrul Mahmud memutuskan untuk menolak permohonan Citibank Indonesia mem-PHK empat senior managernya dengan tiga alasan utama.
Alasan pertama, keempat senior manager Citibank Indonesia yakni Denny Elvando, Julianto Samudi, Normalia, dan Franky Bima Sakti Tambunan tidak terbukti telah merugikan perusahaan Citibank Indonesia.
“Tak ada satu pun bukti-bukti di persidangan yang menunjukan kerugian Citibank akibat perbuatan ke empat senior manager itu,” kata Shyahrul di dalam sidangnya di Jakarta, Selasa (17/3).
Alasan kedua, proses PHK yang dilakukan oleh manajemen Citibank Indonesia dinilai telah melanggar UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dalam proses PHK harus melalui prosedur pembinaan, kemudian peringatan lisan dan tertulis hingga tiga kali baru, kemudian bisa di PHK jika karyawan kembali mengulangi kesalahanya.
“Manajemen Citibank Indonesia ternyata tidak sama sekali melakukan proses PHK secara prosedural. Jika karyawan dinilai melakukan pelanggaran harus ada teguran dan pembinaan hingga kemudian diproses di PHK. Ke empat senior manager baru diduga melakukan kesalahan sudah langsung diproses PHK.”
Alasan ketiga, kesalahan yang dituduhkan manajemen Citibank kepada ke empat senior manager itu ternyata tidak sebanding dengan hukuman yang diberikan yakni langsung diproses PHK.
Manajemen Citibank memproses PHK ke empat senior manajernya dengan alasan pelanggaran disiplin karena memberikan persetujuan (approval) pada formulir permohonan kartu kredit sementara mereka tidak berada di lokasi promosi.
Citibank Indonesia memproses PHK keempat senior managernya sejak 25 Juli 2013 hanya karena mereka memberikan paraf di surat aplikasi kartu kredit sementara mereka tidak berada di lokasi promosi. Keempat senior manager itu diskorsing tidak boleh masuk kantor sejak 25 Juli 2013.
Saat itu, Citibank sedang promosikan pembuatan kartu kredit dalam waktu hanya dua jam. Perusahaan keuangan global itu menebar beberapa staf pemasaran dan team leader di beberapa perkantoran di Jakarta.
Julianto Samudi, salah satu senior manager Citibank, menyatakan gembira dan terharu atas keputusan PHI Jakarta. “Bagi kami keputusan itu sangat tepat dan menjadi bukti bahwa kami di PHK oleh Citibank secara sewenang-wenang tanpa alasan yang jelas dan ini bisa memperkuat nama baik kami di keluarga dan dunia perbankan,” kata dia.
Keempat senior manager Citibank berharap dapat bekerja kembali setelah PHI Jakarta menolak proses PHK perusahaan keuangan global itu.
Sementara itu juru bicara Citibank Indonesia Agung Laksamana saat di konfirmasi hal ini mengatakan baru mendengar keputusan PHI dan akan mempelajarinya setelah menerima salinan hasil keputusan pengadilan. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu