Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memperingatkan bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, soal program ‘Payment Gateway’ agar tidak dilanjutkan lantaran rentan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaanya.
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Rikwanto, KPK sudah menyarankan Denny untuk tidak melanjutakan sistem pembayaran pembuatan paspor secara elektronik di Kementrian Hukum dan HAM pada tahun 2014 itu.
“Ada rekomendasi KPK kalau proyek ini berisiko hukum,” kata Rikwanto di Mabes Polri, Jakarta, Senin (30/3).
Namun, Rikwanto enggan menjelaskan lebih jauh soal rekomendasi ini. Menurutnya, hal ini sudah masuk dalam materi penyidikan yang tidak bisa dijelaskan kepada publik.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Aktual.co, dari seorang perwira tinggi di lingkungan Mabes Polri, peringatan itu terbukti secara tertulis dalam bentuk notulensi rapat yang dilakukan KPK.
Menurutnya, pihak Denny dan KPK sudah menggelar pertemuan yang membahas tentang proyek bermasalah ini. Dalam pertemuan tersebut, Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK sudah meminta agar proyek ini dihentikan.
Namun, Denny tetap melanjutkan proyek tersebut. Motifnya, menurut Rikwanto saat ditemui sebelumnya, adalah memang mengarah kepada tindak pidana korupsi. “Kalau sudah ditetapkan tersangka ya sudah ada dugaan ke arah sana (korupsi),” ujarnya.
Sebelumnya, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri, menetapkan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana sebagai tersangka kasus dugaan korupsi program ‘payment gateway’ 2014. Denny diduga kuat menyalahgunakan wewenang dalam program sistem pembayaran pembuatan paspor secara elektronik di Kementrian Hukum dan HAM.
Atas perbuatannya, penyidik mengenakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke satu KUHP tentang penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pawai ogoh-ogoh dan tari-tarian tradisional Bali memeriahkan pergelaran “Dream Community Taiwan” di Kaohsiung pada 28-29 Maret 2015.

Arak-arakan boneka raksasa yang menjadi tradisi umat Hindu di Bali menjelang Hari Raya Nyepi itu merupakan yang kedua kalinya digelar di Taiwan.

Pawai ogoh-ogoh sebelumnya digelar di pelataran kompleks Chiang Kai Sek Memmorial Hall, Taipei, pada bulan Oktober 2014.

“Dengan adanya acara ini, masyarakat Taiwan dan turis asing lainnya dapat lebih mengenal budaya Indonesia, khususnya Bali,” kata Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei, Arief Fadillah, Senin (30/3).

Pawai ogoh-ogoh di kota yang berjarak sekitar 300 kilometer arah selatan Ibu Kota Taiwan di Taipei itu melibatkan puluhan mahasiswa asal Indonesia.

Mereka terbagi dalam dua kelompok. Masing-masing kelompok mengusung ogoh-ogoh seberat 400 kilogram dan tinggi 7 meter tersebut untuk memberikan suguhan khas kepada warga Kaohsiung.

Dua ogoh-ogoh tersebut hasil kreativitas seniman asal Bali yang tinggal di Taiwan. “Ogoh-ogoh itu sarana kami memperkenalkan budaya bangsa,” kata Arief didampingi Kepala Bidang Pariwisata KDEI Taipei, Agung Sepande.

Pada Sabtu (28/3) malam di tempat yang sama, warga Kaohsiung juga mendapat suguhan tari-tarian tradisional Bali. Sejumlah mahasiswa National Taiwan University of Science and Technology (NTUST) Taipei asal Indonesia juga unjuk kebolehan dengan menari Kecak.

“Teman-teman juga membawakan tari Rama dan Shinta,” kata Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Taiwan Iman Adipurnama menambahkan.

Menurut dia, pertunjukan seni kali ini difokuskan pada budaya Bali. “Kami berharap nanti ada budaya-budaya lain yang bisa diperkenalkan kepada masyarakat Taiwan,” ujarnya.

Di arena pertunjukan, mereka juga membuka anjungan pakaian tradisional Bali yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung untuk berfoto dengan memakai pakaian tersebut..

Artikel ini ditulis oleh: